JEJAK KATA, Jakarta – Di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), suara perempuan kembali menjadi bagian dari riuh politik nasional. Mereka datang bukan membawa urusan rumah tangga, harga kebutuhan pokok, atau kelangkaan minyak goreng. Kali ini, yang mereka persoalkan adalah kursi Wakil Presiden.
Aliansi Emak-emak Bergerak Lintas Provinsi menggelar aksi dengan satu tuntutan utama: Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Jika tidak, mereka meminta DPR segera mengambil langkah konstitusional untuk memproses pemakzulan.
Di antara para peserta aksi, Bunda Merry, salah satu perwakilan aliansi, menyampaikan kegelisahan yang menurutnya telah terlalu lama menggantung. Polemik dokumen pendidikan Gibran dan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dinilai telah menyita perhatian publik tanpa penyelesaian yang memuaskan.
Bagi Bunda Merry, persoalan tersebut bukan lagi sekadar perdebatan tentang selembar dokumen akademik. Ada pertanyaan lebih besar mengenai transparansi, tanggung jawab, dan etika seorang pejabat negara.
Ia merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Putusan tersebut, menurutnya, seharusnya menjadi momentum bagi DPR untuk menggunakan kewenangan konstitusionalnya.
“Kalau Gibran tidak mundur, lebih baik segera dimakzulkan. Tidak usah menunggu sebulan atau dua bulan. Sekarang juga,” ujar Bunda Merry di sela-sela aksi.
Namun, tuntutan itu tidak berhenti pada persoalan jabatan. Bunda Merry juga menginginkan adanya pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan pelanggaran yang memenuhi unsur pidana.
“Kalau memang tidak memenuhi syarat, harus ada pertanggungjawaban. Secara hukum harus diproses,” katanya.
Polemik pendidikan Gibran kemudian menyeret kembali persoalan ijazah Jokowi yang selama beberapa tahun terakhir menjadi perbincangan publik. Bagi para demonstran, keterbukaan dokumen akademik merupakan salah satu jalan untuk mengakhiri silang pendapat yang terus berulang.
Bunda Merry bahkan mempertanyakan transparansi dokumen akademik, termasuk transkrip nilai. Ia menilai masyarakat membutuhkan penjelasan yang terang agar tidak terus terjebak dalam kecurigaan dan perdebatan.
“Negara ini sudah lelah. Kita ingin mengakhiri semua perpecahan anak bangsa. Gara-gara persoalan ijazah Pak Jokowi dan Gibran, sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, seolah-olah tercabik-cabik,” tuturnya.
Kalimat itu memperlihatkan bahwa keresahan mereka tidak semata-mata berkaitan dengan siapa yang menduduki kursi kekuasaan. Ada kejenuhan terhadap polemik yang tak kunjung menemukan titik temu.
Dalam pandangan aliansi, kepercayaan publik merupakan modal penting bagi seorang pemimpin. Jabatan tinggi tidak seharusnya menjadi dinding yang membatasi pertanyaan masyarakat. Sebaliknya, semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar pula tuntutan transparansi dan tanggung jawab yang melekat kepadanya.
Mereka meminta DPR tidak hanya menjadi gedung tempat aspirasi ditampung, tetapi juga lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan.
Meski demikian, tuntutan pemakzulan merupakan aspirasi politik para demonstran. Pemberhentian Wakil Presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan desakan massa. Konstitusi mengatur mekanisme tersendiri melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR sebagaimana tercantum dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
Pada akhirnya, aksi di Senayan itu menyisakan pertanyaan yang lebih luas daripada sekadar siapa yang harus mundur: sampai sejauh mana kekuasaan bersedia membuka diri terhadap pemeriksaan publik?
Sebab, dalam demokrasi, kepercayaan tidak diwariskan bersama jabatan. Ia harus terus dirawat melalui keterbukaan, tanggung jawab, dan kesediaan menjawab pertanyaan rakyat. (*
