PADA era digital saat ini, media sosial telah menjadi salah satu kekuatan dominan yang mempengaruhi banyak aspek, termasuk dalam menyampaikan sebuah isu untuk mempengaruhi opini publik. Media sosial seperti Facebook, Instagram, Tiktok, dan X misalnya, ini tidak hanya sebagai sarana komunikasi dan hiburan saja, melainkan bisa menjadi alat yang efektif dalam membentuk pandangan serta sikap masyarakat terhadap hal-hal baru dengan lebih capat.
Dalam konteks politik, saat ini media sosial menjadi sarana untuk melakukan propaganda atau agitasi. Dengan berbagai strategi komunikasi yang menarik, propaganda atau agitasi menggunakan media sosial ini bisa berpengaruh besar dalam mempengaruhi opini publik. Karena dengan cara ini pula masyarakat bisa lebih aktif mengikuti isu-isu atau perkembangan politik terkini. Sehingga mereka juga dapat memberikan kebebasan untuk berpendapat, yang ini bisa berpengaruh pada sebuah keputusan politik.
Cara Memanfaatkan Media Sosial dengan Baik
Pada awalnya kita yang bermedia sosial, ada baiknya mengedepankan adab. Jangan sampai menggunakan media sosial sebagai alat untuk menanamkan kebencian terhadap orang lain atau kelompok tertentu yang memiliki prinsip berbeda dalam politik. Apalagi menyebarkan pandangan dan bersembunyi di balik perlindungan anonimitas.
Lalu, seperti apa memanfaatkan media sosial dengan baik dan benar?
Pertama, sebelum kita berselancar di media sosial hendaknya mencari dan membaca serta update mengenai informasi penting terkait perkembangan politik terkini. Kedua, menjadikan media sosial sebagai sarana mengemukakan pendapat dalam berdiskusi dengan orang lain. Ketiga, kita harus memberikan informasi yang valid kepada publik dengan cara aktif bermedia sosial dan memilah-milah informasi yang kita terima agar terhindar dari hoax. Tidak kalah penting, menggunakan diksi atau kalimat-kalimat yang tidak menyulut ketersinggungan. Sehingga kita dapat menyampaikan informasi yang sudah kita terima tersebut dengan benar dan bermanfaat bagi publik, serta tidak menimbulkan polemik.
Pengaruh Media Sosial dalam Membangun Opini Publik
Media sosial memiliki dampak yang signifikan dalam membangun opini publik, terutama melalui informasi yang disebar dan diterima oleh masyarakat. Karena selain cepat media sosial memiliki akses informasi yang sangat luas. Cukup menghubungkan perangkat dengan internet kita akan dapat mengakses seluruh informasi yang ingin kita cari dan yang ingin kita ketahui.
Namun perlu diketahui bahwa media sosial juga dapat mempengaruhi pihak ketiga yang bersifat manipulatif. Media sosial dapat dijadikan alat black campaign oleh pihak-pihak tertentu di mana pihak-pihak tersebut dapat menyebarkan suatu informasi yang dapat menyesatkan untuk memanipulasi opini publik. Hal ini karena adanya pengaruh algoritma, yang cenderung memperkuat konten yang sudah popular. Biasanya konten tersebut adalah konten yang kontroversial atau emosional. Konten konten seperti itu biasanya cenderung akan lebih banyak ditayangkan dan dapat mempengaruhi pandangan politik dengan cara polarizing.
Peran Media Sosial dalam Berpolitik
A. Berinteraksi dengan Konstituen atau Pemilih
Hal ini meliputi beberapa point, diantaranya adalah politisi bisa memanfaatkan media sosial untuk berbagi konten informasi yang di dalamnya memuat mengenai kebijakan-kebijakan program serta inisiatif, atau bisa juga dengan membangun personal branding. Berikutnya, politisi bisa berinteraksi melalui konten informasi kepada konstituen dengan lebih terkonsep dan konstruktif, sehingga tidak terjadi misinformasi.
B. Kampanye Politik dan Strategi Komunikasi
Pada point ini media sosial dapat mempengaruhi elektabilitas partai politik dengan cepat, mudah dan efektif. Karena dengan melakukan berbagai propaganda atau agitasi dalam berkampanye dengan cara-cara yang kreatif melalui media sosial, selain lebih cepat, efektif juga akan meng-efisiensi anggaran. Sehingga untuk mencapai tujuan dalam mempengaruhi publik akan lebih mudah tepat sasaran dan lebih menyenangkan.
C. Untuk Menggalang Dana dan Dukungan
Hal ini mencakup terkait pengaruh dukungan online terhadap kesuksesan kampanye politik. Karena dukungan online memiliki peran yang signifikan dalam meraih kesuksesan atau tujuan politik. Salah satunya yaitu dengan mendapatkan umpan balik langsung. Kemudian penggalangan dana melalui media sosial merupakan metode yang sangat efektif. Dimana penggalangan dana dapat dibuka melalui berbagai macam platform, baik untuk kampanye politik, amal, bisnis, atau proyek pribadi.
