HISTORI — Sejarah kedatangan orang Tionghoa ke Batavia bukan sekadar kisah perpindahan penduduk. Di balik tumbuhnya kota kolonial itu, ada kepentingan dagang, kebutuhan tenaga kerja, politik pengawasan, dan tragedi yang mengubah arah kehidupan ribuan orang.
Namun, sejarah ini perlu dibaca dengan hati-hati. Tidak semua kedatangan berlangsung melalui paksaan, dan tidak seluruh komunitas Tionghoa di Batavia berasal dari gelombang migrasi yang sama. Ada pedagang, pengrajin, buruh, dan keluarga yang membangun kehidupan di kota tersebut melalui jalur yang berbeda.
Kota yang Dibangun oleh Arus Migrasi
Pada 1619, Jan Pieterszoon Coen membangun Batavia sebagai pusat kekuasaan VOC di Asia. Kota ini bukan ruang kosong. Sebelum benteng dan kanal kolonial berdiri, wilayah tersebut telah memiliki sejarah perdagangan dan permukiman yang panjang.
VOC membutuhkan tenaga kerja, pedagang, dan pengrajin. Orang-orang Tionghoa menjadi bagian penting dari kebutuhan tersebut. Sebagian didatangkan atau didorong untuk menetap, sementara yang lain tiba melalui jaringan perdagangan dan migrasi yang telah menghubungkan pesisir Cina dengan Asia Tenggara.
Souw Beng Kong, tokoh komunitas Tionghoa dari Banten, kemudian diangkat sebagai kapiten Cina pertama di Batavia. Jabatan itu bukan sekadar simbol. Kapiten menjadi penghubung antara pemerintah kolonial dan komunitas Tionghoa, sekaligus bagian dari sistem pengelolaan penduduk yang diterapkan VOC.
Sejumlah penelitian juga mencatat praktik pemaksaan dalam upaya VOC memperoleh tenaga kerja dari kawasan pesisir Cina dan Asia Tenggara. Namun, setiap klaim tentang penculikan, jumlah orang yang dibawa, serta bentuk kerja paksa perlu ditelusuri melalui sumber sejarah yang spesifik.
Gula, Pengangguran, dan Surat Pas
Memasuki abad ke-18, komunitas Tionghoa berkembang seiring pertumbuhan perdagangan dan industri gula di wilayah luar tembok Batavia, yang dikenal sebagai Ommelanden. Sebagian orang bekerja sebagai pedagang dan pemilik usaha, sementara lainnya menjadi buruh perkebunan dan pabrik gula.
Pertumbuhan itu membawa paradoks kolonial. VOC membutuhkan tenaga dan modal masyarakat Tionghoa, tetapi pada saat yang sama memandang pertumbuhan penduduknya sebagai persoalan keamanan.
Ketika industri gula mengalami tekanan dan kesempatan kerja menyusut, ketegangan sosial meningkat. Kebijakan pengawasan terhadap penduduk Tionghoa diperketat. Surat izin tinggal, atau permissiebriefjes, menjadi instrumen pengendalian mobilitas.
Bagi pejabat kolonial, dokumen itu merupakan alat administrasi. Bagi sebagian penduduk, ia dapat berubah menjadi sumber kecemasan, pemerasan, dan ancaman pengusiran.
Sejarawan Leonard Blusse dalam A Colonial Tragedy: The Chinese Massacre at Batavia, 1740 menguraikan bagaimana kemerosotan ekologis, wabah, persoalan ekonomi, migrasi, dan konflik elite VOC saling berkelindan sebelum tragedi tersebut.
1740: Ketika Kota Menjadi Perangkap
Ketegangan akhirnya meledak pada Oktober 1740. Pemberontakan orang Tionghoa di sekitar Batavia diikuti pembantaian besar-besaran terhadap komunitas Tionghoa di dalam kota. Peristiwa ini dikenal sebagai Geger Pacinan atau Pembantaian Batavia 1740.
Jumlah korban diperkirakan mencapai sekitar 10.000 orang, meski angka dan rincian peristiwa masih menjadi bagian dari perdebatan historiografi. Pembantaian berlangsung pada 9–14 Oktober 1740, disertai penjarahan dan penghancuran permukiman.
Tragedi itu tidak berhenti di dalam tembok kota. Konflik meluas ke wilayah Jawa dan melibatkan persekutuan antara kelompok Tionghoa dan sejumlah kekuatan lokal yang menentang VOC. Sejarawan Daradjadi, melalui bukunya Geger Pacinan 1740–1743: Persekutuan Tionghoa-Jawa Melawan VOC, mengkaji hubungan antara tragedi Batavia dan perang yang berkembang setelahnya.
Di sinilah istilah eksodus memperoleh makna yang lebih rumit. Perpindahan orang Tionghoa setelah 1740 bukan sekadar migrasi ekonomi, melainkan juga akibat kekerasan, konflik, dan perubahan tatanan politik kolonial. Sebagian penyintas dan kelompok yang terlibat dalam perlawanan bergerak ke berbagai wilayah di Jawa.
Namun, sejarah tidak berhenti pada gambaran bahwa seluruh komunitas Tionghoa meninggalkan Batavia. Sebagian tetap tinggal dan kemudian hidup dalam tatanan pemukiman serta pengawasan kolonial yang berubah.
Sejarah yang Tidak Selesai
Buku The Chinese Annals of Batavia, the Kai Ba Lidai Shiji and Other Stories (1610–1795) karya Leonard Blussé dan Nie Dening menghadirkan sumber-sumber sejarah Tionghoa yang membantu membaca pengalaman komunitas tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Buku ini diterbitkan Brill pada 2018.
Sejarah migrasi Tionghoa ke Batavia memperlihatkan bagaimana kota kolonial dibangun melalui pertemuan kepentingan ekonomi dan pergerakan manusia. Mereka datang sebagai pedagang, pekerja, pengusaha, dan keluarga. Sebagian memperoleh ruang untuk berkembang, sebagian lainnya menghadapi eksploitasi dan diskriminasi.
Batavia tumbuh dari arus tersebut. Tetapi tragedi 1740 mengingatkan bahwa kota yang dibangun atas kebutuhan ekonomi dapat berubah menjadi ruang kekerasan ketika kekuasaan menggabungkan ketakutan, diskriminasi, dan kepentingan politik. (*
Sumber bacaan:
Leonard Blusse, A Colonial Tragedy: The Chinese Massacre at Batavia, 1740 | Leonard Blussé & Nie Dening, The Chinese Annals of Batavia, the Kai Ba Lidai Shiji and Other Stories (1610–1795) | Daradjadi, Geger Pacinan 1740–1743: Persekutuan Tionghoa-Jawa Melawan VOC | Abdul Wahid, “The Bloody Sunday of Batavia: Re-examining The Chinese Massacre of 1740.”
