OPINI — Dalam politik Indonesia, kata insting kadang terdengar lebih sakti daripada konstitusi. Ia bisa membuat sebuah analisis pribadi berubah menjadi bahan bakar percakapan nasional hanya dalam hitungan jam.
Budi Arie Setiadi merasakan sendiri efeknya pada Agustus 2026. Pernyataannya mengenai kemungkinan dinamika politik atau pergantian kekuasaan berlangsung lebih cepat dari 2029 viral di media sosial. Lebih menarik lagi, pernyataan itu disampaikan ketika Presiden ketujuh Joko Widodo duduk di sampingnya.
Satu kalimat. Satu video. Lalu lahirlah seribu tafsir.
Ada yang menghubungkannya dengan keretakan hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi. Ada yang membacanya sebagai sinyal politik. Ada pula yang menyeretnya ke wilayah pemakzulan, bahkan makar.
Di negeri yang algoritmanya bekerja lebih cepat daripada kemampuan sebagian penggunanya memeriksa fakta, ini memang resep sempurna untuk kegaduhan.
Masalahnya bukan semata-mata pada apa yang dikatakan Budi Arie. Masalah yang lebih besar adalah bagaimana masyarakat memperlakukan sebuah pernyataan politik: apakah sebagai analisis yang boleh diuji, atau sebagai wahyu yang cukup diteruskan melalui grup WhatsApp?
Demokrasi Bukan Permainan Tebak-tebakan
Indonesia adalah negara hukum. Pergantian kekuasaan bukan perkara siapa yang punya firasat paling tajam, siapa yang memiliki pengikut paling banyak, atau siapa yang paling cepat membuat video pendek.
Pergantian presiden memiliki mekanisme konstitusional.
Presiden dipilih melalui pemilu. Masa jabatan diatur oleh konstitusi. Jika terjadi kekosongan jabatan, terdapat mekanisme yang telah ditentukan. Bahkan ketika muncul persoalan serius terhadap seorang presiden, terdapat prosedur hukum dan kelembagaan yang harus ditempuh.
Dengan kata lain, negara tidak boleh dijalankan berdasarkan ramalan politik.
Kalau setiap “insting aktivis” dianggap sebagai sinyal perubahan kekuasaan, Indonesia akan berubah menjadi semacam pasar malam politik. Yang paling keras berteriak dianggap paling tahu masa depan.
Padahal demokrasi justru dibangun untuk mencegah kekuasaan ditentukan oleh firasat.
Bahaya Politik Setengah Kalimat
Pernyataan Budi Arie kemudian diklarifikasi sebagai analisis pribadi dan tidak berkaitan dengan Jokowi. Ia juga meminta maaf kepada pihak yang merasa tidak nyaman.
Klarifikasi tentu penting. Permintaan maaf juga patut dihargai.
Namun ada pelajaran yang lebih besar dari kasus ini: seorang tokoh publik tidak pernah benar-benar memiliki kemewahan untuk berbicara seolah-olah sedang berbincang di warung kopi.
Publik akan mendengar bukan hanya kata-katanya, tetapi juga siapa yang mengucapkannya, di mana ia mengucapkannya, dengan siapa ia berbicara, dan dalam situasi politik seperti apa kalimat itu keluar.
Satu kalimat yang bagi pembicara merupakan analisis bisa berubah menjadi “kode keras” bagi pendengar. Apalagi ketika kamera sudah menyala.
Di era media sosial, konteks sering mati lebih cepat daripada video viral. Potongan 30 detik bisa mengalahkan penjelasan 30 menit.
Itulah sebabnya pejabat dan tokoh politik harus memiliki satu kemampuan tambahan: berpikir sebelum algoritma berpikir untuk mereka.
Rakyat Jangan Mudah Disulut
Tetapi kesalahan komunikasi elite tidak boleh menjadi alasan masyarakat kehilangan akal sehat. Inilah bagian yang sering dilupakan.
Jika seorang tokoh mengatakan sesuatu yang kontroversial, tugas publik bukan langsung membuat kesimpulan. Tugas pertama adalah bertanya: apa sebenarnya yang dikatakan? Dalam konteks apa? Apakah itu fakta, prediksi, opini, atau sekadar dugaan?
Setelah itu barulah kita menilai. Sayangnya, budaya digital kita sering bekerja terbalik.
