MODERNISASI politik Indonesia di era Reformasi adalah babak penting dalam sejarah bangsa. Hal ini dimulai dengan jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Saat itu, gelombang besar protes rakyat menyeruak ke permukaan, didorong oleh krisis ekonomi dan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan yang otoriter.
Dengan runtuhnya pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia memasuki era Reformasi yang membawa perubahan drastis dalam sistem politik, hukum, dan sosial negara ini. Era ini menandai lahirnya harapan baru untuk demokrasi sejati, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah.
Langkah besar pertama dalam modernisasi politik Indonesia adalah penerapan sistem pemilihan umum (Pemilu) yang lebih demokratis dan terbuka. Setelah Reformasi, Indonesia mengubah cara pemilihan pemimpin menjadi Pemilu langsung, yang memungkinkan masyarakat memilih presiden, gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung. Ini memberikan hak yang lebih besar bagi rakyat untuk menentukan pemimpinnya dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Pemilu yang demokratis menjadi landasan penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Selain itu, reformasi ini juga menandai peralihan menuju desentralisasi kekuasaan melalui kebijakan otonomi daerah. Pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangan kepada daerah, memberikan ruang bagi setiap provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengelola sumber daya dan kebijakan sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing. Kebijakan ini tidak hanya mendorong keseimbangan pembangunan antara pusat dan daerah, tetapi juga mengaktifkan partisipasi masyarakat lokal dalam pemerintahan daerah.
Modernisasi politik di era Reformasi juga diwarnai oleh upaya keras memberantas korupsi yang telah mengakar dalam birokrasi. Dalam hal ini, pada tahun 2002 pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang merupakan institusi independen yang berfokus pada penanganan kasus korupsi dengan kewenangan luas untuk penyelidikan dan penuntutan. KPK menjadi simbol perlawanan terhadap korupsi di Indonesia dan telah mengungkap banyak kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi, meski menghadapi tantangan berat dalam menjalankan tugasnya.
Di bidang kebebasan sipil, modernisasi politik di era Reformasi membawa perubahan signifikan dalam kebebasan pers dan hak asasi manusia. Di era Orde Baru, media diawasi ketat dan tidak boleh mengkritik pemerintah. Setelah Reformasi, kebebasan pers dijamin, memberi ruang bagi media untuk berperan dalam mengawasi pemerintahan dan menyuarakan aspirasi rakyat. Pers yang bebas ini memungkinkan informasi yang lebih beragam dan transparan, serta mendorong akuntabilitas pemerintah. Di samping itu, penghormatan terhadap hak asasi manusia semakin ditingkatkan, dengan lembaga seperti Komnas HAM yang bertugas melindungi hak-hak dasar masyarakat.
Tidak kalah penting, peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam politik pun mengalami perubahan signifikan. Di masa Orde Baru, TNI memiliki peran yang kuat dalam pemerintahan. Namun, Reformasi membawa perubahan besar dengan memisahkan TNI dan Polri, yang berfokus pada perannya masing-masing: TNI di bidang pertahanan dan Polri di bidang keamanan domestik. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk menjamin supremasi sipil atas militer dan mencegah campur tangan militer dalam politik.
Partai politik juga menikmati kebebasan lebih besar di era Reformasi. Kebijakan multi-partai memungkinkan berbagai partai politik baru untuk tumbuh, memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat dan meningkatkan keterwakilan berbagai aspirasi politik. Bersamaan dengan itu, kebangkitan organisasi masyarakat sipil, kelompok advokasi, dan organisasi non-pemerintah semakin memperkaya diskursus publik, memberikan suara kepada masyarakat dalam berbagai isu, mulai dari lingkungan hingga kesetaraan sosial.
Namun, modernisasi politik di Indonesia bukan tanpa tantangan. Meski demokrasi semakin kokoh, korupsi masih menjadi masalah serius, dan kesenjangan pembangunan antara daerah maju dan tertinggal terus ada. Konflik politik dan ketegangan antara lembaga-lembaga negara juga terkadang menantang stabilitas demokrasi. Meski demikian, era Reformasi telah membentuk dasar yang kuat bagi politik Indonesia yang lebih terbuka, transparan, dan partisipatif.
Modernisasi politik di Indonesia di era Reformasi mencerminkan tekad rakyat Indonesia untuk meninggalkan masa lalu yang otoriter dan membangun bangsa yang berlandaskan demokrasi sejati. Perjuangan ini membawa Indonesia menuju era baru, di mana suara rakyat menjadi kekuatan utama yang menentukan masa depan bangsa.
Penulis:
Muhamad Fauzan
Mahasiwa Prodi Ilmu Komunikasi
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang
