BANTEN adalah sebuah provinsi yang terletak di ujung Barat Pulau Jawa. Provinsi yang berumur 24 tahun pada 2024 ini merupakan hasil pemekaran dari provinsi Jawa Barat pada 4 Oktober tahun 2000. Provinsi yang mempunyai keindahan alam yang luar biasa ini tidak lepas dari fakta yang dimiliki, yaitu provinsi dengan sistem dinasti politik.
Dinasti politik yang mengakar atau menggurita, yang sering disebut dengan Octopussy Dynasty dan masih menjadi persoalan demokrasi di wilayah Banten, bahkan sampai saat ini masih belum bisa teratasi oleh pemerintah Provinsi Banten sendiri, ada bebeberapa faktor yang menghambatnya. Memang, Banten bukan satu-satunya provinsi di Indonesia yang terdapat dinasti politik di pemerintahan nya, melainkan salah satu provinsi yang paling menonjol yang dalam soal dinasti politik tersebut.
Awal Mula Adanya Dinasti Politik di Banten
Dinasti politik Banten berawal dari seorang tokoh tersohor Banten yaitu Chasan Sochib, yang merupakan tokoh paling berpengaruh di Banten dan pencetus pertama Dinasti politik Banten. Chasan, dengan pengaruhnya yang kuat, berhasil membawa Banten menjadi sebuah Provinsi bersama dengan para tokoh lainnya. Pengaruhnya yang kuat ini pun berhasil membuatnya berkuasa dan menjadikan putri sulungnya Ratu Atut Chosiyah menjadi gubernur Banten dan gubernur wanita pertama Banten selama dua periode.
Dengan naiknya Ratu Atut menjadi Gubernur Banten, menjadi gerbang bagi keluarganya untuk berkarir dikancah politik. Ini terbukti dari beberapa keluarga Atut, baik keluarga sedarah ataupun tidak sedarah yang berhasil mendominasi perpolitikan di Banten, baik posisi legislatif maupun eksekutif. Ini adalah awal dari adanya dinasti politik di Provinsi Banten, dan Dinasti Atut menjadi dinasti politik terkuat walapun ada beberapa dinasti lainnya yang berkuasa di wilayah Banten.
Faktor Penyebab Dinasti Politik yang Mengakar di Banten
Berikut beberapa faktor yang terjadi:
1. Akar Sejarah yang Kuat
Hal pertama yang menjadi penyebab utama adalah sejarah dari keluarga Atut yang dimulai oleh sang ayah. Beliau merupakan tokoh berpengaruh di Banten yang mempunyai jaringan kekuasaan yang luas yang dapat dengan mudah memegang kendali atas sistem awal pemerintah di Banten.
2. Budaya Patronase yang Masih Melekat
Banten merupakan sebuah provinsi yang masih kuatnya sistem patronase, atau ketergantungan terhadap keluarga yang mempunyai pengaruh. Dengan masih kuatnya sistem patronase di Banten, menyebabkan para elit politik memanfaatkan budaya ini sehingga bisa mengamankan posisi mereka di dunia politik melalui jaringan keluarga atau kekerabatan.
3. Strategi Politik
Strategi yang sering digunakan yaitu pembiayaan dalam melakukan kampanye. Hal ini karena keluarga yang berkuasa dan mempunyai finansial yang stabil, dapat dengan mudah melakukan kampanye besar-besaran berupa pemasangan baliho atau spanduk yang dipasang di banyak tempat, dan kegiatan amal sebagai bentuk menarik simpati para pemilih. Hal ini dapat terciptanya diskriminasi, yang mana mereka lebih menonjol dibandingkan dengan kandidat yang memiliki finansial lebih rendah.
Strategi lain yang biasa digunakan adalah pembelian hak suara. Strategi ini yang sering digunakan dalam dunia politik khususnya di wilayah Banten. Cara yang dapat digunakan yaitu dengan melakukan politik uang atau money politic kepada masyarakat, sehingga mereka tergiur dan memilih pemimpin yang memberikan bantuan nyata. Selain itu kandidat yang memiliki finansial yang stabil bisa menggunakan strategi berupa membangun koneksi dengan para tokoh lokal atau agama agar dengan mudah untuk mendapatkan suara pada saat pemilihan.
4. Partisipasi Masyarakat yang Rendah
Provinsi Banten masuk kedalam daftar dengan partisipasi masyarakat yang rendah dalam pemilihan umum. Berdasarkan sumber dari rumahpemilu.org, jumlah partisipasi pada pilkada serentak ditahun 2015 di beberapa Kota/Kabupaten di Banten cukup rendah. Salah satunya di Kabupaten Serang yang hanya berkisar diangka 50,37 persen, menjadikan Kabupaten Serang daerah yang paling rendah dalam pilkada pada tahun 2015. Jika partisipasi pemilih rendah, maka akan sangat berpengaruh terhadap sistem pemilihan di suatu daerah. Demikian juga di provinsi Banten, karena partisipasi masyarakat menentukan kemenangan pada pemilihan umum.
