KETIKA Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang berhasil meraih juara pertama Lomba Desa dan dipercaya mewakili Provinsi Banten di tingkat regional, tentu masyarakat patut berbangga. Prestasi ini bukan sekadar soal piala dan piagam, melainkan pengakuan bahwa tata kelola pemerintahan desa, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat dinilai berjalan dengan baik.
Namun, sebuah gelar juara sejatinya bukan garis finis. Justru di situlah perlombaan yang sesungguhnya dimulai.
Belakangan ini, Ciakar mulai menjadi perhatian publik karena tumbuhnya pasar-pasar rakyat tradisional di beberapa titik. Ada Pasar Tradisional Alam Bambu Ciakar (ABC), Pasar Tradisional Sumur Gede, Pasar Tradisional Lebak Cadas Cukanggalih Sabrang hingga beberapa kantong ekonomi baru yang menjadi ruang bagi pelaku UMKM, pedagang kecil, serta warga untuk berinteraksi secara ekonomi maupun sosial.
Kehadiran pasar rakyat menjadi kabar baik karena menghidupkan ekonomi lokal yang selama ini sering kalah bersaing dengan minimarket dan pusat perbelanjaan modern.
Di tengah derasnya pembangunan perumahan Kota Mandiri di wilayah ini, pasar rakyat justru menghadirkan wajah lain pembangunan: pembangunan yang lebih membumi. Pasar rakyat tradisional bukan sekadar tempat jual beli, tapi ruang silaturahmi, ruang budaya, bahkan ruang pendidikan ekonomi bagi masyarakat. Tidak sekadar tawar-menawar, di sana, masyarakat saling mengenal, dan menggerakkan ekonomi tanpa harus bergantung pada jaringan ritel besar.
Namun, di balik geliat tersebut, ada pekerjaan rumah yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah daerah, jangan membiarkan kepala desa bekerja sendiri. Butuh dukungan kuat untuk tetap melestarikan wajah sebuah desa di tengah gerusan alam modern yang dikepung oleh kawasan Kota Mandiri. Ciakar harus tetap menjadi desa yang tidak kehilangan wajah dan penampilan.
Konsep gotong royong yang dibangun oleh para pemangku kebijakan dan perangkat desa di tengah masyarakat yang multi etnis, jangan sampai tergerus oleh pengaruh modernisasi yang cepat atau lambat bisa meruntuhkan budaya kearifan lokal dan prilaku sebuah desa.
Ciakar memiliki peluang besar menjadi contoh bagaimana desa berkembang tanpa kehilangan identitasnya.
Jangan sampai nanti yang berkembang hanya bangunan, sementara sawah hilang, ruang hijau menyusut, dan pasar rakyat berubah menjadi pasar yang kehilangan ruh kerakyatannya, atau malah hilang sama sekali berubah menjadi bangunan beton.
Ada satu hal yang juga perlu dijaga. Prestasi lomba desa sering kali berakhir sebagai etalase sesaat. Setelah tim penilai pulang, semangat ikut pulang. Yang tersisa hanya baliho bertuliskan “Selamat atas Prestasi”. Padahal, masyarakat lebih membutuhkan pelayanan yang terus meningkat daripada spanduk yang semakin banyak.
Menjadi juara regional tentu menjadi target berikutnya. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat tetap menjadi juara dalam mendapatkan pelayanan publik, kesempatan ekonomi, dan lingkungan yang sehat.
Kalau itu berhasil dilakukan, Ciakar tidak hanya menang di atas kertas penilaian. Ia akan menang di hati warganya. Karena desa yang hebat bukan desa yang paling sering memenangkan lomba, melainkan desa yang mampu membuat warganya betah tinggal, nyaman berusaha, dan bangga menyebut, “Saya orang Ciakar.”
Sekali lagi, Pak Bupati jangan membiarkan kepala desa bekerja sendiri. Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki tanggung jawab moral untuk tetap menjadikan Ciakar sebagai desa yang tidak kehilangan identitasnya. (*
Oleh: Widi Hatmoko
Jurnalis/Pemerhati Sosial
