ESAI—Di Republik Kelir, para dalang rupanya sedang sibuk. Bukan karena pertunjukan kurang penonton. Justru penontonnya membludak. Dari warung kopi sampai ruang-ruang ber-AC, orang membicarakan satu lakon yang sudah dimainkan berkali-kali: Reformasi Dikorupsi, Indonesia Darurat, Indonesia Gelap, lalu entah jilid berapa muncul satu angka yang membuat politikus mendadak rajin membuka kalender: 15 Desember.
Angka itu bukan nomor togel. Ia tenggat.
RUU Perampasan Aset, yang sudah belasan tahun seperti bayi politik di dalam kandungan, akhirnya mendapat batas waktu kelahiran. Rakyat tentu senang. Sebab selama ini setiap kali ditanya kapan lahir, para pejabat menjawab dengan kalimat yang sangat demokratis:
“Sedang berproses.”
Prosesnya begitu panjang sampai-sampai rakyat mulai curiga: jangan-jangan bayinya bukan sedang dikandung, melainkan sedang mengikuti pendidikan doktoral.
Kemudian muncullah Mas Botok Cs. Mereka bergerak menuju Senayan. Jalannya tidak seperti karpet merah. Ada tanjakan, tikungan, lubang, dan mungkin beberapa polisi tidur politik yang sengaja dipasang untuk menguji suspensi perjuangan.
Namun kali ini berbeda. Gerakan itu memperoleh sesuatu yang selama ini ditunggu rakyat: deadline. Maka Mas Botok mendadak naik kelas.
Kalau sebelumnya hanya dianggap sebagai suara dari kejauhan, kini suaranya menggema di seluruh kelir.
Petruk pun tersenyum. Bukan Petruk biasa. Petruk Dadi Ratu. Mahkota belum tentu ada, tetapi pujian sudah lebih dulu datang.
Media sosial menjadi pasar malam. Ada yang mengelu-elukan. Ada yang menganggap Mas Botok sebagai representasi keresahan rakyat. Ada yang membuat meme. Ada yang membuat video. Ada pula yang mendadak menjadi ahli sejarah perjuangan Mas Botok.
Semar mengangguk. Gareng mengamati. Bagong bingung.
Bilung? Bilung tentu saja mencari tempat paling strategis untuk melihat siapa yang sedang naik dan siapa yang sedang turun.
Sebab Bilung paham satu hukum politik yang tidak pernah tertulis dalam undang-undang: Ketika kuda berlari, banyak orang ingin menungganginya.
Mas Botok kemudian bergeser ke Pati. Di sinilah cerita mulai menarik. Panggung yang semula berisi tuntutan mendadak kedatangan pemain tambahan.
Ada yang datang membawa spanduk. Ada yang membawa pengeras suara. Ada yang membawa kemarahan. Dan mungkin ada pula yang membawa kepentingan sendiri. Mereka inilah yang dalam cerita pewayangan kontemporer disebut Para Penunggang.
Makhluk ini unik: Ketika gerakan rakyat masih sepi, mereka tidak terlihat. Begitu gerakan mulai mendapat simpati, mereka muncul. Ketika panggung mulai besar, mereka mendekat. Ketika sorotan kamera menyala, mereka mencari posisi terbaik. Tetapi ketika suasana berubah kacau, mereka mendadak kehilangan ingatan.
“Bukan saya.”
“Bukan kelompok saya.”
“Saya cuma ikut.”
“Siapa tadi yang membawa korek?”
Semar mengelus jenggot.
Bagong menggaruk kepala.
Bilung tersenyum.
“Lho, kok kudanya yang disalahkan?”
Keributan pun pecah. Gerakan yang semula membawa tuntutan hukum mulai diselimuti kegaduhan. Yang seharusnya bicara tentang RUU Perampasan Aset, orang malah sibuk membicarakan kerusuhan. Yang seharusnya menghitung pasal, orang menghitung batu. Yang seharusnya mengawal deadline, orang sibuk mencari siapa yang menunggangi siapa.
Inilah penyakit lama politik: isu utama kalah oleh keributan sampingan.
Rakyat meminta undang-undang. Panggung memberi kerusuhan. Rakyat bertanya kapan RUU disahkan. Panggung menjawab dengan gaduh.
Bagong akhirnya bertanya kepada Semar:
“Ki, kalau begini ceritanya, siapa yang menang?”
Semar diam.
Bilung menyela.
“Yang menang biasanya bukan yang paling keras berteriak.”
“Lantas siapa?”
“Yang berhasil membuat orang lupa pada tuntutan semula.”
