Terlebih, katanya, dalam mendesain tugas, fungsi dan kewenangan suatu lembaga tidaklah harus sama.
“Tergantung juga tujuan dan karakteristik kelembagaannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” tandasnya.
Lebih lanjut, Didik mempertanyakan pula alasan putusan (ratio decidendi) MK memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK yang menitikberatkan pada alasan keadilan, dalam kaitannya dengan putusan MK lainnya yang serupa.
Misalnya, putusan MK terkait presidential threshold yang menjadi kebijakan hukum terbuka pembuat undang-undang, di mana MK menolak uji materiil presidential threshold meski telah puluhan kali digugat.
“Logikanya, dengan penekanan keadilan, gugatan presidential threshold harus dikabulkan dan termasuk jika pembatasan usia dalam berbagai jabatan yang diatur di berbagai UU, seperti batas usia caleg, presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, hakim, hakim agung, hakim MK, dan jabatan lainnya diajukan gugatan ke MK. Jangan sampai MK memberikan perlakuan yang berbeda,” ucapnya.
Oleh karena itu, Didik mempertanyakan apakah putusan MK terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK akan memberikan kepastian hukum atau sebaliknya. Dia juga menengarai putusan tersebut berpotensi menjadi problematik dan memicu sejumlah diskursus publik.
Dia pun mengingatkan agar MK sebagai the guardian of constitution harus senantiasa menjadi constitutional court dan bukan menjadi interest court atau bahkan political court.
“Jika melihat kewenangan besar yang dimiliki oleh MK, harusnya MK tidak boleh bertindak sebagai tirani justisia yang bisa merugikan kepentingan dan konstitusional yang lebih besar,” tandasnya.
