Jejak KataLiputan

Dugaan Pungli di Proyek JIDes, DPKP Pandeglang Digeruduk Mahasiswa

×

Dugaan Pungli di Proyek JIDes, DPKP Pandeglang Digeruduk Mahasiswa

Sebarkan artikel ini
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam SMPB menggelar aksi di depan Kantor DPKP Kabupaten Pandeglang.

JEJAK KATA, Pandeglang – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Pemuda Banten (SMPB) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Pandeglang, Jumat (08/11/24). Terpantau di lapangan, aksi dimulai sekitar pukul 14:25 WIB.

Dalam aksi ini, mahasiswa menyoroti isu dugaan adanya pungutan liar (Pungli) dalam proyek Jaringan Irigasi Desa (JIDes) yang dilakukan oleh oknum pegawai DPKP berinisial A, yaitu dengan melakukan pemotongan sebesar 20 persen dari total anggaran sebanyak Rp 100juta.

Waduh! Kades di Serang Terjerat Kasus Pungli Program PTSL

Dalam menyampaikan aspirasinya, puluhan mahasiswa membentangkan poster dan spanduk bertuliskan “Tolak Pungli di Kota Santri #RIP Moralitas, Dinas Pertanian Diselimuti Pungli #Kadis Buta, Petani keluarga kami hak haknya jangan dikebiri, Misteri Oknum Pegawai Inisial A #StopPungli”.

Septi Hidayat selaku Koordinator Lapangan dalam aksi tersebut menyatakan, SMPB merupakan organisasi yang tersebar di tiga wilayah di Banten, yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Septi juga mengungkapkan, aksi ini adalah sebagai bentuk protes terhadap kasus panas yang baru-baru ini muncul, yaitu dugaan Pungli oleh oknum pegawai DPKP.

Septi juga menyayangkan, di daerah Pandeglang yang dikenal sebagai Kota Santri, ada oknum-oknum pegawai pemerintahan melakukan tindakan tidak terpuji, yaitu pungutan liar.

Sikap Kadishub Terkait Truk Tanah Pemicu Kecelakaan di Teluknaga

“Kami, Serikat Mahasiswa Pemuda Banten menggelar aksi demonstrasi dengan Grand Issue “Tolak Pungli di Kota Santri,” ujar Septi Hidayat.

Aditya Said, mahasiswa SMPB yang turut hadir berorasi dalam aksi unjuk rasa itu, menambahkan, proyek Jaringan Irigasi Desa atau JIDes ini memakan anggaran sebesar Rp 100juta untuk setiap Kelompok Tani (Poktan)) yang menang dan terpilih menggarap proyek tersebut.

“Akan tetapi ada oknum pegawai DPKP yang nakal, berinisial A melakukan pemotongan sebesar 20 persen dari total dana yang telah disediakan. Itu berarti dari total dana Rp 100juta dipotong 20 persen sehingga menjadi Rp. 80juta. Adapun dana yang sudah diberikan kepada Kelompok Tani baru 70 persen, masih terdapat sisa 30 persen yang akan dibayarkan jika pekerjaan hampir atau sudah selesai,” bebernya.

Mayat Tanpa Identitas Mengambang di Perairan Patra Jasa Anyer

Bahan kajian dari mahasiswa yang tergabung di SMPB dan didukung oleh audio recording berdurasi 5 menit, kata Aditya, saat berbincang-bincang dengan Poktan di Kecamatan Cimanuk, Pandeglang Banten, ada dugaan tindakan yang tidak mencerminkan warga atau pegawai yang taat dan patuh terhadap Peraturan dan Perundang-undangan, yakni melakukan pemotongan tanpa dasar yang jelas.

“Jika alasan pemotongan adalah karena PPN/PPH menurut kami sudah sangat jelas sekali hal terkait itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan khususnya pada BAB IV Pasal 7 Point Huruf a dan b. Pasal tersebut mengatur besaran tarif PPN yang mana huruf a menjelaskan bahwa Tarif PPN mulai April 2022 sebesar 11 persen dan huruf b menjelaskan bahwa besaran tarif PPN adalah 12 persen, dan mulai berlaku pada Januari Tahun 2025,” ungkapnya.

Mayat Tanpa Identitas Mengambang di Perairan Patra Jasa Anyer

Atas dugaan kasus tersebut, mahasiswa SMPB mendesak agar oknum pegawai DPKP berinisial A yang diduga melakukan Pungli dipecat. Selain itu, mereka juga meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti oknum yang diduga melakukan pungli pada proyek atau program JIDes DPKP Pandeglang tersebut.

“Kami juga meminta kepala DPKP Pandeglang untuk mengembalikan dana yang telah dipotong tanpa dasar yang jelas kepada Kelompok Tani,” tukasnya.

Moh Rezha, perwakilan Staf Bidang Perencanaan DPKP Pandeglang yang menemui para pengunjuk rasa mengatakan bahwa pihaknya mengucapkan terima kasih atas kedatangan para mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasinya tersebut.

Korea Selatan dan Warisan Tradisi di Tengah Modernitas

“Kami di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang menghargai setiap aspirasi yang disampaikan. Kami berkomitmen untuk memastikan transparansi dalam setiap program yang dijalankan dan akan menindaklanjuti informasi yang telah teman-teman sampaikan hari ini,” pungkasnya. (*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *