DI negeri yang hobi menjadikan kolom komentar sebagai ruang sidang, sebuah video kadang lebih sakti daripada berkas perkara. Sekali unggah, langsung ramai. Sekali viral, semua merasa paling tahu. Padahal yang benar-benar tahu biasanya justru masih diam.
Begitulah kisah yang kini menyita perhatian publik Banten. Sebuah video pengakuan seorang perempuan menyeret nama pejabat nomor satu di provinsi ini. Belum sempat kopi di warung dingin, media sosial sudah mendidih. Portal berita bermunculan. Konten kreator panen bahan. Warganet? Tentu saja langsung membentuk tim. Ada Tim Percaya, Tim Tidak Percaya, dan Tim “Yang Penting Ikut Komentar”.
Laporan itu bukan sekadar unggahan media sosial. Dokumen menunjukkan adanya pengaduan resmi ke Komnas Perempuan. Di dalamnya tersusun kronologi yang panjang: perkenalan dalam dunia politik, dugaan kekerasan seksual, klaim pernikahan siri, hingga persoalan bantuan dana yang disebut belum kembali.
Namun, ketika publik mulai menyusun potongan-potongan cerita, tiba-tiba muncul episode baru. Sang pelapor menyatakan bahwa unggahan sebelumnya dipengaruhi emosi sesaat.
Nah, di sinilah logika publik mulai diuji.
Kalau hanya emosi sesaat, mengapa sampai membuat laporan resmi? Sebaliknya, jika laporan itu benar dan disampaikan melalui jalur yang semestinya, mengapa justru muncul klarifikasi yang membuat publik bertanya-tanya? Cerita yang semula tampak lurus mendadak berbelok seperti jalan kabupaten yang lupa diaspal.
Akibatnya, yang berkembang bukan kepastian, melainkan spekulasi. Dan di republik media sosial, spekulasi adalah mata uang yang nilainya sering lebih tinggi daripada fakta.
Sayangnya, budaya kita memang unik. Baru mendengar satu pengakuan, sebagian sudah mengangkat palu hakim. Baru melihat satu video, sebagian lain langsung menjadi penasihat hukum. Padahal penyidik saja mungkin masih menyusun daftar pertanyaan.
Yang tak kalah menarik adalah sikap para pendukung politik. Jika yang terseret lawan, teriakannya lantang meminta keadilan. Tetapi kalau yang disebut adalah tokohnya sendiri, mendadak kalimat favoritnya berubah menjadi, “Kita harus menghormati asas praduga tak bersalah.”
Padahal asas itu berlaku untuk semua orang, bukan bergantung pada warna bendera partai.
Di sisi lain, korban dugaan kekerasan seksual juga berhak didengar dan memperoleh perlindungan. Setiap laporan harus diproses secara profesional, tanpa intimidasi dan tanpa penghakiman. Tetapi hak korban tidak berarti menghapus hak pihak yang dilaporkan untuk memperoleh proses hukum yang adil. Keadilan tidak boleh memilih siapa yang sedang populer dan siapa yang sedang dibenci.
Publik kini menunggu satu hal yang sederhana: kejelasan.
Bukan perang tagar. Bukan perang buzzer. Bukan pula lomba membuat konten paling dramatis.
Karena hukum seharusnya bekerja dengan bukti, bukan dengan jumlah penonton video.
Sampai semua terang, mungkin ada baiknya kita menahan diri. Sebab viral hanya mampu menaikkan tensi, tetapi tidak otomatis menghadirkan kebenaran. Dan kalau setiap video langsung dianggap vonis, lama-lama kita tidak lagi membutuhkan pengadilan. Cukup kuota internet dan kolom komentar.
Ironisnya, di zaman sekarang, kadang yang paling cepat dihukum bukan pelaku, melainkan kebenaran itu sendiri.
Oleh: Redaksi
