ESAI — Ada ironi di ladang-ladang singkong Lampung. Ketika musim panen tiba, harga singkong justru terpuruk di kisaran Rp700 per kilogram. Petani menjerit karena hasil keringatnya tak sebanding dengan biaya produksi. Kini, ketika harga merangkak naik menjadi Rp1.500 hingga Rp3.000 per kilogram, mestinya mereka bersorak. Tetapi sebagian petani justru hanya bisa menonton.
Bukan karena tidak ingin menjual, melainkan karena tak ada lagi panenan yang bisa dibawa ke pasar. Kemarau panjang telah lebih dahulu menghantam tanaman mereka. Musim tanam tertunda, pertumbuhan terganggu, dan produksi tidak maksimal. Ketika harga sedang bagus, sebagian petani justru kehilangan kesempatan menikmati hasilnya.
Inilah paradoks ekonomi singkong di Lampung. Harga naik, tetapi tidak semua petani ikut menikmati. Kelangkaan bahan baku kemudian merambat ke industri pengolahan. Harga tepung tapioka atau aci ikut melambung, sementara pedagang cireng, cilok, cimol, dan gorengan mulai menghitung ulang keuntungan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, saat berkunjung ke Pringsewu pada 25 Oktober 2026, menyatakan pemerintah menghentikan impor singkong. Kebijakan tersebut disampaikan sebagai upaya melindungi petani lokal dan mendorong harga di tingkat petani. Namun, kenaikan harga tidak bisa dilepaskan begitu saja dari persoalan pasokan dan gangguan produksi akibat cuaca.
Penurunan produksi turut menjadi persoalan yang perlu diperhatikan. Data resmi Satu Data Lampung yang dipublikasikan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung mencatat produksi ubi kayu pada 2025 mencapai 7.523.295 ton. Angka ini turun dari 7.906.179 ton pada 2024, atau berkurang sekitar 4,84 persen.
Dampak kenaikan harga bahan baku terasa sampai ke pedagang kecil. Harga tapioka yang sebelumnya berkisar Rp7.000–Rp14.000 per kilogram dilaporkan meningkat menjadi Rp16.000–Rp20.000 di sejumlah daerah. Pedagang menghadapi dilema: menaikkan harga berisiko kehilangan pelanggan, sedangkan mempertahankan harga berarti mengorbankan keuntungan. Sebagian terpaksa mengecilkan ukuran dagangan, mengurangi takaran, bahkan berhenti sementara.
Pemerintah perlu melihat persoalan ini dari hulu hingga hilir. Pertama, membangun mekanisme harga dasar yang melindungi petani ketika panen raya. Harga tidak boleh jatuh hingga Rp700 per kilogram hanya karena pasokan melimpah dan posisi tawar petani lemah.
Kedua, memperkuat cadangan penyangga melalui koperasi dan kemitraan industri. Hasil panen dapat diserap ketika berlimpah, kemudian digunakan untuk menjaga pasokan ketika produksi menurun.
Ketiga, membangun ketahanan pertanian menghadapi kemarau melalui embung, irigasi, sumber air, bibit unggul, asuransi pertanian, dan pendampingan budidaya. Petani tidak boleh terus-menerus mempertaruhkan modal pada cuaca yang sulit diprediksi.
Keempat, kebijakan impor harus berdasarkan neraca kebutuhan dan ketersediaan bahan baku. Perlindungan petani penting, tetapi industri pengolahan dan UMKM juga membutuhkan kepastian pasokan.
Kelima, pemerintah perlu menyediakan akses bahan baku dan pembiayaan bagi UMKM agar gejolak harga tidak mematikan usaha kecil.
Singkong bukan sekadar umbi yang tumbuh di tanah Lampung. Di belakangnya ada kehidupan petani, buruh pabrik, pengusaha tapioka, pedagang cilok, hingga keluarga yang menggantungkan penghasilan dari sepiring jajanan.
Jangan sampai ketika harga murah, petani menangis karena hasil panennya tak dihargai. Ketika harga mahal, mereka kembali menangis karena tak punya panenan.
Kesejahteraan petani seharusnya lahir dari produktivitas dan harga yang adil, bukan dari kelangkaan akibat kemarau. Sebab, pemerintah tidak cukup hanya membuat harga singkong naik. Pemerintah juga harus memastikan singkong tetap tumbuh, panen tetap tersedia, industri tetap berproduksi, dan pedagang kecil tetap bisa menghidupi keluarganya.
Jangan sampai singkong menjadi mahal justru ketika petaninya tak lagi punya singkong. (*
Oleh: Jejak Kata