Bagong terdiam. Untuk pertama kalinya ia tidak punya lelucon.
Mas Botok pun menghadapi persoalan klasik seorang Petruk yang tiba-tiba mendapat mahkota. Ketika masih rakyat biasa, ia bisa menunjuk istana. Setelah naik panggung, semua mata menunjuk kepadanya.
Dulu ia cukup berteriak. Kini ia harus menjelaskan. Dulu ia cukup mengkritik. Kini ia harus memastikan gerakannya tidak dibajak.
Sebab mahkota bukan hanya membuat kepala terlihat lebih tinggi. Ia juga membuat kepala lebih mudah dikenali.
Semar kemudian memberikan nasihat: “Petruk, jangan sibuk mencari siapa yang menunggangi kudamu. Pastikan dulu kudamu masih menuju tujuan.”
Petruk mengangguk.
“Tujuannya?”
Semar menunjuk papan besar di depan panggung. Tertulis: RUU PERAMPASAN ASET.
Di belakang panggung, para Bilung mulai gelisah. Mereka menghitung risiko: Jika gerakan rakyat berhasil, mereka harus ikut mengaku pernah mendukung. Jika gagal, mereka harus mencari alasan mengapa sejak awal tidak ikut. Jika damai, mereka menyebutnya kemenangan demokrasi. Jika kacau, mereka menyebutnya ulah pihak lain.
Politik memang punya bakat luar biasa untuk membuat semua orang merasa benar setelah kejadian. Karena itu, Bilung tidak pernah benar-benar kehilangan pekerjaan. Ia hanya berganti majikan.
Hari ini ia memuji Petruk. Besok ia mungkin memuji dalang. Lusa ia bisa saja mengatakan sejak awal sudah memperingatkan semua pihak. Itulah kehebatan Bilung: selalu punya posisi, tetapi jarang punya alamat tetap.
Namun rakyat bukan Bilung. Rakyat tidak punya kemewahan untuk berpindah-pindah kubu.
Mereka hanya menunggu. Menunggu RUU yang sudah belasan tahun dibicarakan. Menunggu hukum yang bisa membuat hasil korupsi tidak cukup hanya dikembalikan sebagian. Menunggu negara memiliki instrumen yang lebih kuat untuk mengejar aset hasil kejahatan.
Dan karena terlalu lama menunggu, rakyat mulai hafal seluruh alasan politik:
“Masih dibahas.”
“Masih harmonisasi.”
“Masih menunggu momentum.”
“Masih ada agenda lain.”
Sampai akhirnya muncul satu kalimat yang terdengar berbeda: “Paling lambat 15 Desember.”
Maka wajar jika rakyat bersorak. Tetapi jangan sampai sorak itu kemudian ditenggelamkan oleh bunyi pecahnya kaca, teriakan, atau ulah kelompok yang tidak jelas asal-usulnya.
Sebab jika itu terjadi, panggung politik akan mengalami tragedi paling lucu sekaligus menyedihkan: Petruk berhasil mendapatkan mikrofon, tetapi Bilung berhasil merebut pengeras suara.
Semar akhirnya maju ke tengah panggung. Ia tidak membawa batu. Tidak membawa pentungan. Tidak membawa slogan baru.
Ia hanya membawa satu kalimat: “Jangan biarkan penunggang membuat kuda lupa ke mana harus pergi.”
Semua diam.
Karena kalimat itu sederhana. Mas Botok kemudian menoleh ke arah Senayan. Tanggal 15 Desember masih terpampang. Deadline belum berubah. RUU belum berubah menjadi undang-undang. Maka lakon belum selesai.
Dan mungkin inilah pesan paling penting dari cerita Petruk Dadi Ratu: Ketika rakyat berhasil membuat kekuasaan berjanji, tugas berikutnya bukan merayakan Petruk. Tugasnya memastikan janji itu tidak dicuri Bilung, tidak dibajak penunggang, dan tidak hilang di balik asap panggung.
Sebab rakyat tidak sedang mencari raja baru. Mereka sedang menagih hukum. Dan kalau para penunggang terus membuat gaduh, Semar barangkali akan berkata:
“Turunlah dari kuda.”
“Kenapa, Ki?”
“Karena yang hendak kita kejar bukan rakyat.”
“Lalu siapa?”
Semar menunjuk jauh ke depan.
“Janji.”
Di kejauhan, Bagong berteriak: “Kalau begitu, Ki, jangan sampai 15 Desember nanti yang lahir malah alasan baru!”
Semar tersenyum. Bilung menghilang. Dan para penunggang? Mereka mulai mencari kuda lain. (*
Oleh: Jejak Kata
