JEJAK KATA, Jakarta – Pabrik mobil listrik BYD di Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat, datang membawa janji investasi dan lapangan pekerjaan. Namun, bagi sebagian warga sekitar, peluang kerja yang tersedia dinilai belum sebanding dengan harapan. Persoalan penyerapan tenaga kerja lokal pun menjadi bahan protes.
Menteri Perindustrian, Muhammad Sarmuji, menilai polemik tersebut tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi. Menurut dia, perusahaan mungkin merasa sudah membuka kesempatan bagi masyarakat sekitar. Sebaliknya, warga justru merasa belum memperoleh manfaat yang cukup dari kehadiran industri tersebut.
“Perusahaan bisa merasa telah memberikan peluang kerja bagi penduduk setempat,” kata Sarmuji saat ditemui dalam acara Rapat Pimpinan Nasional Kadin di Jakarta, Jumat, 30 Oktober 2026.
Ia menyebut perbedaan sudut pandang antara perusahaan dan masyarakat perlu dipertemukan. Sebab, ukuran keberhasilan penyerapan tenaga kerja menurut perusahaan belum tentu sama dengan ekspektasi warga yang tinggal di sekitar kawasan industri.
“Kadang-kadang perspektif yang POV-nya beda. Point of view-nya kadang berbeda. Pihak industri merasa sudah. Sementara masyarakat merasa belum. Ini kan sesuatu yang harus dipertemukan,” ujarnya.
Pernyataan itu muncul setelah ratusan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB) menggelar demonstrasi terkait penyerapan tenaga kerja di pabrik BYD.
Dalam aksi tersebut, warga memperkirakan pekerja asal Subang yang terserap di pabrik tersebut masih di bawah 20 persen. Angka itu menjadi salah satu alasan mereka mendesak perusahaan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk lokal.
Warga juga meminta pemerintah dan perusahaan membuka ruang dialog. Pembahasan diharapkan tidak berhenti pada berapa banyak pekerja yang direkrut, tetapi juga menyentuh kebutuhan tenaga kerja, kualifikasi, serta kompetensi yang dibutuhkan industri kendaraan listrik.
Di sinilah persoalannya menjadi lebih rumit daripada sekadar membuka lowongan. Industri kendaraan listrik membutuhkan keterampilan tertentu, sementara masyarakat sekitar juga menginginkan kesempatan untuk ikut menikmati manfaat investasi di daerahnya.
Perbedaan kebutuhan itu semestinya dijembatani melalui pelatihan, transparansi rekrutmen, dan komunikasi yang terbuka. Sebab, investasi besar tidak otomatis membuat warga sekitar menjadi bagian dari pertumbuhan industri.
Pabrik boleh berdiri di Subang, tetapi pertanyaan warga tetap sederhana: berapa banyak anak daerah yang benar-benar mendapat pekerjaan di sana?
