ESAI — Anak kecil kadang gelisah ketika perhatian orang tuanya mulai terbagi. Ia takut tak lagi menjadi anak kesayangan. Segala cara bisa dilakukan agar tetap diperhatikan. Dalam politik, kecemasan kehilangan tempat istimewa barangkali punya wajah yang lebih rumit: kekuasaan.
Kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto oleh mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah anak buahnya memunculkan pertanyaan besar. Untuk apa perangkat negara diduga digunakan menyadap kepala negara, pejabat, politikus, media, hingga tokoh masyarakat? Apakah sekadar mengumpulkan informasi, atau ada kepentingan politik yang lebih jauh?
Spekulasi pun berlarian. Salah satu yang paling ramai mengarah ke Solo, tempat Jokowi pernah membangun kekuasaan politiknya. Istilah geng Solo kembali menjadi bahan perbincangan. Apalagi, nama Jokowi dan Gibran tidak disebut sebagai sasaran penyadapan. Namun, ketiadaan nama bukan bukti keterlibatan, apalagi bukti adanya pesanan politik.
Kalau boleh beropini, ada kemungkinan lain yang patut diuji: kecemasan kehilangan keistimewaan. Jokowi mungkin memiliki kedekatan dan pola hubungan tersendiri dengan Listyo. Tetapi Prabowo bukan Jokowi. Presiden baru tidak wajib mewarisi seluruh perlakuan istimewa dari pendahulunya.
Di sinilah analogi anak kecil tadi menemukan tempatnya. Bagaimana jika seseorang terlalu khawatir kehilangan posisi, pengaruh, atau perlindungan ketika panggung kekuasaan berganti pemilik? Apakah kecemasan itu bisa berubah menjadi tindakan mencari informasi, mengumpulkan kelemahan, bahkan memanfaatkan fasilitas negara? Ini hipotesis politik, bukan kesimpulan tentang motif Listyo.
Desakan pergantian Kapolri yang pernah mengemuka juga menunjukkan bahwa posisi pimpinan kepolisian bukan kursi tanpa guncangan. Namun, tidak ada dasar untuk menyimpulkan tekanan tersebut menjadi penyebab dugaan penyadapan.
Istana menyebut tindakan itu mengarah pada makar. Menteri Yusril Ihza Mahendra justru menegaskan bahwa sejauh ini pasal yang digunakan berkaitan dengan penyadapan dan intersepsi, bukan makar. Perbedaan ini perlu dijernihkan agar istilah besar tidak mendahului pembuktian hukum.
Publik tidak membutuhkan cerita konspirasi yang terus berkembang. Mereka membutuhkan jawaban: siapa yang memerintahkan, apa motifnya, dan siapa yang menikmati hasilnya? Sebab, jika kekuasaan dipakai untuk kepentingan pribadi, yang disadap bukan cuma telepon. Kepercayaan rakyat pun ikut menjadi korban. (*
Oleh: Jejak Kata
