ESAI — Pernyataan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Ryaas Rasyid, tentang kemampuan Presiden Prabowo Subianto mengelola pemerintahan mungkin terdengar pedas. Bahkan menohok. Tapi dalam demokrasi, kritik semacam itu layak diuji dengan argumen, bukan dibalas dengan kemarahan.
Ryaas menilai Prabowo tidak memahami ilmu pemerintahan, bahkan pada tingkat paling dasar. Ia juga memperingatkan, masalah yang ditinggalkan pemerintahan sekarang bisa lebih panjang daripada umur sang presiden sendiri.
Pernyataan itu tentu bukan kebenaran yang turun dari langit. Namun, ada satu hal yang patut direnungkan: jangan-jangan pemerintah terlalu sibuk membangun citra ketegasan, sampai lupa mengukur ketepatan kebijakan.
Lihat saja program-program yang dijanjikan saat kampanye. Makan bergizi gratis, misalnya, membawa harapan besar. Tapi pelaksanaannya membutuhkan pengawasan ketat, transparansi anggaran, standar keamanan pangan, dan evaluasi terbuka. Ketika muncul persoalan dalam pelaksanaan program, pemerintah semestinya tidak buru-buru bertepuk tangan atas capaian sendiri. Janji politik bukan cek kosong yang boleh dicairkan tanpa pertanggungjawaban.
Belum lagi kebijakan efisiensi anggaran dan pemangkasan transfer ke daerah. Pemerintah pusat mungkin menyebutnya penghematan. Namun, bagi pemerintah daerah, berkurangnya ruang fiskal bisa berarti layanan publik terdesak, pembangunan tertunda, dan kebutuhan warga kembali masuk daftar tunggu. Hemat di atas kertas belum tentu bijak di lapangan.
Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga semestinya menjadi ujian keseriusan pemerintah. Penanganan karhutla tidak cukup dengan pemadaman setelah api membesar atau seremoni peninjauan lokasi. Pencegahan, pengawasan konsesi, penegakan hukum, serta perlindungan warga terdampak harus berjalan sejak awal. Negara tak boleh baru terlihat ketika asap telanjur menjadi kabar nasional.
Di sinilah kritik Ryaas menemukan relevansinya. Bukan semata-mata soal apakah Prabowo menguasai teori pemerintahan, melainkan apakah kebijakan yang diambil benar-benar memahami kenyataan yang dihadapi rakyat.
Presiden tentu memiliki hak menentukan arah pemerintahan. Tetapi hak itu bukan alasan untuk hanya mendengar orang-orang yang selalu mengangguk di sekelilingnya. Lingkaran kekuasaan yang terlalu nyaman bisa berubah menjadi ruang gema: pujian terdengar seperti dukungan rakyat, sementara kritik dianggap gangguan.
Padahal, pemerintahan yang sehat membutuhkan suara yang beragam. Akademisi, pemerintah daerah, pelaku usaha, kelompok masyarakat sipil, hingga warga yang merasakan langsung dampak kebijakan harus mendapat tempat. Masukan mereka tidak harus selalu diterima, tetapi wajib dipertimbangkan dengan akal sehat dan data.
Prabowo dikenal menyukai ketegasan. Namun, ketegasan tanpa kesediaan mengoreksi diri hanya akan membuat kesalahan bertahan lebih lama. Mengubah keputusan yang keliru bukan tanda kelemahan seorang pemimpin. Justru di situlah kematangan kepemimpinan diuji.
Ryaas boleh saja dianggap terlalu keras. Tetapi, daripada sibuk memperdebatkan nada kritiknya, Istana sebaiknya memeriksa substansinya. Apakah kebijakan sudah tepat sasaran? Apakah anggaran benar-benar efisien? Apakah janji kampanye masih berjalan sesuai tujuan? Dan apakah penanganan karhutla menyelesaikan akar persoalan?
Prabowo tak harus selalu setuju dengan para pengkritiknya. Ia hanya perlu memastikan bahwa keputusan penting tidak lahir dari informasi yang disaring oleh orang-orang yang takut menyampaikan kabar buruk.
Sebab, negara bukan perusahaan milik presiden, dan kabinet bukan klub penggemar. Rakyat tidak memilih pemimpin untuk sekadar mendengar pidato yang meyakinkan, melainkan untuk merasakan hasil kebijakan yang masuk akal.
Jika peringatan Ryaas dianggap berlebihan, buktikan dengan perbaikan. Jika kritiknya keliru, jawab dengan data. Tetapi jika ada yang benar, jangan biarkan gengsi politik menghalangi koreksi.
Masa jabatan presiden memang terbatas. Namun, dampak kebijakannya bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Karena itu, sebelum masalah menjadi warisan panjang, barangkali Prabowo perlu sesekali keluar dari lingkaran pujian dan mendengarkan suara yang tidak selalu menyenangkan.
Negara ini membutuhkan presiden yang berani mengambil keputusan. Lebih dari itu, Indonesia membutuhkan presiden yang berani mengakui ketika keputusan tersebut perlu diperbaiki. (*
Oleh: Jejak Kata
