JEJAK KATA, Jakarta—Di republik yang semakin sibuk menggulirkan jempol daripada memeriksa fakta, kebohongan sering kali berangkat lebih pagi ketimbang kebenaran. Satu unggahan lahir dalam hitungan detik, tetapi dampaknya dapat menjalar ke ribuan layar. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, panggung itu kembali dipenuhi aktor lama: hoaks.
Kali ini, Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menangkap seorang perempuan berinisial DM (45), warga Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ia diduga mengunggah konten berisi informasi bohong mengenai ajakan demonstrasi menjelang 17 Agustus 2026. Sebuah narasi yang, menurut polisi, tidak memiliki dasar fakta, tetapi cukup kuat untuk memancing keresahan.
Perkara itu bermula dari patroli siber rutin. Di tengah jutaan unggahan yang melintas setiap hari, penyidik menemukan sebuah konten yang dianggap mencurigakan. Setelah ditelusuri melalui analisis digital dan jejak elektronik, polisi menyimpulkan informasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Dalam patroli siber, anggota menemukan konten yang kebenarannya perlu diverifikasi. Setelah dilakukan pendalaman, informasi tersebut diketahui tidak memiliki dasar fakta dan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat,” kata Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya Kombespol R. Bagoes Wibisono di Jakarta, Rabu 05 Agustus 2026.
Jejak digital kemudian mengarah ke Kabupaten Ciamis. Berkoordinasi dengan Polres setempat, penyidik mengamankan DM di kediamannya. Dalam pemeriksaan awal, menurut Bagoes, perempuan itu mengakui sebagai pemilik akun yang mengunggah konten tersebut.
Penyidik menyita satu unit telepon seluler, kartu SIM, akun TikTok, serta akun surat elektronik yang diduga digunakan dalam perkara itu. Seluruh barang bukti kini menjadi bagian dari proses penyidikan di Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya.
DM disangkakan melanggar Pasal 48 ayat (1) juncto Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) juncto Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta Pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati sebelum menyebarkan informasi di media sosial. Menurutnya, setiap informasi perlu diverifikasi agar tidak menjadi bagian dari rantai penyebaran hoaks.
Kasus ini memperlihatkan ironi zaman digital. Dahulu, kemerdekaan diperjuangkan dengan bambu runcing dan keberanian. Kini, ruang publik justru kerap dipenuhi “pejuang” yang merasa cukup bersenjata kuota internet dan tombol share. Verifikasi dianggap memperlambat, sementara sensasi selalu lebih menguntungkan perhatian.
Media sosial memang memberi mimbar pada setiap orang. Namun, mimbar tanpa tanggung jawab mudah berubah menjadi pengeras suara kepanikan. Algoritma tidak pernah bertanya apakah sebuah kabar benar; ia hanya menghitung berapa banyak orang yang terpancing untuk mengklik, berkomentar, dan menyebarkannya.
Di situlah ironi demokrasi digital bekerja. Kebebasan berbicara adalah hak setiap warga negara, tetapi kebebasan menyebarkan informasi palsu bukanlah bagian dari kemerdekaan. Ketika kebohongan dipoles menjadi seolah-olah fakta, yang terkikis bukan hanya kepercayaan publik, melainkan juga akal sehat.
Menjelang 17 Agustus, bangsa ini semestinya merayakan kemerdekaan dengan optimisme, bukan dengan kegaduhan yang diproduksi oleh informasi tanpa dasar. Sebab, jika dahulu penjajah datang membawa senjata, hari ini keresahan bisa datang hanya lewat satu unggahan yang dibagikan tanpa berpikir dua kali. (*
