JEJAK KATA, Jakarta — Risiko bencana bergerak lebih cepat daripada kemampuan manusia mengantisipasinya. Perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan sosial membuat bencana tak lagi bisa dipandang sebagai peristiwa alam semata.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuliot, mendorong pemerintah mempercepat mitigasi melalui tiga langkah: menjadikan ketangguhan bencana sebagai investasi pembangunan, memperkuat sistem peringatan dini yang inklusif, serta memperluas kolaborasi lintas sektor dan negara.
“Every day counts. Menunda mitigasi risiko bencana hari ini berarti menumpuk korban jiwa di masa depan,” kata Yuliot saat membuka The 5th Asia Disaster Management and Civil Protection Expo & Conference (ADEXCO) dan The 3rd Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) 2026 di Jakarta, Rabu, 9 September 2026.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur hijau dan investasi berkelanjutan harus dipandang sebagai bagian dari investasi ketangguhan, bukan sekadar pengeluaran. Sistem Early Warnings for All juga perlu diterjemahkan menjadi informasi lokal yang mudah dipahami dan dapat diakses semua kelompok, termasuk anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.
Langkah ketiga adalah memperkuat kerja sama antara pemerintah, swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan generasi muda, termasuk dalam menghadapi risiko bencana yang melintasi batas negara.
Yuliot mencontohkan kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Karhutla tak hanya mengancam lingkungan dan kesehatan, tetapi juga dapat mengganggu infrastruktur vital sektor energi.
Ia mengapresiasi respons BNPB dalam menangani kebakaran di wilayah kerja migas Tangguh Bintuni, Papua Barat.
Bagi pemerintah, forum ADEXCO dan GFSR 2026 diharapkan tidak berhenti pada diskusi. Pertemuan itu ditujukan untuk menghasilkan langkah konkret memperkuat ketangguhan masyarakat menghadapi bencana. (*
