ESAI — Warga CitraRaya dan sejumlah kawasan di Kecamatan Panongan tampaknya tidak sedang mencari panggung. Mereka mencari udara yang bisa dihirup tanpa harus lebih dulu menebak dari mana datangnya bau.
Desakan agar operasional PT Kobe Kujira Mandiri dihentikan sementara muncul dari keresahan warga terhadap bau menyengat dan dugaan polusi udara.
Dalam pertemuan di fasilitas pengolahan limbah B3 kawasan industri Milenium pada 12 Agustus 2026 lalu, seorang perwakilan warga, Yuda, menawarkan cara yang sederhana—meski terdengar agak nakal.
“Uji coba, ditutup. Kalau berani, pemerintah dan legislatif, coba lakukan penutupan sementara,” ujarnya.
Logikanya sederhana. Kalau pabrik berhenti dan bau ikut menghilang, ada petunjuk yang bisa diperiksa. Kalau bau tetap datang seperti tamu tak diundang, sumbernya perlu dicari lagi.
Usulan warga itu kemudian menemukan jalan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang sebulan kemudian, yaitu pada September 2026. Namun DPRD dalam perkara ini bukan sebagai hakim, apalagi algojo untuk menutup operasional sementara perusahaan.
Perannya lebih sederhana dan justru penting: menjadi fasilitator, penyambung lidah rakyat.
DPRD mempertemukan warga terdampak, pemerintah daerah, dan perusahaan agar persoalan yang selama ini berputar dari satu meja ke meja lain memiliki ruang penyelesaian. Soal keputusan penghentian operasional, pengawasan lingkungan, perizinan, dan langkah hukum tetap berada pada kewenangan lembaga yang memang memiliki mandat.
Dengan begitu, ruang rapat tidak berubah menjadi panggung siapa paling keras berteriak.
Sebab persoalan polusi tidak mengenal warna politik. Bau tidak bertanya siapa pendukung siapa. Asap tidak mengenal kalender pemilu. Hidung warga juga tidak memiliki jadwal lima tahunan.
Karena itu, jangan sampai keresahan masyarakat yang semestinya diselesaikan secara teknis dan administratif malah ditunggangi kepentingan politik. Tahun politik boleh datang dan pergi. Bau menyengat tidak seharusnya ikut dijadikan komoditas.
Kalau ada masalah perizinan lingkungan, selesaikan. Jika standar lingkungan belum terpenuhi, benahi. Jika perlu penghentian sementara untuk memastikan keamanan dan kepatuhan, jalankan sesuai prosedur. Bila perusahaan memenuhi seluruh ketentuan, berikan kepastian agar kegiatan usaha dapat berjalan.
Sebaliknya, jika ditemukan pelanggaran, pemerintah juga harus tegas berdasarkan bukti dan aturan.
Di sinilah penghentian sementara semestinya dipahami bukan sebagai upaya mematikan usaha, melainkan kesempatan untuk mengurai persoalan. Perusahaan memperoleh ruang memperbaiki tata kelola dan memenuhi kewajiban. Warga memperoleh ruang bernapas dan kepastian. Pemerintah memperoleh kesempatan menunjukkan bahwa pengawasan bukan sekadar tulisan di papan kantor.
Dan DPRD? Cukup menjadi jembatan. Jangan berubah menjadi panggung kampanye terselubung.
Mungkin ini yang disebut silaturahmi kepentingan lima tahunan: warga bertemu pemerintah, perusahaan bertemu regulator, dan wakil rakyat bertemu konstituennya. Tetapi silaturahmi yang sehat bukan sekadar foto bersama dan berjabat tangan. Harus ada hasil.
Warga tidak membutuhkan terlalu banyak janji. Mereka membutuhkan kepastian tentang sumber bau, kualitas udara, kepatuhan perusahaan, status perizinan, dan langkah yang akan dilakukan jika pelanggaran terbukti.
Sebab pada akhirnya, yang harus dihentikan bukan hanya sebuah mesin ketika diperlukan. Yang harus dihentikan adalah kebiasaan membiarkan persoalan lingkungan menggantung sampai masyarakat lelah bertanya.
CitraRaya tidak membutuhkan drama politik baru. Panongan tidak membutuhkan panggung lima tahunan.
Warga hanya meminta satu hal yang sebenarnya sangat sederhana: persoalannya selesai, udaranya kembali nyaman, perusahaan mendapat kepastian, dan pemerintah menunjukkan bahwa kepentingan publik tidak kalah oleh kepentingan siapa pun. Kalau itu tercapai, barulah rapat benar-benar menghasilkan sesuatu. Bukan sekadar risalah. (*
Oleh: Jejak Kata
