JEJAK KATA, Kota Tangerang – Pemerintah acap kali baru terlihat sibuk ketika api sudah membumbung atau keran warga mulai mengering. Namun kali ini, Pemerintah Kota Tangerang memilih membunyikan alarm lebih awal. Musim kemarau belum mencapai puncaknya, tetapi ancaman kekeringan dan kebakaran sudah masuk ke ruang rapat.
Jumat, 31 Juli 2026, sejumlah instansi berkumpul dalam Rapat Koordinasi Hasil Kajian Hidrometeorologi Kekeringan. Di meja yang sama hadir Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), BMKG, TNI, Polri, Perumda Tirta Benteng, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), hingga berbagai perangkat daerah lainnya. Agendanya sederhana tetapi penting: memastikan kemarau tidak berubah menjadi bencana yang terlambat ditangani.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang, Mahdiar, mengatakan koordinasi lintas sektor menjadi fondasi utama menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September mendatang.
“Antisipasi harus dilakukan sejak dini. Seluruh instansi telah menyampaikan kesiapan masing-masing, mulai dari penyediaan air bersih, personel, armada hingga sarana pendukung penanggulangan kebakaran. Kami ingin memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan apabila dampak kekeringan mulai dirasakan,” ujar Mahdiar.
Kajian BMKG menunjukkan Kota Tangerang masih berada dalam fase musim kemarau dengan curah hujan yang diprediksi rendah hingga September 2026. Fenomena El Nino yang masih aktif turut memperbesar peluang terjadinya kekeringan dan kebakaran, dua ancaman yang hampir setiap tahun datang silih berganti ketika langit mulai enggan menurunkan hujan.
Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi belum berada pada tahap mengkhawatirkan. Di sektor air bersih, Perumda Tirta Benteng menyatakan pasokan untuk pelanggan masih aman. Sekitar 99 persen kebutuhan air baku masih dipenuhi dari Sungai Cisadane, meski debit sungainya telah turun sekitar lima persen akibat musim kemarau.
“Di sektor pelayanan air bersih, Perumda Tirta Benteng memastikan pasokan air bagi pelanggan tetap aman. Saat ini sekitar 99 persen sumber air baku masih berasal dari Sungai Cisadane. Meskipun debit sungai mengalami penurunan sekitar lima persen selama musim kemarau,” jelas Mahdiar.
Di sisi lain, Dinas PUPR menyiapkan 30 unit tandon air yang dapat digunakan untuk distribusi air bersih sekaligus mendukung penanganan kebakaran. Jaringan hydrant di berbagai titik kota juga terus dioptimalkan sebagai bagian dari upaya mitigasi apabila kondisi memburuk.
Langkah-langkah itu menunjukkan bahwa menghadapi kemarau bukan sekadar menunggu hujan datang. Ia membutuhkan koordinasi, perencanaan, dan kesiapan yang bekerja sebelum keadaan berubah menjadi krisis.
Mahdiar menegaskan, BPBD bersama seluruh perangkat daerah akan terus memantau perkembangan cuaca dan dampaknya di lapangan. Koordinasi lintas sektor akan diperkuat agar setiap potensi kekeringan maupun kebakaran dapat ditangani secara cepat dan efektif.
Di ujung ikhtiar pemerintah, ada satu hal yang tak kalah menentukan: peran masyarakat. Sebab, kemarau sering kali berubah menjadi bencana bukan semata karena alam, melainkan juga karena kelalaian manusia.
“Kami juga mengajak masyarakat untuk menggunakan air secara bijak, tidak melakukan pembakaran sampah atau lahan, serta segera melaporkan apabila menemukan kejadian kekeringan maupun kebakaran agar bisa segera ditangani. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi musim kemarau tahun ini,” tutup Mahdiar.
Kemarau memang belum mencapai babak paling keras. Namun pengalaman menunjukkan, bencana kerap datang tanpa aba-aba. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi pertaruhan: apakah alarm yang dibunyikan hari ini benar-benar mampu mencegah kepanikan esok hari, atau hanya menjadi rutinitas musiman yang kembali terlupakan ketika hujan pertama akhirnya turun. (*
