ESAI — Ada yang melawan penjajah dengan bedil. Ada yang memilih bambu runcing. Namun, Samin Surosentiko punya senjata yang jauh lebih sederhana—dan mungkin karena itu lebih mengganggu: berkata tidak.
Pada penghujung abad ke-19, ketika pemerintah kolonial Belanda memperluas cengkeramannya atas tanah, hutan, dan desa-desa di Blora, pajak datang bersama kekuasaan. Samin menolak membayarnya.
Bukan semata perkara uang. Ia mempertanyakan sesuatu yang lebih mendasar: mengapa rakyat harus patuh kepada penguasa yang tidak mereka akui?
Pertanyaan itu sederhana. Namun seperti batu kecil yang dilempar ke kolam, riaknya bisa pergi jauh.
Samin tidak membangun barak tentara. Ia tidak mengumpulkan pasukan bersenjata. Ia melawan dengan ketidakpatuhan dan ajaran hidup yang menekankan kejujuran, tidak mencuri, tidak berbohong, serta tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya.
Bagi penguasa kolonial, perlawanan semacam ini tentu merepotkan. Musuh bersenjata mudah dikenali. Tetapi orang yang hanya berkata “tidak” bisa membuat kekuasaan sibuk bertanya: mengapa rakyat tidak lagi percaya?
Pada 1907, Samin ditangkap dan dibuang. Tubuhnya pergi, tetapi gagasannya tidak ikut naik kereta pengasingan. Ketika kebijakan pajak kembali menimbulkan penolakan pada 1914, jejak pemikirannya masih terasa di sejumlah wilayah.
Dari sini terlihat bahwa pajak tidak pernah semata-mata soal rupiah. Ia juga menyangkut hubungan antara negara dan warga negara. Ada kewajiban di satu sisi, ada kepercayaan di sisi lain.
Tentu zaman telah berubah. Pemerintah Indonesia bukan pemerintah kolonial. Pajak merupakan kewajiban warga negara dan menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan serta pelayanan publik.
Karena itu, menjadikan Samin sebagai dalih untuk menghindari pajak adalah salah alamat. Tetapi menjadikan Samin sebagai alasan untuk bertanya tentang kepercayaan kepada negara justru masih relevan.
Rakyat membayar. Negara mengelola. Di antara keduanya berdiri sesuatu yang tidak tercatat dalam buku kas: kepercayaan.
Ia tidak bisa dipungut seperti pajak. Tidak bisa dicetak seperti uang. Namun sekali bocor, ongkos memperbaikinya bisa jauh lebih mahal.
Transparansi merawatnya. Pelayanan publik memperkuatnya. Akuntabilitas membuatnya tumbuh. Sebaliknya, korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan informasi yang ditutup-tutupi dapat menggerogotinya pelan-pelan.
Samin mungkin tidak mengenal istilah good governance. Ia tidak punya seminar tentang integritas, tidak memiliki spanduk bertuliskan antikorupsi, apalagi presentasi PowerPoint. Ia hanya membawa prinsip yang terdengar kuno: jangan mencuri. Jangan berbohong. Jangan mengambil milik orang lain.
Aneh juga. Di zaman yang gemar membuat slogan, tiga kalimat sederhana itu kadang justru terasa paling sulit.
Maka warisan Samin bukanlah ajakan untuk mangkir dari pajak. Warisannya adalah keberanian mengajukan pertanyaan kepada kekuasaan.
Jika rakyat diminta jujur kepada negara, apakah negara juga bersedia terbuka kepada rakyat? Jika warga diminta memenuhi kewajibannya, apakah negara menunjukkan dengan jelas ke mana kewajiban itu dibawa?
Pertanyaan semacam itu bukan ancaman. Justru sebaliknya, ia bisa menjadi alarm agar kekuasaan tidak terlalu nyaman duduk di kursinya.
Belanda dulu dibuat pusing oleh orang-orang yang menolak membayar pajak. Indonesia hari ini menghadapi persoalan yang berbeda.
Namun satu hal tetap penting: negara tidak semestinya takut kepada rakyat yang bertanya.
Sebab pertanyaan adalah tanda kepedulian. Yang lebih mengkhawatirkan justru ketika rakyat berhenti bertanya. Bukan karena semua sudah beres, melainkan karena mereka sudah tidak percaya bahwa jawaban masih berguna.
Pada titik itu, masalahnya bukan lagi soal pajak. Masalahnya adalah modal paling mahal dalam sebuah negara: kepercayaan. (*
Oleh: Jejak Kata
