OPINI — Politik Indonesia punya bakat alam mengubah kalimat serius menjadi bahan tertawaan. Tak perlu menunggu sidang kabinet, cukup satu potongan video, lalu algoritma bekerja lebih cepat daripada rapat birokrasi.
Begitu pula dengan potongan video ucapan Presiden Prabowo Subianto: “Saudara-saudara. Saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029.”
Lalu terdengar potongan lagu dangdut lawas Rita Sugiarto: “Jangan! Jangan! Jangan!”
Kalimat itu kemudian menemukan kehidupan keduanya di media sosial. Para konten kreator mengolahnya menjadi lelucon, potongan video, meme, hingga bahan parodi.
Di tangan warganet, pernyataan politik rupanya tidak selalu menjadi pidato. Kadang ia berubah menjadi bahan sound effect. Dan lucunya, justru di situlah politik menemukan cermin yang cukup jujur.
Ketika Presiden Mengajukan Diri, Warganet Menjadi Juri
Pernyataan soal kemungkinan maju kembali pada 2029 tentu bukan perkara kecil. Presiden sedang berbicara mengenai masa depan politiknya sendiri.
Tetapi respons “Jangan! Jangan! Jangan!” membuat suasana berubah. Jika dalam forum politik biasanya tepuk tangan menjadi ukuran dukungan, di internet ukuran itu bisa berubah menjadi jumlah orang yang membuat parodi.
Tentu saja, kita tidak boleh gegabah menganggap teriakan tersebut sebagai suara seluruh rakyat Indonesia. Indonesia terlalu besar untuk diwakili oleh satu ruangan, satu video, atau satu kolom komentar.
Namun kita juga tidak perlu berpura-pura bahwa fenomena tersebut tidak berarti apa-apa. Media sosial adalah salah satu ruang tempat masyarakat mengekspresikan perasaan politiknya. Kadang melalui kritik. Kadang melalui kemarahan. Dan cukup sering melalui humor.
Humor politik adalah bentuk kritik yang tidak membutuhkan podium. Ia tidak perlu konferensi pers. Tidak perlu pengeras suara. Tidak perlu surat undangan. Cukup satu video dan koneksi internet.
Politik yang Terlalu Serius Justru Mudah Ditertawakan
Ada paradoks menarik di sini. Politisi membutuhkan citra serius. Warganet justru senang merusaknya. Seorang presiden berbicara mengenai 2029 dengan bahasa politik. Konten kreator bisa mengubahnya menjadi bahan candaan dalam hitungan menit.
Itu bukan selalu penghinaan. Dalam demokrasi, humor juga bisa menjadi cara masyarakat mengambil jarak dari kekuasaan.
Kekuasaan cenderung menyukai seremoni. Humor justru membongkar seremoni itu.
Pidato yang panjang bisa dipotong menjadi sepuluh detik. Pernyataan strategis bisa berubah menjadi sound. Ekspresi wajah bisa menjadi meme. Bahkan kalimat yang dimaksudkan untuk menunjukkan keseriusan dapat berakhir menjadi bahan hiburan.
Begitulah internet bekerja. Ia tidak mengenal protokol kenegaraan.
Tapi Jangan Salah Membaca Meme
Meski demikian, ada jebakan lain. Jangan sampai meme dianggap sebagai hasil jajak pendapat. Orang yang membuat lelucon tentang Prabowo belum tentu menolak pemerintahannya. Orang yang membagikan video “Jangan! Jangan! Jangan!” belum tentu memiliki pilihan politik tertentu.
Begitu pula sebaliknya. Pendukung pemerintah yang membuat konten lucu bukan berarti sedang mengkritik presiden.
Meme adalah ekspresi. Bukan lembaga survei. Karena itu, persoalan sebenarnya bukan apakah Prabowo layak maju lagi pada 2029. Pertanyaan tersebut masih berada di masa depan dan akan ditentukan oleh banyak faktor: kinerja pemerintahan, konstelasi partai, aturan politik, dan tentu saja pemilih.
Yang menarik justru bagaimana sebuah pernyataan politik tentang masa depan langsung berhadapan dengan budaya internet hari ini.
Dari Istana ke Kolom Komentar
Dulu, masyarakat mendengar pidato presiden dari televisi. Sekarang, pidato itu bisa muncul di TikTok, Instagram, YouTube Shorts, dan berbagai platform lain—sudah dipotong, diberi musik, teks, efek suara, bahkan konteks baru.
Presiden mungkin berbicara kepada hadirin. Tetapi algoritma berbicara kepada jutaan orang lain.
Di sinilah kekuasaan menghadapi bentuk baru pengawasan publik. Bukan hanya oleh parlemen, media, atau lembaga negara, tetapi juga oleh warga yang memegang telepon genggam.
Kadang kritiknya serius. Kadang sangat serius. Kadang cukup dengan tulisan: “Jangan! Jangan! Jangan!”
Mungkin itulah wajah demokrasi digital yang paling khas Indonesia: ketika rakyat belum tentu punya mikrofon, tetapi hampir semua orang punya tombol bagikan.
Namun yang perlu dijaga adalah agar humor tetap menjadi humor, kritik tetap berbasis fakta, dan meme tidak menggantikan penilaian terhadap kinerja. Sebab pada akhirnya, 2029 tidak akan ditentukan oleh meme. Ia akan ditentukan oleh rakyat.
Untuk sementara, rakyat di internet tampaknya sudah menemukan cara paling murah untuk memberikan komentar politik: tertawa dulu, menilai kemudian.
Dan, pada potongan video tersebut, masih ada beberapa kalimat yang disampaikan oleh Presiden Prabowo: “Saya katakan. Kalau program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan terus! Kalau saya mengecewakan rakyat, saya malu untuk maju lagi!” (*
Oleh: Jejak Kata