Kita menentukan kesimpulan lebih dulu, kemudian mencari potongan video yang cocok untuk membenarkannya.
Kalau cocok dengan kelompok kita, disebut fakta. Kalau tidak cocok, disebut propaganda.
Maka tidak mengherankan bila satu peristiwa yang sama bisa menghasilkan dua “kebenaran” sekaligus—tergantung siapa yang membagikannya.
Makar Tidak Bisa Ditetapkan oleh Kolom Komentar
Istilah seperti makar, kudeta, pemakzulan, atau pergantian kekuasaan bukan kata-kata dekoratif. Ia memiliki konsekuensi hukum dan politik.
Karena itu, masyarakat perlu berhati-hati menggunakan istilah tersebut. Ketidaksukaan terhadap sebuah pernyataan tidak otomatis menjadikannya makar. Analisis politik yang buruk juga tidak dengan sendirinya menjadi rencana penggulingan kekuasaan.
Begitu pula kritik terhadap pemerintah bukan otomatis upaya menjatuhkan negara.
Demokrasi memang menyediakan ruang untuk kritik, oposisi, perbedaan pendapat, bahkan ketidaknyamanan.
Kalau semua kritik dianggap ancaman, yang sedang kita bangun bukan demokrasi yang sehat, melainkan pemerintahan yang alergi terhadap suara sumbang.
Sebaliknya, kalau setiap spekulasi politik dianggap sebagai fakta, masyarakat sedang menyerahkan ruang publik kepada rumor. Keduanya sama-sama berbahaya.
Indonesia Membutuhkan Politik yang Dewasa
Situasi Indonesia saat ini membutuhkan ketenangan lebih daripada sensasi.
Masyarakat menghadapi persoalan ekonomi, lapangan pekerjaan, daya beli, korupsi, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan berbagai persoalan sosial lainnya. Energi publik semestinya diarahkan untuk mengawasi bagaimana pemerintah bekerja, bukan terus-menerus dipaksa menebak siapa yang akan berkuasa sebelum waktunya.
Politik seharusnya berbicara tentang kinerja, kebijakan, dan masa depan rakyat.
Bukan lomba membaca bahasa tubuh seseorang yang kebetulan duduk di sebelah tokoh politik lain.
Kalau setiap gestur harus diterjemahkan menjadi kode politik, nanti orang bersin pun bisa dianggap sinyal reshuffle.
Dan kalau batuknya dua kali, mungkin akan muncul teori konspirasi jilid dua.
Satire itu terdengar lucu, tetapi persoalannya tidak lucu.
Sebab bangsa yang terlalu sibuk menebak siapa yang akan berkuasa sering lupa bertanya apakah mereka yang sedang berkuasa telah bekerja dengan benar.
Jangan Biarkan Demokrasi Menjadi Konten
Kasus Budi Arie memberi pelajaran sederhana: elite politik harus berhati-hati berbicara, sementara masyarakat harus berhati-hati mempercayai. Keduanya memiliki tanggung jawab.
Pejabat publik tidak boleh sembrono melempar spekulasi karena setiap ucapan memiliki bobot politik. Masyarakat pun tidak boleh menjadikan potongan video sebagai pengganti konstitusi.
Kita membutuhkan warga yang mampu membedakan fakta dengan opini, analisis dengan prediksi, kritik dengan tuduhan, dan kegaduhan dengan ancaman nyata.
Sebab demokrasi yang sehat bukan demokrasi tanpa kontroversi. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mampu melewati kontroversi tanpa kehilangan akal sehat.
Budi Arie boleh memiliki insting politik. Tokoh lain boleh memiliki kalkulasi politik. Pengamat boleh memiliki prediksi. Netizen bahkan boleh memiliki seribu teori.
Tetapi pada akhirnya, Indonesia tidak boleh diselenggarakan berdasarkan insting, prediksi, atau teori grup percakapan.
Ada konstitusi. Ada hukum. Ada institusi. Dan ada rakyat yang seharusnya tidak lagi diperlakukan sebagai penonton drama politik, melainkan sebagai pemilik kedaulatan.
Kalau pergantian kekuasaan memang akan terjadi, biarlah konstitusi yang berbicara.
Bukan ramalan. Karena negara sebesar Indonesia terlalu mahal untuk dipertaruhkan pada satu kalimat yang dipotong menjadi video pendek.
Oleh: Jejak Kata
