DI tengah derasnya tuntutan transparansi dan tata kelola pemerintahan yang profesional, publik justru disuguhi praktik pengangkatan pejabat yang jauh dari semangat meritokrasi. Salah satu contoh yang mencolok adalah pengangkatan Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) oleh Presiden Joko Widodo pada pertengahan 2023. Langkah ini bukan hanya menimbulkan tanya, tapi juga memperlihatkan bagaimana loyalitas politik tampaknya masih menjadi “tiket emas” untuk masuk ke lingkar kekuasaan.
Meragukan dari Awal
Budi Arie Setiadi bukan sosok asing di lingkaran Jokowi. Ia adalah Ketua Umum Projo (Pro Jokowi), organisasi relawan yang menjadi salah satu pilar politik non-formal pendukung Presiden. Namun, kedekatan ini justru menjadi sorotan ketika ia diangkat sebagai Menkominfo, padahal latar belakang akademis maupun profesionalnya tak berkaitan langsung dengan dunia komunikasi digital atau keamanan siber.
Padahal, Kominfo bukan kementerian biasa. Di era digital, kementerian ini memegang peran vital: mengelola infrastruktur informasi nasional, mengawasi lalu lintas data publik, hingga menangkal kejahatan siber dan hoaks. Menempatkan orang yang bukan ahlinya dalam posisi strategis semacam ini sama halnya dengan mempertaruhkan keamanan informasi negara.
Rekam Jejak Buruk
Kekhawatiran publik bukan tanpa alasan. Dalam waktu singkat setelah menjabat, terjadi kebocoran data berskala besar yang menyerang berbagai lembaga, mulai dari instansi pemerintah hingga sektor swasta. Bahkan pada Juli 2023, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) diserang ransomware yang melumpuhkan layanan lebih dari 200 instansi. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, sampai mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab. Namun, Menteri Kominfo Budi Arie nyaris tidak menunjukkan tanggung jawab publik atas insiden serius tersebut.
Lebih dari itu, fenomena judi online justru kian merajalela di tengah kepemimpinannya. Data dari Kementerian Kominfo sendiri menyebutkan bahwa pada 2024, lebih dari 800.000 situs judi online telah diblokir. Tapi kenyataannya, situs-situs itu tetap tumbuh bak jamur di musim hujan. Yang lebih mengkhawatirkan, saat Budi Arie dilantik menjadi Menteri Koperasi dan UKM dalam kabinet Prabowo Subianto tahun 2025, muncul dugaan bahwa ia melindungi beberapa situs judi online yang berkedok aplikasi koperasi digital.
Mengkhianati Meritokrasi
Menurut prinsip meritokrasi, setiap posisi publik seharusnya diisi oleh orang yang paling kompeten, bukan yang paling loyal secara politik. Ini ditegaskan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menekankan pentingnya sistem merit dalam pengangkatan pejabat publik. Ketika kedekatan menjadi tolok ukur utama, kita bukan hanya mengabaikan kapasitas, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
Pengangkatan seperti ini menggambarkan kegagalan sistemik dalam menyeimbangkan kebutuhan politik dan tuntutan profesionalisme. Dalam jangka panjang, praktik semacam ini menciptakan preseden buruk, bahwa menjadi “relawan politik” bisa lebih menjanjikan daripada menjadi pakar di bidangnya.
Saatnya Masyarakat Bersikap
Kita sebagai warga negara, terutama generasi muda, harus sadar bahwa demokrasi yang sehat tidak cukup hanya dengan pemilu yang jujur. Kita butuh sistem yang mendorong lahirnya pemimpin dan pejabat berdasarkan kapasitas dan integritas, bukan karena kedekatan dan loyalitas. Jika praktik pengangkatan tanpa merit terus dibiarkan, maka jangan heran jika pemerintahan kita akan terus rapuh menghadapi krisis, dari kebocoran data hingga kegagalan melindungi rakyat dari judi online.
“A country cannot rise above the quality of its leadership,” tulis John C. Maxwell. Maka, sudah saatnya kita menuntut kualitas—bukan sekadar kedekatan—dalam setiap kebijakan dan pengangkatan pejabat publik.
Opini ini adalah tanggung jawab penulis, dan tidak mewakili pandangan redaksi.
Penulis: Dafinsyah Fathir Abrar
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
