ADA kabar yang layak dirayakan dari Banten. Investasi mengalir deras. Semester pertama 2026 saja sudah mencapai Rp66,3 triliun. Banten kembali bertengger di lima besar tujuan investasi nasional. Para pejabat tersenyum, investor berdatangan, forum investasi disiapkan, dan angka-angka dipoles menjadi kabar baik.
Tak ada yang salah dengan investasi. Negeri tanpa investasi ibarat warung tanpa pembeli. Mesin ekonomi memerlukan modal, lapangan kerja membutuhkan pabrik, dan daerah memerlukan pertumbuhan. Masalahnya, investasi sering kali diperlakukan seperti tamu agung yang selalu benar. Ia disambut karpet merah, sementara akibat yang ditinggalkannya kadang disapu ke bawah karpet.
Ironinya justru muncul ketika melihat daftar sektor investasi terbesar di Banten. Setelah industri kimia dan farmasi, posisi berikutnya ditempati sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran. Di atas kertas, ini adalah simbol kemajuan. Di lapangan, tidak sedikit yang berubah menjadi simbol persoalan.
Perumahan tumbuh lebih cepat daripada saluran air. Kawasan industri menjamur lebih cepat daripada ruang resapan. Gedung-gedung berdiri tegak, tetapi sungai justru semakin sesak. Ketika hujan turun beberapa jam saja, sebagian wilayah berubah menjadi kolam dadakan. Air seolah sedang menggelar “open house” karena merasa kehilangan tempat tinggalnya.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 sebenarnya telah mengatur kewajiban penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU). Jalan lingkungan, drainase, ruang terbuka hijau, hingga fasilitas sosial bukanlah bonus dari pengembang, melainkan kewajiban yang melekat pada setiap pembangunan.
Sayangnya, dalam praktiknya, aturan itu sering terasa seperti brosur perumahan: indah ketika dibaca, berbeda ketika kenyataan tiba. Tidak sedikit kawasan permukiman yang lahir dengan drainase seadanya, kolam retensi yang menghilang di atas gambar perencanaan, atau ruang terbuka yang perlahan berubah fungsi menjadi deretan bangunan baru.
Pengembang besar umumnya memiliki sumber daya untuk memenuhi berbagai ketentuan. Persoalan justru banyak muncul pada proyek-proyek yang lebih kecil. Jumlahnya mungkin tidak spektakuler satu per satu, tetapi jika dikumpulkan, kontribusinya terhadap angka investasi cukup besar. Bersamaan dengan itu, akumulasi dampaknya terhadap lingkungan juga tidak kecil.
Di sinilah paradoks itu lahir. Angka investasi naik, tetapi daya tampung lingkungan justru turun. Produk domestik regional bruto bertambah, sementara debit air hujan kehilangan jalannya menuju tanah.
Kita terlalu sering mengukur keberhasilan investasi dengan nilai rupiah yang masuk, tetapi lupa menghitung biaya yang diam-diam ikut datang. Berapa hektare sawah yang hilang? Berapa luas daerah resapan yang berubah menjadi beton? Berapa kali warga harus mengangkat perabot rumah ketika hujan deras turun? Semua itu jarang masuk dalam laporan realisasi investasi.
Lucunya, ketika banjir datang, yang disalahkan hampir selalu langit. Curah hujan dianggap biang kerok, seolah-olah awan telah bersekongkol dengan musim. Padahal, bisa jadi air hanya sedang mencari halaman rumahnya yang dahulu berubah menjadi kompleks perumahan.
Karena itu, investasi semestinya tidak hanya mengejar kemudahan perizinan, tetapi juga ketegasan pengawasan. Pemerintah tidak cukup menjadi pelayan investor. Ia juga harus menjadi penjaga kepentingan publik. Setiap izin pembangunan harus diikuti pengawasan terhadap pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana diamanatkan undang-undang. Tidak boleh ada kompromi hanya demi mengejar capaian statistik.
Banten memang pantas bangga menjadi tujuan investasi nasional. Namun, kebanggaan itu akan kehilangan makna apabila setiap musim hujan masyarakat justru menjadi langganan banjir akibat pembangunan yang mengabaikan keseimbangan lingkungan.
Sebab, ukuran keberhasilan investasi bukan hanya berapa triliun rupiah yang berhasil masuk. Yang jauh lebih penting adalah apakah setelah investasi datang, warga hidup lebih sejahtera—atau sekadar memiliki lebih banyak tetangga baru dan lebih banyak genangan air di depan rumah. (*
Oleh: Jejak Kata
