ADA kata-kata yang lebih tajam daripada pedang. Ketika Presiden Prabowo Subianto menyebut wartawan sebagai bagian dari “londo ireng“, yang terluka bukan hanya perasaan sebuah profesi, melainkan ruang demokrasi yang selama ini dijaga dengan susah payah.
Istilah itu bukan sekadar metafora. Dalam sejarah Indonesia, londo ireng adalah label bagi mereka yang dianggap berpihak kepada kepentingan penjajah dan membelakangi bangsanya sendiri. Ketika istilah seberat itu diarahkan kepada profesi jurnalis, maknanya berubah menjadi stigma: kritik dianggap pengkhianatan, pertanyaan diposisikan sebagai permusuhan.
Padahal, dalam negara demokrasi, wartawan tidak bekerja untuk menyenangkan penguasa. Mereka bekerja untuk publik. Jika ada jurnalis yang melanggar hukum atau kode etik, mekanismenya sudah tersedia melalui Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Kesalahan oknum tidak bisa menjadi alasan mencap seluruh profesi.
Ironisnya, ketika kritik terhadap pemerintah dibalas dengan pelabelan, muncul pertanyaan yang lebih besar. Bukankah berbagai kebijakan yang selama ini dikritik akademisi, masyarakat sipil, dan pengamat—mulai dari UU Cipta Kerja, revisi UU Minerba, hingga berbagai kebijakan pengelolaan sumber daya alam—justru dinilai lebih mengakomodasi kepentingan korporasi besar daripada kepentingan rakyat? Kritik itu boleh diperdebatkan, tetapi tidak bisa dibungkam dengan cap “londo ireng”.
Demokrasi tidak tumbuh dari tepuk tangan. Ia hidup karena kritik. Pers bukan musuh negara, melainkan cermin yang sering kali memantulkan wajah yang enggan dilihat penguasa.
Karena itu, tuntutan agar Presiden meminta maaf bukan semata-mata soal etika berbahasa. Ini adalah ujian apakah negara masih menghormati kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi, atau justru mulai melihat kritik sebagai ancaman.
Pada akhirnya, pertanyaan yang layak diajukan bukanlah siapa wartawan yang pantas disebut londo ireng. Pertanyaan yang lebih penting ialah: siapa sebenarnya yang lebih dekat dengan kepentingan rakyat, dan siapa yang lebih sering dituduh berpihak pada kepentingan elite ekonomi? Jawabannya tidak lahir dari pidato, melainkan dari kebijakan yang dirasakan rakyat serta penilaian publik yang dibangun melalui fakta, bukan label. (*
Oleh: Jejak Kata
