MEMBAHAS soal politik dalam perspektif agama di sebuah negara demokrasi, yaitu Indonesia, ini menarik. Karena, negara yang secara umum mayoritas penduduknya adalah Muslim ini, memiliki keberagaman yang terbilang unik. Keunikan itu terletak pada interaksi nilai agama dan politik. Karena politik Indonesia mencirikan adanya toleransi pada agama.
Ketika nilai-nilai agama dan budaya dimasukkan dalam praktik politik sebagai bentuk dasar atau pedoman moral serta etika. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah negara yang sekuler maupun religius. Melainkan agama yang menjadikan nilai-nilai agama sebagai ideologi utama bagi moral dan etika untuk membangun negara.
Politik dan agama merupakan dua hal berbeda. Tidak dapat disatukan atau diposisikan pada kedudukan yang sama. Politik bisa diartikan sebagai sebuah kekuasaan, sedangkan agama bisa dikatakan sebagai ajaran suci yang turun dari Tuhan. Apabila kita menempatkan politik dengan agama pada satu tempat yang sama, maka kita akan ada dalam kondisi kebingungan.
Kendati demikian, politik dan agama saling berhubungan. Politik membutuhkan agama sebagai pengarah, petunjuk, dan pembenar. Agama juga mengajarkan kita untuk berpolitik. Agama selalu mendasari hal-hal yang ada di dalam suatu politik, mulai dari hal paling kecil sekali pun. Bisa kita tarik contoh seperti bagaimana agama mengajarkan cara berpolitik dengan benar, sehat, dan adil.
Perspektif agama tentang politik tidak hanya membahas tentang bagaimana prinsip-prinsip agama mempengaruhi pengambilan keputusan politik, tetapi juga bagaimana struktur politik dapat mempengaruhi praktik dan ajaran agama. Sebenarnya agama sudah cukup jelas memberikan contoh mengenai bagaimana seharusnya kehidupan berpolitik itu dijalankan.
Namun, apakah politik dan agama selalu menjalin hubungan yang baik? Apakah tidak ada perbedaan pandang terhadap negara antara politik dan agama? Dan, apakah tidak pernah ada perselisihan antara politik dan agama di Indonesia?. Nyatanya, masih sangat mudah untuk dapat kita temukan beberapa kejadian perbedaan paham atau selisih paham antara politik dan
agama. Berikut beberapa contoh dari kasus-kasus tersebut yang pernah terjadi di Indonesia.
1. Norma Perkawinan Beda Agama Menutut UU No. 1 Tahun 1974.
Adanya keberagaman dalam agama ini menyebabkan terjadinya perkawinan beda agama dan kepercayaan di Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayannya itu”. Hal ini telah menunjukkan kepada kita dan memiliki arti penting bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan sesuai hukum dan agama masing-masing.
Tetapi di samping itu, sejak disahkannya UU No. 23 Tahun 2006 mengenai administrasi kependudukan, regulasi atau aturan terkait perkawinan beda agama telah memicu konflik dalam hukum. Undang-undang administrasi kependudukan telah memberikan peluang penetapan perkawinan beda agama dan keyakinan yang mana sudah jelas sekali pernikahan beda agama tidak akan sah di mata agama maupun negara.
2. Kasus Basuki Tjahaja Purnama
Pada september 2016, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menghadiri sebuah acara dan berbicara mengenai penggunaan Al Qur’an dalam politik. Dalam pembicaraannya ia mengomentari salah satu ayat dama surat di Al Qur’an yang dianggap oleh beberapa orang sebagai kritik terhadapnya dalam konteks pemilihan gubernur. Pembicaraan Ahok tersebut telah melebar luas dan didengar oleh masyarakat. Hal itu jelas membuat amarah khalayak umum (terutama umat Muslim), naik pitam dan mengecam Ahok atas tindakannya tersebut.
3. Pembatasan Terhadap Gereja
Di sebagian daerah di Indonesia, masyarakat penganut agama Kristen sedang menghadapi tantangan besar dalam membangun dan mengelola gereja serta berkegiatan agama. Pembatasan ini sering kali melibatkan prosedur yang rumit dan membutuhkan persyaratan izin yang ketat. Di beberapa tempat, kebijakan atau peraturan lokal dan sikap sekelompok masyarakat menghambat adanya pendirian gereja atau aktivtas keagamaan umat Kristen.
Dari contoh kasus yang telah diberikan terkait isu antara politik dan juga agama, pada akhirnya hal ini akan berujung pada satu tantangan yang besar bagi politik, agama, dan juga negara, yaitu radikalisme. Kasus-kasus demikian bisa menitik beratkan pada rasa egois yang ada pada diri masyarakat. Rasa egois yang tercipta ini bisa menimbulkan perasaan diasingkan, diabaikan, dan juga tidak dianggap yang mengindikasikan masyarakat untuk melakukan sebuah aksi unjuk rasa yang radikal. Jika hal seperti ini sudah terjadi, maka tugas kita sebagai warga negara makin bertambah.
Sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman budaya, adat istiadat serta agama, sangat penting bagi kita untuk memastikan bahwa interaksi anatara agama dan politik menghormati hak-hak individu dan prinsip-prinsip keadilan yang mendasar. Maka dengan demikian, kita mampu untuk menciptakan ruang lingkup politik yang tidak hanya adil, tetapi juga mencerminkan serta menunjukkan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi.
Untuk mengatasi dinamika seperti ini, pemerintah harus sigap dan juga tegas dalam setiap langkah untuk mengambil keputusan yang serius guna menyelesaikan permasalahan perbedaan kepentingan umat beragama seperti ini. Permasalahan perbedaan antara umat beragama sebenernya bisa menjadi satu hal yang sangat berbahaya bagi Indonesia. Hal ini mampu memberikan jarak antara setiap agama yang berbeda dan memberikan stigma atau pandangan buruk terhadap satu sama lain, yang nantinya akan mengarah ke perpecahan atau disintegrasi bangsa.
Penulis :
Natasya
Mahasiswa Pengantar Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang
