PEPATAH lama yang mengatakan, “Sepandai-pandainya tupai melompat, sesekali akan turun juga.” Dalam politik Indonesia, pepatah itu tampaknya perlu diperbarui menjadi, “Sepandai-pandainya pensiun dari politik, sesekali akan ikut safari juga.”
Dulu, selepas masa jabatannya berakhir, Joko Widodo pernah mengatakan ingin pulang ke Solo, menjadi rakyat biasa, menikmati hidup tanpa hiruk-pikuk kekuasaan. Pernyataan itu disambut hangat. Banyak yang membayangkan seorang mantan presiden menikmati kopi pagi, menyiram tanaman, atau sesekali bersepeda di kampung halaman.
Namun, politik memang seperti sinetron yang episodenya sulit ditebak. Tokoh yang sudah pamit di episode akhir, tiba-tiba muncul lagi di musim berikutnya.
Kini, Jokowi kembali tampil dalam safari politik bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai yang dipimpin putranya, Kaesang Pangarep. Tentu, sebagai warga negara, Jokowi memiliki hak politik yang sama dengan siapa pun. Tidak ada aturan yang melarang mantan presiden ikut berkampanye atau memberikan dukungan politik.
Yang menjadi soal bukan haknya, melainkan persepsi publik terhadap konsistensi sikap.
Publik tentu masih ingat janji “menjadi rakyat biasa”. Tetapi ternyata definisi rakyat biasa dalam politik Indonesia mungkin memang cukup fleksibel. Sebab, rakyat biasa yang satu ini masih mampu mengumpulkan ribuan massa, menjadi magnet pemberitaan nasional, bahkan menjadi lokomotif elektoral sebuah partai.
Kalau begini, mungkin rakyat biasa versi Jokowi memang memiliki spesifikasi khusus.
Lalu sampailah rombongan safari itu di Lampung.
Di sana Jokowi menjalani prosesi adat yang salah satunya adalah menginjak kepala kerbau. Bagi masyarakat adat Lampung, ritual tersebut memiliki nilai filosofis, penghormatan terhadap adat, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Makna itu patut dihormati dan tidak layak dipelintir menjadi olok-olok terhadap budaya.
Namun, politik punya kebiasaan yang unik: setiap simbol akan mencari tafsirnya sendiri.
Yang dilihat masyarakat bukan lagi sekadar kepala kerbau. Sebagian orang justru melihat simbol itu sebagai metafora politik: seolah-olah Jokowi sedang menunjukkan bahwa ia belum benar-benar meninggalkan panggung kekuasaan. Tentu tafsir ini bersifat subjektif, bukan makna resmi dari ritual adat tersebut.
Ironisnya, safari politik itu berlangsung ketika polemik mengenai tuduhan ijazah palsu masih menjadi perbincangan publik dan sebagian aspek hukumnya masih diproses. Perlu ditegaskan bahwa tuduhan tersebut belum diputus secara berkekuatan hukum tetap. Karena itu, semua pihak tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah.
Namun, dalam dunia politik, proses hukum sering kali kalah cepat dibanding proses pembentukan opini.
Alih-alih mengambil posisi lebih tenang agar publik fokus pada penyelesaian persoalan hukum, Jokowi justru kembali aktif turun ke lapangan. Akibatnya, perhatian masyarakat semakin melebar: dari polemik hukum menuju pertanyaan yang lebih besar.
Apakah ini benar-benar safari politik, atau safari menjaga pengaruh?
Pertanyaan itu semakin menguat karena kendaraan politik yang dikawal bukan partai sembarangan.
PSI dipimpin oleh Kaesang Pangarep.
Di sinilah ruang diskusi tentang etika politik menjadi penting. Mendukung anak sendiri bukanlah pelanggaran hukum. Hampir semua orang tua tentu ingin anaknya berhasil. Tetapi ketika seorang mantan presiden dengan pengaruh politik yang masih sangat besar turun langsung mengampanyekan partai yang dipimpin anaknya, publik wajar bertanya: di mana batas antara dukungan keluarga dan penggunaan modal politik yang diwariskan?
Politik demokrasi seharusnya bertumpu pada kompetisi gagasan, bukan sekadar kompetisi nama keluarga.
Yang lebih menarik lagi adalah paradoksnya. Dulu, Jokowi sering dipuji sebagai sosok yang lahir dari rakyat biasa, tanpa dinasti politik. Narasi itu menjadi kekuatan utama yang membedakannya dari elite lama.
Kini, justru isu dinasti politik menjadi salah satu kritik yang paling sering diarahkan kepadanya.
Politik memang punya selera humor yang aneh. Kadang sejarah menulis ironi yang bahkan lebih lucu daripada cerita komedi. Tetapi di balik semua kelucuan itu, ada pelajaran serius.
Seorang negarawan bukan hanya diukur dari keberhasilannya meraih kekuasaan, melainkan juga dari kemampuannya melepaskan pengaruh ketika masa jabatannya selesai. Sebab, dalam demokrasi, pergantian kekuasaan bukan sekadar pergantian orang, tetapi juga pergantian pusat gravitasi politik.
Kalau semua jalan politik pada akhirnya masih bermuara kepada satu figur, maka regenerasi hanya menjadi slogan.
Pada akhirnya, masyarakat tidak sedang melarang Jokowi berpolitik. Itu adalah hak konstitusionalnya. Yang diharapkan publik hanyalah satu hal sederhana: konsistensi.
Kalau memang ingin menjadi rakyat biasa, jadilah rakyat biasa dengan segala kesederhanaannya. Kalau memang ingin tetap menjadi aktor politik, katakan terus terang kepada publik bahwa panggung belum benar-benar ditinggalkan.
Sebab dalam politik, yang paling cepat hilang bukanlah jabatan, melainkan kepercayaan. Dan kepercayaan selalu menuntut satu hal yang sederhana, tetapi paling sulit dijaga: kesesuaian antara ucapan dan tindakan. (*
Oleh: Widi Hatmoko
