MENGAPA politik sering kali terasa seperti arena permainan kekuasaan, di mana kepentingan rakyat justru menjadi taruhan? Dalam setiap sistem politik yang sehat, hubungan antara pemerintah dan rakyat seharusnya saling menguntungkan, dengan tujuan akhir kesejahteraan masyarakat. Namun, kenyataannya sering kali jauh lebih rumit.
Salah satu praktik yang kini mencemari dinamika politik adalah “politik sandera.” Praktik ini mengacu pada situasi di mana kelompok politik tertentu menggunakan kekuasaan mereka untuk “menahan” kebijakan atau keputusan penting demi memaksa pihak lain memenuhi permintaan atau memberi keuntungan tertentu.
Tidak jarang politik sandera berjalan seiring dengan praktik kolusi, yang merusak integritas sistem demokrasi. Kolusi menjadi elemen penting karena memungkinkan dua atau lebih pihak bersekongkol untuk menjaga kepentingan mereka, bahkan jika harus mengorbankan kepentingan rakyat. Dalam jangka panjang, praktik ini memudarkan nilai transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Kolusi dapat terjadi antara pejabat publik dan pihak swasta, di mana mereka saling mendukung untuk melaksanakan proyek atau kebijakan yang merugikan masyarakat. Misalnya, seorang pejabat pemerintah mungkin memberikan kontrak kepada perusahaan tertentu dengan imbalan kompensasi finansial atau keuntungan pribadi lainnya.
Dampak politik sandera yang dipadukan dengan kolusi sangatlah luas dan merugikan. Ketika pejabat publik lebih mementingkan kepentingan kelompok atau pribadi, publik cenderung kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Tidak hanya proses demokrasi yang dirusak, tetapi kebijakan yang dihasilkan pun kehilangan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat luas. Contohnya, dalam bidang kesehatan dan pendidikan, keputusan penting yang seharusnya dibuat demi kepentingan rakyat sering kali tertahan atau disandera demi kepentingan elite politik.
Dalam konteks Indonesia, kita melihat banyak kasus di mana kepentingan rakyat seolah dikalahkan oleh ‘The Power of Money’. Politik tidak lagi menjadi wadah aspirasi rakyat, melainkan arena di mana kekuasaan dipertukarkan dengan uang. Artinya, ketika orang-orang yang ingin berpolitik harus dimulai dengan uang. Karena uang adalah segalanya dan dengan uang yang dimiliki itu, kekuasaan akan lebih mudah didapatkan. Lalu, melalui dan dalam kekuasaan itu mudah pula untuk mengembalikan (atau melipatgandakan) kekayaan uang.
Ironisnya, masyarakatnya sendiri ikut menormalisasikan hal tersebut dan ikut melakukan praktik kolusi karena ini sering kali dinormalisasi dalam masyarakat. Yang kemudian ini sering kali disebut dengan istilah Money Politics. Demi uang atau keuntungan jangka pendek, masyarakat kadang ikut serta dalam praktik-praktik yang tidak etis, tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Akibatnya, praktik semacam ini, semakin diterima dan menjadi budaya yang sulit dihilangkan.
Untuk mencegah praktik politik sandera ini, perlu adanya pengawasan ketat serta penegakan hukum yang tegas. Peningkatan transparansi, kejujuran, dan integritas di kalangan pejabat publik adalah langkah mendasar agar praktik politik sandera dan kolusi bisa diminimalisasi. Hanya dengan pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas, masyarakat bisa berharap pada sistem politik yang benar-benar melayani kesejahteraan bersama.
Sangat penting bagi masyarakat untuk tidak hanya memahami apa itu kolusi, tetapi juga untuk mengenali tanda-tanda dan implikasinya. Edukasi publik tentang kolusi dan dampaknya menjadi krusial, agar individu dan komunitas dapat berperan aktif dalam mencegah praktik ini. Transparansi dan akuntabilitas harus dijadikan sebagai prinsip dasar dalam setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah.
Pentingnya pemahaman kolusi juga terletak pada pengembangan kebijakan yang lebih efektif. Dengan mengenali pola-pola kolusi yang ada, pembuat kebijakan dapat merancang regulasi yang lebih ketat untuk mencegah praktik tersebut, ketika masyarakat menyadari dampak negatif kolusi, mereka akan lebih berani untuk menuntut transparansi dalam pengambilan keputusan.
Pembahasan kolusi juga dapat mendorong terbentuknya jaringan solidaritas sosial di antara individu dan komunitas. Ketika masyarakat bersatu untuk melawan praktik kolusi, mereka menciptakan kekuatan kolektif yang dapat menuntut perubahan. Diskusi terbuka tentang kolusi dapat menjadi jembatan untuk membangun kesepahaman di antara berbagai kelompok, termasuk organisasi non-pemerintah, komunitas lokal, dan individu yang peduli terhadap keadilan sosial. Dengan membangun solidaritas, kita dapat lebih mudah mengorganisir gerakan sosial yang fokus pada pencegahan praktik politik terutama kolusi.
Penulis
Salsa Sakhira
Mahasiswa Pengantar Ilmu Politik, Prodi Kom, FISIP
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta)
