OPINI – Politik Indonesia kadang menghadirkan ironi yang sulit diabaikan. Ketika seorang pejabat publik menyatakan kesediaan mundur jika sebuah undang-undang gagal diselesaikan, namanya justru muncul dalam perbincangan mengenai jabatan yang lebih tinggi.
Itulah situasi yang kini mengiringi Sufmi Dasco Ahmad.
Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra itu disebut sebagai salah satu figur potensial untuk mengisi posisi Wakil Presiden setelah muncul dinamika mengenai pengganti Gibran Rakabuming Raka. Namanya diperbincangkan bersama sejumlah kader Gerindra lainnya. Namun, hingga kini, penyebutan dalam bursa politik tidak sama dengan penetapan sebagai calon resmi.
Di sinilah persoalannya menjadi menarik. Bukan semata-mata siapa yang akan duduk di kursi Wakil Presiden, melainkan bagaimana publik mengukur konsistensi seorang pejabat terhadap komitmen yang pernah disampaikan.
Pada 27 Agustus 2026, ketika menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen, Senayan, Dasco menyampaikan komitmen pimpinan DPR untuk menuntaskan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026. Komitmen tersebut dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani pimpinan DPR. Dalam pernyataan itu, terdapat kesediaan untuk mundur apabila target tidak terpenuhi.
Pernyataan tersebut bukan perkara ringan. Sebab, janji itu disampaikan di hadapan masyarakat yang menuntut keseriusan parlemen dalam pemberantasan korupsi.
Kini, ketika nama Dasco ikut diperbincangkan dalam bursa Wakil Presiden, muncul pertanyaan yang patut diajukan: apakah perpindahan jabatan, jika benar terjadi, akan mengubah tanggung jawab atas komitmen tersebut?
Pertanyaan ini bukan tuduhan bahwa Dasco sedang mencari jalan keluar. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan demikian. Namun, publik berhak menguji konsistensi janji pejabat, terlebih ketika janji itu menyangkut agenda legislasi yang penting bagi kepentingan masyarakat.
Apakah perubahan posisi politik bisa membuat seseorang terhindar dari tanggung jawab atas pernyataan sebelumnya?
Jangan sampai publik menunggu janji pengunduran diri, sementara perhatian elite politik justru tersedot pada pembagian kursi baru. Kursi boleh berganti, tetapi tanggung jawab tidak semestinya ikut berpindah tangan.
Lebih penting lagi, RUU Perampasan Aset tidak boleh menjadi sekadar alat tawar dalam percakapan politik. Regulasi ini menyangkut upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana, termasuk korupsi, dengan tetap menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara.
Pengesahannya merupakan tanggung jawab kelembagaan DPR bersama pemerintah, bukan proyek pribadi seorang pimpinan parlemen.
Karena itu, publik perlu menagih dua hal sekaligus: kejelasan proses legislasi dan pertanggungjawaban atas komitmen yang telah diumumkan.
Jika 15 Desember tiba tanpa pengesahan, pimpinan DPR perlu menjelaskan secara terbuka apa yang terjadi dan bagaimana nasib janji tersebut. Jika ada perubahan jabatan sebelum tenggat, pertanyaan tentang tanggung jawab juga tidak boleh dibiarkan menggantung.
Politik memang mengenal pergantian posisi. Namun, integritas tidak semestinya mengikuti arah perpindahan kursi. Jangan sampai RUU Perampasan Aset masih tertahan di meja legislasi, sementara janji yang mengiringinya justru kehilangan penanggung jawab.
Oleh: Jejak Kata






