JEJAK KATA, Jakarta – Bagi mahasiswa seni, ruang berekspresi tidak selalu berbentuk panggung pertunjukan, kanvas, atau gedung pameran. Kini, ruang itu juga berada di layar telepon genggam. Di sana, gagasan dipublikasikan, karya diperkenalkan, dan kritik disampaikan. Namun, bagaimana jika ruang digital yang semestinya terbuka justru terasa semakin sempit?
Kegelisahan itulah yang dibawa rombongan mahasiswa Institut Kesenian Jakarta (IKJ) ke depan Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (10/11/2026). Sekitar pukul 13.30 WIB, mereka tiba menyusul aksi Aliansi Emak-emak Bergerak Lintas Provinsi yang lebih dahulu menyampaikan tuntutan politik.
Mahasiswa IKJ datang dengan persoalan yang berbeda. Mereka tidak hanya berbicara tentang politik kekuasaan, tetapi juga tentang pajak, lingkungan hidup, penggunaan anggaran negara, dan kebebasan berekspresi.
Ada empat hal yang ingin mereka suarakan. Semuanya berangkat dari kegelisahan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Natan, salah seorang perwakilan dari IKJ mengaku, bagi kalangan seniman, aplikasi digital bukan lagi sekadar alat hiburan. Perangkat lunak, platform distribusi karya, dan media sosial telah menjadi bagian dari kebutuhan untuk menciptakan sekaligus memperkenalkan karya kepada publik.
Karena itu, kebijakan perpajakan terhadap layanan digital menjadi perhatian mereka. Mahasiswa menilai tambahan beban biaya berpotensi menyulitkan pekerja kreatif yang selama ini bergantung pada berbagai aplikasi untuk berkarya.
“Di dunia kesenian, kami sangat menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut untuk kebutuhan berkreasi dan berkarya. Pada akhirnya, kami harus mengeluarkan uang lebih banyak karena ada tambahan beban pajak,” ujar Natan.
Mereka juga mempertanyakan dampak kebijakan pajak 11 persen terhadap masyarakat. Bagi mahasiswa, persoalannya bukan semata-mata besaran tarif, melainkan bagaimana kebijakan fiskal memperhitungkan kemampuan masyarakat, termasuk seniman dan kreator independen.
Kegelisahan berikutnya mengarah ke lingkungan hidup. Mahasiswa meminta pemerintah tidak mengendurkan perhatian terhadap kebakaran yang belum seluruhnya tertangani. Beberapa titik memang mulai menunjukkan penurunan, tetapi menurut mereka, masih terdapat persoalan yang membutuhkan penanganan serius.
Mereka berharap pemerintah lebih menempatkan perlindungan lingkungan sebagai prioritas, bukan hanya hadir ketika bencana sudah terjadi.
Soal anggaran negara pun tak luput dari sorotan. Mahasiswa meminta APBN lebih diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Bagi mereka, anggaran bukan sekadar kumpulan angka dalam dokumen pemerintah, melainkan cerminan tentang siapa yang sesungguhnya menjadi prioritas pembangunan.
Namun, persoalan yang paling dekat dengan identitas mereka sebagai insan seni adalah kebebasan berekspresi.
Salah satu perwakilan mahasiswa mengaku sejumlah unggahan di media sosial mengalami pembatasan jangkauan atau shadowban. Mereka juga menyebut terdapat akun teman-temannya yang terblokir setelah mengunggah konten berisi kritik terhadap pemerintah.
“Ada beberapa postingan yang kami unggah, tetapi terkena shadowban tanpa pemberitahuan. Bahkan, ada akun teman-teman kami yang terblokir karena menyampaikan kritik,” katanya.
Pengalaman tersebut membuat mereka mempertanyakan sejauh mana ruang kebebasan berpendapat di dunia digital benar-benar terlindungi.
Memang, pembatasan konten di media sosial dapat terjadi karena berbagai mekanisme moderasi platform. Dugaan shadowban juga perlu dibuktikan melalui pemeriksaan teknis. Namun, keluhan mahasiswa itu menyisakan pertanyaan lebih luas: apakah ruang digital masih cukup lapang bagi perbedaan pendapat?
Di depan gedung parlemen, mahasiswa IKJ membawa kegelisahan yang barangkali tidak selalu terlihat dalam hiruk-pikuk politik. Mereka berbicara tentang biaya berkarya, lingkungan yang terancam, anggaran yang harus berpihak, dan kebebasan menyampaikan pikiran.
Sebab, seni tidak tumbuh subur dalam ruang yang penuh ketakutan. Ia membutuhkan udara yang bersih, ruang yang terbuka, dan kebebasan untuk bertanya. Bahkan, ketika pertanyaan itu ditujukan kepada pemerintah. (*
