ESAI — Menjadi Gubernur Banten rupanya bukan pekerjaan yang cukup diselesaikan dengan jas, pidato, dan tepuk tangan. Di provinsi yang jalan rayanya kadang lebih bergelombang daripada rapat politiknya, Andra Soni menemukan bahwa pemerintahan punya satu hukum alam: masalah tidak pernah benar-benar pensiun. Ia hanya berganti seragam.
Pada September 2026, Selat Sunda menyodorkan ujian yang tak bisa diselesaikan dengan konferensi pers. Kapal Arupadhatu I hilang bersama lima jurnalis dan tiga awak kapal. Operasi pencarian berlangsung sepuluh hari, termasuk perpanjangan tiga hari. Hasilnya nihil. Kapal dan delapan orang itu belum ditemukan. Andra menyatakan pemantauan informasi tetap dilakukan dan pemerintah provinsi berkomitmen mendampingi keluarga korban.
Di sini, laut bukan sekadar latar belakang wisata Anyer. Ia menjadi pengingat bahwa keselamatan transportasi membutuhkan lebih dari slogan. Ombak tidak membaca naskah pidato, dan keluarga korban tidak bisa diberi ketenangan dalam bentuk baliho.
Di daratan, anggaran ikut bergoyang. Perubahan KUA-PPAS 2026 menyepakati penurunan pendapatan Banten dari Rp10,08 triliun menjadi Rp9,72 triliun. Belanja daerah juga turun dari Rp10,04 triliun menjadi Rp9,62 triliun. Surplus justru meningkat menjadi Rp93,79 miliar. Anggaran daerah, rupanya, punya logika sendiri: pemasukan berkurang, belanja dipangkas, surplus bertambah. Seperti warung nasi uduk yang mengurangi lauk tetapi mengaku piringnya lebih seimbang.
Andra menyebut penyesuaian itu bagian dari respons terhadap dinamika pembangunan dan kondisi fiskal. Ia juga mengajak DPRD mengawal pelaksanaan pembangunan. Kalimat tersebut penting, tetapi ujian sesungguhnya muncul setelah dokumen ditandatangani: apakah angka-angka itu berubah menjadi jalan yang layak, layanan publik yang mudah, dan program yang bisa dirasakan warga?
Persoalan birokrasi tidak berhenti di meja anggaran. Hubungan antarpemimpin daerah, pelayanan kesehatan, dan tuntutan masyarakat menjadi bagian dari pekerjaan gubernur. Namun, setiap kritik mesti ditempatkan secara proporsional. Desakan organisasi masyarakat, misalnya, merupakan sikap politik yang perlu diuji melalui data, klarifikasi, dan proses evaluasi—bukan langsung dianggap sebagai vonis.
Banten membutuhkan pemerintah yang bukan hanya pandai menjelaskan rencana, melainkan mampu memperlihatkan hasil. Gubernur boleh tersenyum di depan kamera. Rakyat tetap punya kebiasaan yang agak merepotkan bagi penguasa: menghitung.
Berapa lama menunggu? Berapa jauh berjalan? Berapa kali mengulang keluhan?
Sebab, dalam pemerintahan, tepuk tangan memang menghasilkan bunyi. Pelayanan menghasilkan kepercayaan. Dan kepercayaan, seperti jalan Banten yang berlubang, tidak bisa ditambal dengan kata-kata saja. (*
Oleh: Jejak Kata
