OPINI – Setelah 18 tahun terkatung-katung dalam lorong legislasi, Undang-Undang Perampasan Aset akhirnya disahkan DPR RI bersama pemerintah dalam rapat paripurna, Kamis, 19 November 2026. Kabar ini semestinya menjadi angin segar bagi pemberantasan korupsi. Namun, di balik palu yang diketuk, tersisa pertanyaan: apakah negara benar-benar sedang memperkuat perang terhadap korupsi atau justru sedang membangun kewenangan baru yang belum sepenuhnya memiliki pagar pengaman?
Selama ini, pemberantasan korupsi kerap berhadapan dengan persoalan klasik. Pelaku dapat dipenjara, tetapi kekayaan hasil kejahatan tidak selalu berhasil dikembalikan. Hukuman badan tidak otomatis memulihkan kerugian negara. Dalam banyak perkara, uang hasil korupsi bahkan lebih dahulu berpindah tangan, disamarkan, atau disimpan melalui berbagai instrumen kepemilikan.
Di sinilah UU Perampasan Aset menemukan relevansinya. Negara memperoleh instrumen untuk mengejar aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, termasuk melalui mekanisme perampasan tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu. Namun, kewenangan tersebut bukan cek kosong. Prosesnya tetap harus melalui pengadilan, dengan persyaratan dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.
Persoalannya, undang-undang ini justru lahir bersama sejumlah catatan kritis masyarakat sipil.
Indonesia Corruption Watch (ICW), misalnya, menyoroti hilangnya ketentuan illicit enrichment atau kekayaan tidak wajar yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Padahal, ketentuan semacam itu berpotensi menjadi instrumen penting untuk menelusuri kesenjangan antara penghasilan resmi pejabat dan kekayaan yang dimiliki.
ICW juga mempersoalkan ketentuan non-retroaktif dalam Pasal 72. Ketentuan tersebut dinilai membatasi peluang penerapan mekanisme perampasan aset terhadap perkara masa lalu. Jika demikian, bagaimana negara mengejar kekayaan hasil korupsi lama yang hingga kini masih dinikmati?
Kritik serupa datang dari Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Keduanya menyoroti potensi penyalahgunaan kewenangan, persoalan perlindungan hak, serta lemahnya partisipasi publik dalam proses pembahasan.
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pengesahan dilakukan setelah proses panjang selama 18 tahun. Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menekankan pentingnya mekanisme pengawasan agar aturan tersebut tidak disalahgunakan.
KPK juga menyatakan akan mempelajari ketentuan yang bersinggungan dengan tugas pemberantasan korupsi dan pemulihan aset.
Catatan lain muncul dari pembentukan badan pengelola aset rampasan dan badan pengawas. Kehadiran lembaga baru semestinya memperkuat transparansi, bukan menambah lapisan birokrasi yang justru sulit diawasi.
Kesimpulannya, keberhasilan UU Perampasan Aset tidak boleh diukur dari berapa cepat undang-undang disahkan atau berapa banyak aset disita. Ukurannya adalah seberapa efektif negara mengembalikan kekayaan hasil kejahatan tanpa mengorbankan prinsip keadilan.
Negara memang harus kuat menghadapi koruptor. Namun, negara juga harus tunduk pada hukum ketika menggunakan kekuasaannya. Sebab, jangan sampai undang-undang yang dilahirkan untuk merampas hasil kejahatan justru menjadi instrumen baru yang merampas hak warga negara. (*
Oleh: Jejak Kata






