JEJAK KATA, Jakarta – Desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya kembali menggema di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026. Kali ini, suara protes datang dari Aliansi Emak-emak Bergerak Lintas Provinsi yang meminta DPR tidak berlama-lama merespons polemik persyaratan pendidikan Gibran.
Dalam aksi tersebut, massa menilai persoalan dokumen pendidikan Gibran dan polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah menimbulkan kegaduhan berkepanjangan. Mereka mendesak Gibran mengambil tanggung jawab politik dengan mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden.
Salah satu perwakilan aliansi, Nene mengatakan, putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran semestinya menjadi momentum bagi DPR untuk mengambil langkah konstitusional.
Menurut dia, DPR tidak perlu menunda-nunda pembahasan hak angket maupun kemungkinan pemakzulan.
“Kalau Gibran tidak mundur, lebih baik segera dimakzulkan. Tidak usah menunggu sebulan atau dua bulan. Sekarang juga,” ujar Nene saat diwawancarai di sela-sela aksi.
Ia merujuk pada putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Dalam putusan tersebut, MA menyatakan surat keterangan yang menjadi objek sengketa tidak sah dan batal demi hukum.
Namun, massa menilai persoalan itu tidak cukup diselesaikan melalui perdebatan administratif. Mereka meminta adanya pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan pelanggaran yang memenuhi unsur pidana.
“Kalau memang tidak memenuhi syarat, harus ada pertanggungjawaban. Secara hukum harus diproses,” katanya.
Aliansi tersebut juga mengaitkan tuntutannya dengan polemik ijazah Jokowi yang selama beberapa tahun terakhir menjadi perbincangan publik. Mereka mempertanyakan mengapa persoalan tersebut terus berlarut-larut dan menilai keterbukaan dokumen pendidikan diperlukan untuk mengakhiri kontroversi.
Ia juga menyinggung pentingnya transparansi mengenai dokumen akademik, termasuk transkrip nilai yang menurutnya perlu diperjelas kepada masyarakat.
Menurut dia, polemik yang melibatkan Jokowi dan Gibran telah menguras energi publik serta berpotensi memperlebar perpecahan di tengah masyarakat.
“Negara ini sudah lelah. Kita ingin mengakhiri semua perpecahan anak bangsa. Gara-gara persoalan ijazah Pak Jokowi dan Gibran, sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, seolah-olah tercabik-cabik,” tuturnya.
Ia menegaskan, aksi tersebut bukan semata-mata persoalan pergantian jabatan, melainkan tuntutan terhadap transparansi, etika kekuasaan, dan pertanggungjawaban pejabat publik.
Aliansi Emak-emak Bergerak Lintas Provinsi berharap DPR menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Bagi mereka, jabatan Wakil Presiden bukanlah kedudukan yang kebal dari kritik. Setiap pejabat negara, menurut aliansi tersebut, harus bersedia mempertanggungjawabkan setiap persoalan yang berkaitan dengan persyaratan jabatan dan kepercayaan publik.
Meski demikian, tuntutan pemakzulan merupakan aspirasi demonstran. Pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden harus melalui mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945, bukan semata-mata berdasarkan desakan demonstrasi. (*