Dampak Dinasti Politik yang Mengakar di Banten
Banyak dampak yang timbul dari adanya praktik dinasti politik yang terjadi. Diantaranya, menurunnya tingkat kualitas demokrasi di suatu daerah, karena dinasti politik hanya berfokus kepada satu atau beberapa keluarga yang berkuasa sehingga menyebabkan persaingan yang tidak sehat antar para calon kandidat.
Selain itu dampak dari dinasti politik lainnya, berupa mudah terciptanya praktik korupsi dan nepotisme. Hal ini disebabkan dinasti politik lebih berkonsentrasi pada satu keluarga dan akan timbulnya penyalahgunaan kekuasaan. Contoh yang pernah terjadi di Banten yaitu kasus suap dan korupsi Ratu Atut dan adiknya Tb. Chairil Wardana atau Wawan, atas kasus suap terhadap hakim MK tentang sengketa pilkada di Kabupaten Lebak dan kasus korupsi berupa alat-alat kesehatan.
Dampak lainnya yang timbul dari dinasti politik yaitu, kemajuan diberbagai bidang yang terbatas dan tidak merata. Dimana hal ini disebabkan karena mereka lebih mementingkan bagaimana caranya mempertahankan kekuasaan yang dimiliki, dibandingkan berinovasi berdasarkan dengan kebutuhan masyarakat.
Langkah untuk Menghentikan Dinasti Politik yang Mengakar di Banten
Ada banyak cara untuk menghentikan sistem dinasti politik di Banten. Walaupun tidak mudah dan langsung terwujud, namun mustahil juga tidak bisa teratasi. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan:
1. Mempertegas Undang-Undang Politik
Peraturan tentang larangan dinasti politik harus lebih tegas jika sistem dinasti politik yang berjalan menghasilkan dampak yang negatif. Hal ini dilakukan agar praktik dinasti politik lebih menurun walaupun tidak sepenuhnya bisa hilang dengan jangka waktu yang cepat.
2. Memperbaiki Sistem Pendidikan
Hal ini sangat penting dilakukan, terkhusus di daerah tertinggal seperti provinsi Banten. Karena kita ketahui, Banten merupakan salah satu provinsi yang sistem pendidikannya masih tertinggal. Hal ini dilakukan agar masyarakat Banten dapat paham dan memahami lebih dalam tentang dampak yang ditimbulkan dari dinasti politik. Tentu dengan perbaikan sistem pendidikan dapat merubah pola pikir masyarakat dalam menentukan seorang pemimpin yang tidak terlibat dengan dinasti politik dan bisa memilih seorang pemimpin berdasarkan kapabilitas dan integritas yang dimiliki, bukan bergantung kepada hubungan keluarga dari calon pemimpin.
3. Peran Aktif Media Sosial dan LSM
Media sosial saat ini banyak digunakan oleh masyarakat dunia, termasuk juga dengan Indonesia. Pemanfaatan media sosial dengan hal yang positif dapat dilakukan dengan menyebarkan informasi tentang adanya praktik dinasti politik dan dampak yang ditimbulkan. Dapat kita ketahui bahwa Indonesia menempati posisi ke 9 sebagai pengguna media sosial terbesar di Asia. Hal positif semacam ini dapat memudahkan dalam penyebaran informasi kepada banyak masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan lebih mudah berita yang sedang terjadi termasuk juga dengan persoalan tentang dinasti politik. Selain itu, LSM juga berperan penting dalam menghentikan dinasti politik di Banten. LSM dapat melakukan kampanye anti dinasti dan pembekalan berupa pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya dinasti politik.
Dinasti politik di Banten merupakan masalah kompleks yang berdampak pada sistem kehidupan sosial dan politik di provinsi Banten. Hal ini dapat dicegah dengan adanya kerja sama dari semua pihak dan seluruh lapisan masyarakat Banten untuk menghentikan dinasti politik yang terjadi. Penguatan Undang-Undang politik, perbaikan sistem pendidikan, serta peran aktif media sosial dan LSM merupakan langkah yang harus dilakukan dengan penuh komitmen agar dinasti politik yang terjadi di Banten bisa teratasi.
Karena seperti kita tahu, kasus besar korupsi yang menjerat Ratu Atut dan adiknya Tb. Chairil Wardana atau Wawan, yang merupakan tokoh sentral dalam gurita dinasti politik di Banten itu, tidak membuat kepercayaan masyarakat menjadi surut, malah semakin mengakar.
Melihat kondisi ini, pendidikan politik yang baik kepada masyarakat juga menjadi hal yang tidak kalah penting untuk memilih pemimpin. ‘Bebet, bibit, bobot’ harus menjadi ukuran, supaya masyarakat tidak melihat dari seberapa banyak finansial yang dimiliki dan diberikan kepada masyarakat sebagai bargening politik. Ingat! Money Politik adalah sumber persoalan dan akar dari praktik korupsi di republik ini.
Penulis:
Siti Ayu Suntiah
Mahasiswi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Serang