Etika dan Tanggung Jawab dalam Penggunaan Media Sosial
Tentunya kita sebagai individu yang bermoral harus memiliki etika yang baik, selain itu juga harus memiliki sikap tanggung jawab yang tinggi. Tidak hanya di dalam kehidupan bermasyarakat saja atau di lingkungan sekitar, dalam bersosial media pun harus memiliki rasa tanggung jawab. Beberapa di antaranya adalah dalam bersosial media terdapat etika bahwa informasi yang disampaikan harus valid. Lalu berkomentar dengan bahasa yang sopan dan santun, tidak menggunakan bahasa yang kasar atau menjatuhkan sekalipun komentar tersebut bersifat kritik. Selanjutnya tidak memberikan atau menyebarluaskan informasi pribadi orang lain tanpa izin serta harus menjaga batasan privasi dalam postingan atau berkomentar dan masih banyak lagi.
Contoh kasus politik yang mempengaruhi opini publik di dalam media sosial:
- Kasus yang belum lama ini terjadi mengenai politik, yaitu DPR RI yang ingin mengubah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap peraturan pencalonan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 ini. Kasus ini awal mulanya ditandai dengan salah satu postingan dari akun Instagram dengan nama pengguna Najwa Shihab. Pada postingan tersebut berisi gambar garuda yang di atasnya bertuliskan “Peringatan Darurat” dengan menggunakan latar belakang berwarna biru. Adanya postingan mengenai peringatan darurat tersebut adalah bentuk kemarahan masyarakat Indonesia yang melihat adanya upaya “pembegalan” demokrasi lewat revisi RUU Pilkada.
Selain mendapatkan banyak opini tidak setuju dari masyarakat di dalam media sosial, masyarakat juga ikut turut turun aksi di depan gedung DPR terutama para mahasiswa yang menuntut DPR untuk tetap mengikuti putusan MK. Dengan itu desakan masyarakat di depan gedung DPR kemudian menjadi pembatalan sidang paripurna yang di adakan oleh DPR.
- Lalu kehebohan akun Kaskus Fufufafa, dimana di akun tersebut berisikan banyak tulisan tulisan bernada hinaan hingga hal hal yang tak pantas lainnya. Hinaan tersebut ditujukan pada Prabowo Subianto dan publik figure lainnya seperti masyarakat umum atau buruh. Banyak dari netizen yang mencoba membuktikan dengan mentransfer sejumlah uang ke nomor tersebut dan yang keluar adalah nama Gibran.
Namun berkenaan dengan kasus ini Gibran selaku orang yang dicurigai pemilik akun fufufafa enggan memberikan jawaban yang jelas kepada publik saat dirinya ditanya oleh wartawan.
- Kasus korupsi yang memakan kerugian sangat besar yang dilakukan oleh suami dari aktris tanah air Sandra Dewi yaitu Harvey Moeis, dirinya melakukan korupsi sebesar 271 triliun. Hal ini kemudian diliput di berbagai media televisi hingga menyebar ke platform media sosial lainnya. Hal ini menimbulkan banyak di perbincangkan oleh warganet. Komentar-komentar negatif mengenai kasus ini pun tak bisa dihindari. Warganet geram akan kasus korupsi ini dikarenakan jumlah kerugiannya yang sangat fantastis.
Respon Pemerintah Terhadap Kasus yang Beredar di Media Sosial:
- Pada kasus putusan MK ini pemerintah memberikan respon baik dengan DPR RI, yang pada akhirnya mengalah dan setuju untuk tetap mengikuti kepada keputusan akhir dari peraturan RUU mengenai persyaratan PILKADA 2024 ini.
- Kasus mengenai akun kaskus Fufufafa, respon yang diberikan oleh pemerintah terhadap akun yang dicurigai sebagai milik Wakil Presiden Indonesia yaitu Gibran Rakabuming Raka adalah dengan mengklarifikasinya bahwa akun tersebut bukan milik Gibran. Menkominfo Budi Arie menegaskan bahwa pemilik akun Kaskus Fufufafa tersebut bukan milik Gibran.M
- Mengenai kasus korupsi yang dapat disebut dengan kasus mega korupsi karena mencapai kerugian yang sangat besar bagi negara. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengamankan Harvey Moeis dan 15 tersangka lainnya sebagai pelaku atas korupsi yang kerugiannya mencapai 271 T tersebut, pada Rabu, 27 Maret 2024. Harvey ditahan di Rutan Kejaksaan Agung selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Dirinya dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 ayat ke 1 KUHP.
Masa Depan Media Sosial dan Politik
Masa depan media sosial dan politik akan mengalami perkembangan yang signifikan. Mungkin yang akan terjadi pada tahun-tahun mendatang adalah teknologi blockchain dalam sistem Pemilu.
Teknologi blockchain sendiri adalah mekanisme basis data lanjutan yang memungkinkan berbagi informasi secara transparan dalam sebuah jaringan. Sehingga pemungutan suara dengan menggunakan teknologi blockchain ini memiliki tingkat transparansi dan keamanan yang lebih tinggi dari sistem Pemilu yang saat ini digunakan.
Lalu bisa juga dengan adanya dinamika global, media sosial memainkan peran penting dalam hubugan internasional. Para politisi akan dapat menggunakan platform ini untuk berkomunikasi dengan rakyat di seluruh dunia yang dapat mengurangi adanya kesenjangan informasi antara pemerintah dengan warga. Selanjutnya yang terakhir dengan adanya keterlibatan Gen Z dan milenial. Karena generasi muda seperti Gen Z dan milenial akan sangat berpengaruh kedepannya pada lanskap politik.
Penulis:
Laura Sandi Widya
Mahasiswa Pengantar Ilmu Politik Prodi Ilmu Komunikasi FISIP
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang
