OPINI — Ada cara sederhana merayakan kemerdekaan: kibarkan Merah Putih, nyanyikan Indonesia Raya, lalu pulang dengan perasaan sedikit lebih Indonesia.
Namun peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 17 Agustus 2026, memilih panggung yang lebih spektakuler. Langit Jakarta menjadi arena atraksi penerjun Kopassus. Dari ketinggian lebih dari 10.000 kaki, mereka membawa Merah Putih, membentuk formasi di udara, hingga menyalakan flare dari sepatu.
Atraksi itu mengundang decak kagum. Bahkan mencatatkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).
Tetapi ada satu hal yang kemudian mengalihkan perhatian dari Merah Putih: foto Presiden Prabowo Subianto ikut dibawa terjun dari langit.
Di titik itu, pertunjukan militer berubah menjadi perbincangan tentang simbol kekuasaan.
Tentu saja presiden boleh tampil dalam perayaan kenegaraan. Ia kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Persoalannya bukan boleh atau tidak boleh. Persoalannya: perlukah?
HUT Republik Indonesia adalah perayaan tentang republik. Tentang Proklamasi. Tentang Merah Putih. Tentang para pejuang yang merebut kemerdekaan dan jutaan warga yang kemudian menjaga, mengisi, serta membiayai republik ini dengan kerja dan pengorbanannya.
Maka ketika foto seorang presiden hadir dalam atraksi militer yang membawa simbol negara, publik wajar bertanya mengenai batas antara simbol negara dan simbol personal kekuasaan.
Pengamat militer dan geopolitik Connie Bakrie, melalui unggahan di Instagram, turut mempertanyakan kehadiran foto Prabowo tersebut dan menilainya sebagai sesuatu yang terkesan narsistik.
Pendapat itu tentu dapat diperdebatkan. Tetapi kritik semacam ini penting dalam demokrasi. Kritik terhadap simbol kekuasaan bukan otomatis serangan terhadap orang yang sedang berkuasa. Justru kritik diperlukan agar kekuasaan tidak terlalu nyaman melihat dirinya sendiri di cermin.
Apalagi yang membawa foto itu adalah tentara.
Militer memiliki hubungan yang kuat dengan simbol negara. Seragam bukan kostum panggung. Merah Putih bukan sekadar properti pertunjukan. Karena itu, ketika wajah seorang presiden ikut terbang dalam demonstrasi pasukan, pertanyaannya tidak berhenti pada selera visual.
Ia menyentuh soal kepantasan simbolik.
Jangan sampai dalam perayaan ulang tahun republik, wajah penguasa justru lebih menonjol daripada wajah negaranya.
Sindiran warganet pun bermunculan: “Ini HUT RI, bukan ulang tahun Prabowo.” Kalimat itu memang terdengar seperti kelakar media sosial. Namun satire kadang mampu menyampaikan pertanyaan serius dengan cara paling sederhana.
Kemerdekaan adalah milik republik, bukan milik presiden.
Presiden berganti. Pemerintahan berganti. Kekuasaan memiliki masa berlaku. Republik, semestinya, jauh lebih panjang umurnya daripada siapa pun yang sedang duduk di Istana.
Karena itu, semakin besar panggung kekuasaan, semakin penting pula kemampuan untuk menahan diri.
Bukan berarti perayaan kemerdekaan harus dibuat kaku. Atraksi penerjun payung boleh spektakuler. Rekor boleh dicetak. Pesawat boleh melintas. Flare boleh menyala. Prajurit boleh membuat penonton berdecak kagum.
Tetapi mungkin ada satu benda yang tidak perlu ikut terjun dari langit: ego kekuasaan.
Sebab patriotisme tidak membutuhkan foto pejabat agar terlihat gagah. Merah Putih sudah cukup.
Tantangan pemerintah bukan sekadar membuat perayaan kemerdekaan spektakuler. Lebih penting dari itu adalah menunjukkan bahwa negara lebih besar daripada orang yang memimpinnya.
Pada 17 Agustus, yang semestinya diterbangkan setinggi-tingginya adalah simbol Indonesia. Bukan popularitas pemimpinnya.
MURI mungkin mencatat rekor atraksi penerjun payung. Tetapi sejarah memiliki ukuran yang lebih panjang: apakah sebuah kekuasaan mampu membedakan antara menghormati negara dan memamerkan penguasa.
Pertanyaan itu tak perlu dijawab dengan kemarahan. Cukup dengan sedikit refleksi.
Dan kalau boleh bercanda, tahun depan para penerjun tetap membawa Merah Putih. Foto presiden mungkin bisa disimpan dulu di album kenegaraan. Sebab Indonesia sudah memiliki wajah sendiri.Namanya: Merah Putih.
Oleh: Jejak Kata
