DI negeri yang gemar menjadikan media sosial sebagai ruang sidang dadakan, sebuah fan meeting grup K-Pop mendadak berubah menjadi perkara publik. Bukan karena lagu yang dinyanyikan, bukan pula karena koreografi yang memukau, melainkan karena muncul dugaan bahwa perjalanan menuju panggung hiburan itu dibiayai uang rakyat.
Belum ada putusan hukum. Belum ada penjelasan resmi yang memastikan benar atau salahnya tudingan itu. Namun linimasa sudah bergerak lebih cepat daripada prosedur. Tagar berganti, utas bertambah panjang, dan para detektif digital mulai bekerja tanpa mengenal jam kantor.
Sasarannya bukan hanya dugaan penggunaan anggaran publik. Warganet kemudian membuka lemari yang lain: Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah. Dari situ, angka Rp17,9 miliar menjadi bahan obrolan baru. Tanah, bangunan, kendaraan, hingga kas dibedah layaknya laporan keuangan perusahaan yang akan melantai di bursa.
Sesungguhnya, inilah fungsi transparansi. LHKPN memang dibuat agar publik dapat melihat, mengawasi, sekaligus bertanya. Transparansi bukan pajangan administratif, melainkan undangan terbuka bagi rakyat untuk melakukan kontrol. Ketika data tersedia, rasa ingin tahu publik adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindari.
Ironinya, di Indonesia sering kali bukan laporan audit yang viral lebih dulu, melainkan foto tas mewah. Nilai sebuah Chanel bisa lebih cepat menjadi bahan diskusi daripada isi dokumen APBD. Barang bermerek berubah menjadi simbol, meski simbol belum tentu bukti.
Namun jangan salah. Publik sebenarnya tidak sedang menghitung harga tas. Mereka sedang menghitung kepercayaan.
Dalam politik, persepsi hampir selalu berjalan lebih cepat daripada klarifikasi. Ketika pejabat publik atau keluarganya memperlihatkan gaya hidup yang dianggap mewah, masyarakat mudah menghubungkannya dengan uang negara. Bukan karena semua kemewahan berasal dari anggaran publik, melainkan karena sejarah negeri ini terlalu sering mengajarkan bahwa skandal besar kerap berawal dari sesuatu yang tampak biasa.
Masalahnya, persepsi tidak boleh menggantikan pembuktian. Dugaan bukan vonis. Viral bukan berarti benar. Media sosial bukan ruang persidangan, apalagi tempat menjatuhkan hukuman tanpa proses.
Karena itu, kritik kepada pejabat publik harus tetap berpijak pada fakta. Jika memang ada dugaan penyalahgunaan anggaran, mekanismenya jelas: harus dibuktikan melalui pemeriksaan, audit, atau penegakan hukum. Sebaliknya, apabila tuduhan itu tidak benar, publik pun berhak memperoleh penjelasan yang terbuka agar spekulasi tidak terus dipelihara.
Di titik inilah komunikasi publik menjadi penting. Dalam era digital, diam sering kali bukan lagi dipahami sebagai sikap hati-hati, melainkan dianggap sebagai ruang kosong yang siap diisi berbagai asumsi. Semakin lama penjelasan tertunda, semakin subur pula teori-teori yang tumbuh di media sosial.
Fenomena ini juga memperlihatkan perubahan wajah pengawasan publik. Dulu, rakyat menunggu laporan investigasi media atau hasil pemeriksaan lembaga negara. Kini, mereka lebih dulu membongkar jejak digital, menghubungkan potongan informasi, lalu menyusun narasi sendiri. Kadang menghasilkan temuan penting, kadang pula melahirkan kesimpulan yang melompat terlalu jauh.
Yang menarik, pusat perhatian bukan lagi Risya Azzahra semata. Perhatian bergeser kepada ayahnya sebagai penyelenggara negara. Di sinilah berlaku prinsip yang tak tertulis namun nyata dalam demokrasi: keluarga pejabat memang tidak otomatis memikul tanggung jawab hukum atas jabatan orang tuanya, tetapi mereka sering ikut menanggung beban persepsi publik.
Barangkali inilah harga dari sebuah jabatan. Ketika seseorang memilih menjadi pejabat publik, batas antara ruang privat dan ruang publik ikut menipis. Apa yang dulu dianggap urusan keluarga dapat berubah menjadi bahan diskusi nasional hanya dalam hitungan jam.
Pada akhirnya, perkara ini bukan sekadar tentang K-Pop, fan meeting, atau tas bermerek. Ini adalah cermin hubungan yang semakin sensitif antara rakyat dan penguasa. Kepercayaan publik hari ini begitu mahal sehingga satu unggahan di media sosial mampu menggoyang reputasi yang dibangun bertahun-tahun.
Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar bantahan atau pembelaan, melainkan keterbukaan. Sebab dalam demokrasi, transparansi adalah cara paling murah untuk mencegah mahalnya biaya kecurigaan.
Dan rakyat? Mereka tetap menonton dari balik layar ponsel. Sesekali menjadi juri, sesekali menjadi saksi, lebih sering menjadi penonton yang mencoba membedakan mana fakta, mana prasangka. Di republik yang linimasanya nyaris tak pernah tidur, kepercayaan publik ternyata bisa lebih rapuh daripada sinyal internet.
Oleh: Jejak Kata
