SUDAH sepuluh hari langit di atas TPA Jatiwaringin seperti kehilangan keberanian untuk menangis. Matahari bekerja lembur, angin sibuk mengantar asap ke mana-mana, sementara api di gunungan sampah seolah menemukan rumah baru yang nyaman untuk ditinggali.
Di saat seperti ini, hujan bukan lagi sekadar cuaca. Hujan berubah menjadi selebritas yang ditunggu-tunggu. Namanya disebut di warung kopi, di pos ronda, di ruang rapat, bahkan mungkin dalam doa yang biasanya hanya berisi permohonan kesehatan dan rezeki.
Lucunya, bangsa ini memang unik. Ketika musim hujan datang beberapa jam tanpa jeda, yang keluar adalah keluhan. “Ya ampun, banjir lagi!” Begitu kemarau datang dan hujan menghilang selama beberapa hari, keluhan berubah. “Ya ampun, hujan kapan turun?” Padahal yang sebenarnya sedang dipersoalkan bukan hujan. Bukan pula kemarau. Yang bermasalah adalah cara manusia memperlakukan alam.
Hujan dan kemarau sudah hadir jauh sebelum manusia mengenal istilah APBD, tender proyek, konsultan lingkungan, atau rapat koordinasi lintas sektor. Mereka sudah bergantian datang sejak bumi ini masih sepi, ketika belum ada plastik sekali pakai, belum ada gunungan sampah setinggi bukit, dan belum ada kebiasaan membuang masalah ke TPA sambil berharap semuanya selesai dengan sendirinya.
Alam sebenarnya tidak pernah berniat menghukum siapa pun. Alam hanya bekerja sesuai hukumnya. Kalau hutan ditebang, jangan kaget debit air berubah. Kalau daerah resapan berubah menjadi deretan beton, pabrik, apartemen dan segala rupa bangunan, jangan heran banjir datang membawa rombongan. Kalau sampah diproduksi lebih cepat daripada kemampuan mengelolanya, jangan terkejut ketika suatu hari sampah memutuskan untuk “tidak diam”.
Api di TPA Jatiwaringin adalah salah satu bentuk surat terbuka dari alam. Sayangnya, surat itu datang tanpa amplop dan dibaca dalam bentuk asap yang menyengat mata serta memenuhi paru-paru. Asap tidak mengenal batas administrasi. Ia tidak peduli mana rumah pejabat, mana rumah rakyat. Ia juga tidak bertanya siapa pendukung siapa. Semua kebagian. Mungkin inilah bentuk demokrasi yang paling merata.
Ada satu hal yang menarik dan justru menjadi kebiasaan kita setelah bencana datang. Semua mendadak menjadi ahli. Ada yang menyalahkan cuaca. Ada yang menyalahkan angin. Ada yang menyalahkan suhu panas. Ada pula yang menyalahkan nasib. Hampir tidak ada yang dengan jujur mengatakan bahwa sistem pengelolaan sampah kita memang sudah lama meminta perhatian, tetapi perhatian itu sering kalah oleh agenda-agenda yang lebih “menguntungkan secara politik”.
Setiap hari ribuan ton sampah masuk ke TPA. Setiap hari pula kita menganggap sampah hilang begitu saja setelah truk keluar dari gerbang. Padahal sampah bukan pesulap. Ia hanya berpindah tempat. Dan ketika tempat itu sudah terlalu sesak, terlalu panas, terlalu penuh gas metana, maka percikan kecil saja cukup untuk mengubahnya menjadi tungku raksasa.
Ironisnya, kita sering lebih cepat membangun perumahan daripada membangun sistem pengelolaan sampah yang modern. Lebih cepat membuka kawasan komersial daripada menambah ruang terbuka hijau. Lebih cepat mencetak izin pembangunan daripada memastikan daya dukung lingkungan masih sanggup bernapas.
Akhirnya, alam dipaksa bekerja di luar kapasitasnya. Ketika hujan turun deras, banjir datang. Ketika kemarau panjang, kebakaran muncul. Dua musim yang seharusnya biasa, berubah menjadi bencana karena manusia terlalu percaya diri merasa lebih pintar daripada alam.
Mungkin yang paling lucu adalah hubungan kita dengan hujan. Saat banjir, hujan dimarahi. Saat kebakaran, hujan dicari. Seolah-olah hujan adalah pegawai pemerintah yang bisa dipanggil kapan saja lewat surat tugas. Padahal hujan tidak pernah berjanji datang sesuai jadwal rapat koordinasi. Ia datang mengikuti hukum alam, bukan kalender birokrasi.
Sepuluh hari menunggu hujan sebenarnya bukan sekadar cerita tentang langit yang pelit air. Ini adalah cermin tentang betapa kita terlalu lama menunda pekerjaan rumah yang seharusnya sudah selesai bertahun-tahun lalu.
Pengelolaan sampah bukan hanya urusan dinas kebersihan. Ia menyangkut tata ruang, pola konsumsi masyarakat, industri, pengembang perumahan, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga setiap rumah tangga yang setiap pagi menghasilkan kantong demi kantong sampah. Kalau semuanya masih menganggap TPA adalah “tempat sampah terakhir”, maka yang terakhir nanti bukan hanya sampah, melainkan juga kualitas lingkungan yang kita wariskan kepada anak cucu.
Hujan memang bisa memadamkan api. Tetapi hujan tidak akan mampu memadamkan kebiasaan buruk jika manusianya tetap sama. Hujan bisa menghilangkan asap. Namun hujan tidak akan menghapus cara berpikir yang menganggap lingkungan selalu bisa memaafkan semua kesalahan.
Barangkali, yang paling kita butuhkan hari ini bukan hanya awan gelap yang membawa air. Melainkan juga awan kesadaran yang membawa keberanian untuk berubah. Sebab jika setiap kemarau kita selalu menunggu hujan, sementara setiap musim hujan kita kembali menciptakan banjir, maka yang sesungguhnya sedang berputar bukan musim. Melainkan lingkaran kesalahan yang terus kita pelihara.
Ketika sepuluh hari terasa begitu panjang karena menunggu hujan, semoga kita juga belajar bahwa memperbaiki hubungan dengan alam tidak cukup dilakukan ketika api sudah membubung tinggi. Karena alam selalu memberi peringatan. Hanya saja, manusia sering lebih sibuk menghitung kepulan asap daripada mencari akar persoalannya.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sesungguhnya sudah mengamanatkan perubahan cara mengelola sampah. Pola kumpul-angkut-buang seharusnya ditinggalkan, digantikan dengan pengurangan sampah dari sumber, pemilahan, daur ulang, hingga pengolahan yang lebih ramah lingkungan. Praktik open dumping bahkan telah lama dinilai tidak sesuai dengan arah kebijakan nasional.
Dan, kebakaran TPA Jatiwaringin adalah alarm paling keras bagi Kabupaten Tangerang. Sebab persoalannya bukan sekadar api yang membakar gunungan sampah, melainkan terbakarnya sebuah sistem yang terlalu lama merasa baik-baik saja.
Oleh: Widi Hatmoko
Jurnalis/Pemerhati Sosial
