ESAI – Dunia politik Indonesia rupanya belum kehabisan bahan hiburan. Setelah drama koalisi, isu pemakzulan, hingga perdebatan tentang siapa yang paling berkuasa di Istana, kini muncul kabar yang tak kalah menggelitik: dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan orang nomor satu di institusi Polri, Listyo Sigit Prabowo, dan sejumlah mantan anak buahnya.
Kabar yang beredar pada Selasa siang, 3 November 2026, itu masih menunggu konfirmasi resmi. Mabes Polri menyatakan sedang mengecek informasi tersebut. Artinya, publik sebaiknya tidak buru-buru menjatuhkan vonis sebelum ada penjelasan dan pembuktian.
Namun, ada satu pertanyaan nakal yang layak diajukan: jika benar terjadi penyadapan terhadap Presiden Prabowo, apakah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menjadi sasaran?
Bukankah keduanya satu paket dalam pemerintahan? Presiden dan wakil presiden. Seperti nasi dan lauk, mestinya berada dalam satu meja pengamanan negara.
Namun, berdasarkan sejumlah pemberitaan media nasional, dugaan penyadapan yang ramai diperbincangkan disebut menyasar Prabowo dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Nama Gibran justru tidak muncul dalam informasi tersebut.
Pertanyaannya: apakah penyadap hanya tertarik pada percakapan Prabowo? Atau Gibran dianggap tidak cukup menarik untuk disadap? Jangan-jangan ada pertimbangan efisiensi anggaran. Paket satu presiden dan seorang sekretaris kabinet saja sudah cukup menguras biaya operasional.
Tentu, ini sekadar pertanyaan satiris. Bukan tuduhan bahwa Gibran juga disadap atau ada pihak tertentu yang sengaja mengecualikannya.
Tetapi persoalannya memang menarik. Penyadapan kepala negara, jika benar terjadi, bukan sekadar perkara iseng memasang alat perekam. Ini menyangkut keamanan negara, perlindungan informasi strategis, dan kemungkinan adanya kepentingan lain di balik aktivitas tersebut.
Pertanyaan berikutnya lebih menggelitik: apa sebenarnya yang sedang dikerjakan seorang mantan Kapolri jika benar namanya terseret dalam isu seperti ini?
Apakah sekadar iseng? Kangen suasana operasional? Atau ada urusan yang lebih serius daripada sekadar ‘kepo’ siapa menelepon siapa?
Nama Listyo juga bukan figur yang muncul dari ruang hampa. Rekam jejaknya di Solo, ketika pernah menjabat Kapolresta Surakarta pada 2011, membuat perjalanan kariernya menarik untuk ditelisik. Pada 2014, ia ditugaskan menjadi ajudan Presiden Joko Widodo hingga 2016. Setelah itu, kariernya terus menanjak, mulai dari Kapolda Banten, Kadiv Propam, Kabareskrim, hingga akhirnya menduduki kursi Kapolri pada 2021.
Dari rekam jejak itulah, namanya kerap dikaitkan dengan lingkaran yang oleh sebagian kalangan disebut Gang Solo. Sebutan tersebut merupakan label dalam percakapan politik, bukan bukti adanya jaringan atau kepentingan tersembunyi.
Tetapi dalam politik, kedekatan masa lalu selalu menarik untuk dibaca, terutama ketika seseorang berada di pusat pusaran kekuasaan yang baru.
Jika dugaan penyadapan itu benar, publik berhak mengetahui siapa yang memerintahkan, siapa yang mengerjakan, siapa yang menerima hasilnya, dan untuk kepentingan apa informasi tersebut dikumpulkan.
Apalagi, penyadapan bukan pekerjaan sambilan seperti memelihara ikan di halaman rumah. Ada perangkat, sumber daya, risiko hukum, dan tentu saja motif.
Jangan sampai persoalan ini hanya menjadi drama saling curiga di antara penghuni lingkaran kekuasaan. Negara tidak boleh berubah menjadi rumah besar yang penghuninya sibuk memasang telinga di balik pintu.
Prabowo perlu mendapatkan penjelasan. Gibran juga tak semestinya menjadi tanda tanya yang dibiarkan menggantung. Jika memang ada operasi penyadapan, siapa pun sasarannya harus dijelaskan melalui proses hukum yang transparan.
Sebab, rakyat sudah terlalu sering menjadi penonton drama politik. Jangan pula mereka dipaksa menjadi penonton reality show intelijen. Dan satu pertanyaan terakhir: jika benar ada pihak yang menyadap presiden, siapa sebenarnya yang sedang diawasi? Presiden, wakil presiden, atau justru masa depan kekuasaan itu sendiri?
Oleh: Jejak Kata
