Terkait keluhan tersebut, Muhlis langsung melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, terutama soal BLT yang tak kunjung cair. Karena, menurut Muhlis, BLT merupakan hak masyarakat, terutama masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, yang ini juga sangat dirasakan oleh para pelaku Ojol.
Muhlis juga menjelaskan soal program BPJS PBI untuk warga kurang mampu yang di-cover oleh APBD Provinsi. Terkait hal ini pula, Muhlis memberikan kesempatan, terutama para Ojol yang belum memiliki BPJS untuk segera mendaftar.
“Terkait pendidikan, karena kami ini berada di provinsi, maka di tahun 2022 ini kita mendorong Pemprov Banten untuk penambahan dua sekolah di wilayah Kabupaten Tangerang, yaitu SMAN 32 dan SMKN 13, yang lokasinya berada di wilayah Desa Budimulya Cikupa. Karena soal pendidikan ini menjadi persoalan yang cukup krusial, terutama ketika menghadapi PPDB,” paparnya.
Dalam kesempatan ini, Muhlus juga menyampaikan bahwa Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PDI Perjuangan sedang menyusun Perda tentang Penumbuhan Moral Pancasila, yang tentu saja nanti bisa diterapkan lewat teknologi yang berkembang saat ini. Mengingat, saat ini kita mengalami dekadensi penurunan nilai-nilai moral dan budaya, terutama di kalangan generasi muda.
