JEJAK KATA, Jakarta—Ada hubungan cinta-benci di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Bukan antara dua manusia, melainkan antara warga dan jembatan penyeberangan orang (JPO).
JPO itu belakangan viral dengan julukan “Love-Hate Relationship” karena di lokasi tersebut berdiri dua jembatan dengan fungsi yang nyaris sama. Satu milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, satu lagi berkaitan dengan LRT dan KAI.
Kini salah satunya akan dibongkar. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyebut alasannya cukup sederhana: JPO lama tidak ramah bagi penyandang disabilitas.
“Yang satu JPO di Rasuna Said akan kita bongkar karena yang satu itu betul-betul tidak ramah terhadap disabilitas,” kata Pramono seusai mengecek JPO tersebut, Minggu 9 Agustus 2026.
Masalahnya bukan sekadar usia. JPO lama tidak lagi memiliki lift. Ada pula perbedaan ketinggian antara akses jembatan dan area sekitarnya yang menyulitkan pengguna disabilitas.
Dengan kata lain, fasilitas yang dibangun untuk membantu orang menyeberang justru menyulitkan sebagian orang untuk mengaksesnya. Sebuah ironi yang agak sulit disebut sebagai desain modern.
Dua Jembatan, Satu Fungsi
Kedua JPO itu pada dasarnya menjalankan pekerjaan yang sama: membantu masyarakat menyeberangi jalan sekaligus mendukung akses menuju transportasi publik, termasuk LRT. Bedanya, usia dan desain.
JPO milik Pemprov DKI dibangun jauh lebih lama. Menurut Pramono, desainnya mencerminkan era 1980-an atau awal 1990-an. Sementara JPO lainnya lebih baru dan berkaitan dengan LRT serta KAI.
Di sinilah persoalannya menjadi lebih menarik. Kota terus tumbuh, moda transportasi bertambah, tetapi sebagian fasilitas publik ternyata masih membawa cara berpikir dari masa lalu.
Dua jembatan berdiri berdekatan untuk melayani kebutuhan yang hampir sama.
Kalau dalam urusan rumah tangga, dua pintu menuju ruangan yang sama mungkin bisa disebut pilihan desain. Dalam pengelolaan kota, ia bisa menjadi pertanyaan: mengapa kebutuhan yang sama harus dilayani dengan dua fasilitas yang tidak sepenuhnya setara?
Terlebih salah satunya justru tidak mudah digunakan penyandang disabilitas.
Jembatan yang Tidak Bisa Mengajak Semua Orang Menyeberang
Persoalan aksesibilitas sering baru terlihat ketika fasilitas publik diuji oleh mereka yang paling membutuhkan akses. Tangga mungkin bukan masalah bagi orang yang sehat. Tetapi menjadi hambatan bagi pengguna kursi roda.
Perbedaan ketinggian mungkin hanya beberapa bagian dari desain konstruksi. Tetapi bagi sebagian warga, ia bisa berubah menjadi tembok. Di sinilah pembangunan kota seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah sebuah fasilitas sudah dibangun.
Pertanyaannya harus lebih sederhana sekaligus lebih sulit: Apakah semua orang bisa menggunakannya? Sebab fasilitas publik bukan dekorasi kota. Ia dibangun dengan uang publik dan semestinya melayani publik.
Kalau sebuah JPO hanya mudah digunakan oleh sebagian orang, maka persoalannya bukan sekadar lift yang rusak atau desain yang ketinggalan zaman. Ada cara pandang pembangunan yang perlu diperiksa kembali.
Dari Love-Hate Menjadi Love-Love
Pramono mengatakan JPO lama akan dibongkar. JPO yang lebih baru dipertahankan dan diperbaiki, termasuk pemeliharaan lift agar lebih mudah digunakan masyarakat.
Ia bahkan bergurau soal julukan yang telanjur viral. Mudah-mudahan, katanya, kawasan itu tak lagi “Love and Hate”, melainkan “Love and Love”—atau cukup satu love saja.
Candaan itu ringan. Tetapi persoalannya tidak. Sebab kota yang ramah bukan kota yang paling banyak membangun jembatan. Bukan pula kota yang paling rajin mengganti nama fasilitas dengan istilah modern.
Kota yang ramah adalah kota yang membuat warganya—termasuk penyandang disabilitas—tidak perlu meminta perlakuan khusus hanya untuk melakukan hal yang sangat biasa: menyeberang jalan.
JPO lama akhirnya menghadapi nasibnya. Dibongkar karena usia, desain, dan persoalan aksesibilitas. Semoga setelah satu jembatan pergi, yang tersisa bukan hanya satu bangunan yang lebih baru, tetapi juga satu pelajaran lama yang akhirnya benar-benar dipahami: membangun fasilitas publik bukan sekadar soal membuat sesuatu berdiri, melainkan memastikan semua orang bisa menggunakannya.
Kalau tidak, jembatan hanya menjadi benda yang menghubungkan dua sisi jalan. Bukan menghubungkan kota dengan semua warganya. (*
