EsaiJejak Kata

Dugaan “Setting” di Balik Kerusuhan Demo DPR: Siapa Dalang di Panggung Jalanan?

×

Dugaan “Setting” di Balik Kerusuhan Demo DPR: Siapa Dalang di Panggung Jalanan?

Sebarkan artikel ini
ILUSTRASI

OPINI — Demonstrasi di depan Gedung DPR pada 27 Agustus 2026 semestinya bisa dibaca seperti peristiwa politik biasa: rakyat datang membawa tuntutan, pemerintah mendengar—atau setidaknya terlihat sedang mendengar—lalu massa pulang dengan berbagai tingkat kekecewaan.

Namun, Kamis itu rupanya ceritanya lebih panjang. Siang membawa isu, sore mulai memanas, malam berubah menjadi kerusuhan. Ada fasilitas umum rusak, kendaraan terbakar, massa yang saling berhadapan, gas air mata, hingga kelompok-kelompok yang identitasnya masih menjadi teka-teki.

Dalam bahasa Jawa, situasi semacam ini mungkin disebut “ora mung sak onone”—tidak sesederhana seperti yang tampak di permukaan.

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti bahkan menduga ada semacam setting di balik rangkaian peristiwa tersebut. Dasarnya bukan sekadar firasat atau ilmu titen ala mbah-mbah, melainkan temuan Komisi Pencari Fakta Masyarakat Sipil dan pola demonstrasi sebelumnya.

Yang disoroti Bivitri menarik: massa yang memiliki agenda jelas datang lebih awal, sementara kelompok lain muncul kemudian. Ada pula dugaan kelompok-kelompok sengaja dibenturkan—mereka yang mendukung kebijakan pemerintah dengan mereka yang mengkritiknya.

Kalau benar demikian, demokrasi kita sedang menghadapi persoalan serius. Sebab demonstrasi bisa berubah seperti wayang tanpa penonton tahu siapa dalangnya.

Tetapi, di sinilah remnya harus dipasang. Dugaan bukanlah vonis. Menyebut ada setting tidak otomatis berarti kita sudah tahu siapa yang mengatur panggung, siapa yang menarik tali, dan siapa yang sekadar datang membawa bambu tetapi kemudian ikut masuk ke dalam cerita.

Jangan sampai kita juga menjadi “grusa-grusu”—tergesa-gesa menyimpulkan sebelum penyelidikan selesai.

Fakta yang ada justru memperlihatkan kerumitan. Polisi mengamankan puluhan orang yang diduga akan menunggangi aksi. Ada barang-barang yang disita dan kini sedang didalami keterkaitannya. Di sisi lain, banyak rekaman warga dan media memperlihatkan kemunculan kelompok-kelompok berbeda, termasuk orang-orang yang diduga pelajar.

Masalahnya, dalam kerusuhan massa, identitas sering lebih sulit ditemukan daripada sandal jepit yang hilang selepas acara hajatan.

Karena itu, pemisahan antara massa penyampai aspirasi dan kelompok perusuh menjadi penting. Jangan semua demonstran dicap perusuh hanya karena sebagian orang membakar kendaraan. Sebaliknya, jangan pula setiap kerusuhan otomatis dianggap sebagai rekayasa hanya karena pola kejadiannya tampak janggal. Keduanya membutuhkan bukti.

Di titik inilah negara diuji. Bukan sekadar seberapa cepat membubarkan massa, tetapi seberapa serius membongkar apa yang sebenarnya terjadi. Siapa datang membawa aspirasi? Siapa datang membawa agenda lain? Siapa mengajak? Siapa membiayai? Dan yang paling penting: apakah benar ada pihak yang sengaja ngadu domba kelompok masyarakat agar kerusuhan menjadi tontonan politik?

Jika semua pertanyaan itu hanya dijawab dengan pernyataan normatif, publik tentu akan semakin curiga. Kecurigaan dalam demokrasi ibarat kumis kucing di pinggir jalan: dibiarkan sedikit bisa tumbuh ke mana-mana.

Bivitri benar dalam satu hal penting: rekaman warga harus menjadi bagian dari upaya mengungkap fakta. Di zaman ketika hampir setiap orang membawa kamera, publik bukan hanya penonton. Mereka juga saksi. Tinggal persoalannya, kesaksian itu harus diverifikasi, bukan dijadikan bahan gorengan media sosial.

Jangan sampai kerusuhan 27 Agustus hanya selesai sebagai cerita bahwa “massa menjadi brutal”. Terlalu sederhana. Terlalu gampang nyalahke wong cilik.

Kalau memang ada penumpang gelap, siapa mereka harus diungkap. Kalau tidak ada rekayasa, dugaan itu pun harus dipatahkan dengan investigasi yang transparan.

Sebab demokrasi tidak boleh berubah menjadi pasar malam: orang ramai datang karena ada tontonan, sementara setelah lampu dimatikan, tidak ada yang tahu siapa yang membawa pulang keuntungan.

Dan bila benar ada pihak yang sedang nggelar wayang, publik berhak tahu siapa dalangnya.

Jangan sampai rakyat hanya kebagian menjadi gunungan: dipasang di awal, dipindahkan ke tengah, lalu dilupakan ketika pertunjukan selesai. (*


Oleh: Jejak Kata

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *