JEJAK KATA, Jakarta — Dugaan pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi beras premium mulai menyeret pelaku ke ranah hukum. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka setelah penggerebekan di kawasan Jakarta Timur. Delapan pegawai dari Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga dicopot dari jabatannya.
“Yang kemarin kita datangi langsung itu ada delapan yang diproses hukum dan sudah ada tersangka,” kata Amran di Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan, tersangka berinisial RH merupakan seorang wiraswasta yang terdaftar sebagai mitra Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog.
RH diduga membeli beras SPHP melalui aplikasi resmi Klik SPHP. Setelah beras diterima, kemasannya dibongkar dan isinya dikemas ulang dalam karung berukuran besar untuk dijual sebagai beras premium.
“Yang bersangkutan adalah wiraswasta, dan bersangkutan terdaftar menjadi RPK Bulog,” ujar Rizal.
Kasus ini terungkap setelah aparat menangkap RH di kawasan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur. Bulog kemudian menelusuri jalur distribusi beras tersebut hingga ke Pasar Induk Beras Cipinang.
Penelusuran internal dilakukan melalui rekaman kamera pengawas atau CCTV di pos penjagaan, surat jalan, serta data kendaraan truk pengangkut beras. Dari rangkaian pemeriksaan itu, tim Bulog mengarah kepada pemilik RPK yang diduga membeli beras melalui aplikasi Klik SPHP.
Setelah mengetahui identitas dan alamat RH di Duren Sawit, Jakarta Timur, tim pengawasan internal Bulog mendatangi lokasi tersebut. Bulog kemudian berkoordinasi dengan kepolisian untuk membawa RH ke Polres Metro Jakarta Timur guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Rizal mengatakan transaksi melalui aplikasi Klik SPHP pada dasarnya dilakukan sesuai prosedur. Namun, dugaan penyalahgunaan setelah beras diterima masih didalami penyidik.
Pemesanan Berulang hingga 8 Ton
Salah satu hal yang menjadi perhatian Bulog adalah pola pembelian beras SPHP yang diduga dilakukan RH. Berdasarkan informasi awal, tersangka disebut memesan beras sebanyak 4 ton dalam dua hari berturut-turut. Jika masing-masing pemesanan itu terealisasi, totalnya mencapai 8 ton.
“Indikasinya dia satu hari sempat pesan dua kali, dalam dua hari berturut-turut pesan dua kali dengan kuantum 4 ton,” kata Rizal.
Menurut Rizal, pembelian dalam jumlah besar secara berulang perlu diawasi karena distribusi beras SPHP melalui jaringan RPK memiliki ketentuan kuantitas.
Ia menyebut pemesanan beras untuk RPK umumnya berkisar 2–4 ton. Sementara itu, penjualan sekitar 4 ton dalam sepekan sudah tergolong tinggi. Karena itu, Bulog mendalami alasan pemesanan berulang tersebut, termasuk mengapa transaksi itu tidak terdeteksi sejak awal.
“Harusnya pejabat yang menerima invoice Klik SPHP itu melihat, oh ini kok berturut-turut, harusnya kan diwaspadai,” ujar Rizal.
Pernyataan tersebut sekaligus menyoroti pengawasan distribusi beras bersubsidi pemerintah. Mekanisme pembelian melalui aplikasi resmi semestinya tidak berhenti pada pencatatan transaksi, tetapi juga memastikan beras sampai kepada konsumen sesuai peruntukannya.
Beras SPHP disalurkan untuk menjaga pasokan dan keterjangkauan harga pangan. Dugaan pengemasan ulang menjadi beras premium kini menjadi perhatian karena berpotensi menyimpangkan tujuan program tersebut.
Meski demikian, dugaan pelanggaran oleh RH dan kemungkinan adanya kelalaian dalam pengawasan masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Adapun pencopotan delapan pegawai Bulog dan Bapanas menjadi bagian dari langkah yang diumumkan pemerintah di tengah penyelidikan kasus ini. (*
