ADA satu keajaiban yang sudah bertahun-tahun diterima masyarakat Indonesia tanpa banyak protes. Bukan hujan emas, bukan juga diskon besar-besaran. Keajaiban itu bernama kuota internet yang lenyap tepat ketika masa aktif berakhir.
Aneh memang. Sesuatu yang dibeli dengan uang sendiri ternyata bisa berubah status menjadi “takdir”. Hari ini masih tersisa 12 gigabita, besok pagi tinggal sejarah. Bukan karena dipakai menonton film semalaman, melainkan karena kalender lebih berkuasa daripada dompet pelanggan.
Bertahun-tahun praktik itu berlangsung nyaris tanpa gangguan. Operator menyebutnya mekanisme layanan. Pelanggan menyebutnya, dengan berbagai istilah yang lebih jujur, sebagai “hangus”.
Kini, Mahkamah Konstitusi datang membawa kabar yang sederhana tetapi penting: yang sudah dibayar adalah hak konsumen. Putusan itu mewajibkan penyelenggara telekomunikasi menyediakan pilihan agar sisa kuota tetap aktif dan bisa digunakan. Sebuah putusan yang terdengar biasa, tetapi sesungguhnya mengoreksi kebiasaan lama yang terlalu lama dianggap normal.
Internet hari ini bukan lagi barang mewah. Ia sudah menjadi infrastruktur kehidupan. Anak sekolah mengerjakan tugas dengan kuota. Pedagang kecil berjualan lewat kuota. Ojek online mencari penumpang dengan kuota. Bahkan rapat pemerintah pun sering bergantung pada kuota.
Lalu mengapa kuota yang sudah dibayar bisa hilang begitu saja?
Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, menyebut putusan MK sebagai bentuk perlindungan negara terhadap hak rakyat. Pernyataan itu patut diapresiasi. Namun, perlindungan konsumen tidak boleh berhenti pada putusan pengadilan. Sebab, sejarah mengajarkan bahwa pasar selalu memiliki cara kreatif mempertahankan keuntungan.
Di sinilah kewaspadaan publik diperlukan.
Jangan sampai kuota memang tidak lagi hangus, tetapi harga paket diam-diam naik. Jangan sampai masa aktif dipersingkat. Jangan pula kuota dipenuhi syarat dan ketentuan yang panjangnya hampir menyamai novel. Konsumen tidak membutuhkan kemenangan simbolik yang kemudian dibayar dengan biaya yang lebih mahal.
Operator tentu berhak mencari keuntungan. Tidak ada yang salah dengan laba. Yang keliru adalah ketika keuntungan dibangun di atas hak pelanggan yang perlahan dianggap bisa dinegosiasikan.
Ironisnya, industri telekomunikasi selalu berbicara tentang transformasi digital, kecerdasan buatan, jaringan generasi terbaru, hingga masa depan berbasis data. Tetapi dalam urusan yang paling mendasar—menghormati barang yang sudah dibeli pelanggan—perdebatan justru baru selesai di ruang sidang Mahkamah Konstitusi.
Padahal inovasi tidak selalu berarti membangun menara baru atau meluncurkan teknologi mutakhir. Kadang inovasi paling sederhana adalah berhenti mengambil sesuatu yang memang bukan milik sendiri.
Pemerintah kini memikul pekerjaan yang tidak kalah penting. Putusan MK membutuhkan aturan pelaksana yang jelas. Mekanisme rollover kuota harus diatur secara transparan. Perubahan tarif harus diawasi. Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga perlu memastikan tidak ada harmoni harga yang terlalu kompak hingga membuat konsumen kehilangan pilihan.
Pada akhirnya, perkara ini lebih besar daripada sekadar beberapa gigabita data.
Ini adalah soal cara negara memandang hubungan antara rakyat dan korporasi. Apakah konsumen hanya dianggap angka dalam laporan keuangan, atau benar-benar pemilik hak yang wajib dihormati?
Mahkamah Konstitusi telah mengingatkan bahwa kuota internet bukanlah barang gaib yang boleh menghilang ketika waktu habis. Sekarang giliran operator membuktikan bahwa pelayanan terbaik tidak lahir dari kemampuan menghapus sisa kuota, melainkan dari keberanian menghargai setiap rupiah yang telah dibayarkan pelanggan.
Sebab di era digital, kepercayaan jauh lebih mahal daripada satu gigabita data. Dan kepercayaan tidak bisa diperpanjang masa aktifnya jika terus-menerus dibuat hangus.
Oleh: Jejak Kata
