JEJAK KATA, Jakarta — Abu vulkanik Gunung Anak Krakatau menyebar hingga wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, dan Bengkulu. Kondisi ini membuat sejumlah bandara menutup operasionalnya sementara pada Minggu, 6 September 2026.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi dua klaster sebaran abu melalui citra satelit. Pada ketinggian hingga 20 ribu kaki, abu bergerak ke arah timur laut hingga selatan, meliputi sebagian Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan perairan sekitarnya.
Sementara pada ketinggian hingga 50 ribu kaki, abu bergerak ke barat daya hingga barat laut, mencakup Banten, Lampung, Bengkulu, Selat Sunda bagian selatan, dan Samudra Hindia.
“Pembaruan SIGMET terkini mencatat sebaran debu bergerak hingga ketinggian 20.000 kaki ke arah timur serta ketinggian 50.000 kaki ke arah barat,” kata Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani, Minggu.
Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta telah menerbitkan 18 Significant Meteorological Information (SIGMET) sejak erupsi awal pada 4 September. Peringatan tersebut menjadi acuan keselamatan penerbangan karena abu vulkanik dapat mengganggu ruang udara.
Berdasarkan NOTAM yang diterbitkan AirNav Indonesia, operasional Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, Radin Inten II, dan Budiarto sempat ditutup pada waktu berbeda. Status operasional bandara dapat berubah mengikuti pergerakan abu dan kondisi keselamatan penerbangan.
Di laut, BMKG belum menemukan tanda-tanda tsunami. Pemantauan 20 sensor tsunami gauge di sekitar Selat Sunda hingga pukul 07.00 WIB tidak menunjukkan anomali muka air laut. Radar HF di Carita dan Tanjung Lesung juga menunjukkan probabilitas tsunami berada pada tingkat rendah, di bawah 40 persen, dengan tinggi gelombang sekitar satu meter.
BMKG juga mendeteksi gangguan geomagnetik dan petir vulkanik di sekitar Lampung Selatan dan Serang. Intensitasnya, menurut BMKG, masih lebih rendah dibandingkan saat letusan awal.
BMKG meminta warga di sepanjang pesisir Selat Sunda tetap tenang dan waspada. Informasi mengenai erupsi dan dampaknya diminta hanya merujuk pada kanal resmi pemerintah dan tidak disebarluaskan sebelum terverifikasi. (*
