DI sebuah warung nasi uduk di Menteng, Jakarta, sebuah cekcok berakhir dengan kematian. Di Serang, semangat mendukung klub sepak bola berubah menjadi bentrokan antarsuporter. Di Medan Labuhan, cat tembok dan papan organisasi menjadi pemantik perselisihan. Di Kepulauan Aru, sebuah provokasi menjelma panah yang melukai aparat. Di Asmat, pesta ulang tahun menyisakan luka. Di Bogor, adu mulut kembali mengajarkan bahwa emosi sering berlari lebih cepat daripada akal.
Daftarnya mungkin berbeda, tetapi polanya nyaris sama.
Ironisnya, negeri yang membangun Candi Borobudur dengan gotong royong justru masih sering gagal menyelesaikan persoalan di warung kopi. Bangsa yang mewarisi semboyan Bhinneka Tunggal Ika kadang lebih mudah bersatu ketika mencari lawan daripada mencari jalan keluar.
Dalam sejarah Nusantara, konflik bukanlah hal baru. Kerajaan datang dan pergi melalui peperangan, tetapi peradaban bertahan karena kemampuan berdamai. Yang diwariskan leluhur bukan hanya keberanian mengangkat senjata, melainkan juga kebijaksanaan meletakkannya kembali.
Bentrokan yang mencuat sepanjang 2026 menunjukkan kenyataan yang hampir seragam. Penyebabnya jarang berawal dari persoalan besar. Senggolan kendaraan, salah paham, ejekan, perebutan ruang, atau urusan parkir menjadi percikan kecil yang berubah menjadi kobaran api karena fanatisme kelompok, dendam, dan solidaritas yang kehilangan arah.
Kini api itu menemukan angin baru: media sosial.
Di ruang digital, kemarahan bergerak jauh lebih cepat daripada klarifikasi. Sebuah video berdurasi beberapa detik mampu menghapus konteks berjam-jam. Sebuah unggahan dapat mengumpulkan puluhan orang hanya dalam hitungan menit. Algoritma lebih menyukai amarah daripada musyawarah, sebab kemarahan menghasilkan klik, komentar, dan perhatian.
Maka lahirlah ironi baru. Telepon pintar yang diciptakan untuk mendekatkan manusia, terkadang justru memperpendek jarak menuju bentrokan.
Padahal, penelitian dan catatan pemerintah menunjukkan akar konflik jauh lebih dalam daripada sekadar adu mulut. Ketimpangan ekonomi, fanatisme identitas, lemahnya komunikasi, hingga rendahnya kemampuan menyelesaikan konflik secara damai menjadi bahan bakar yang terus tersedia. Percikannya kecil, tetapi gudang mesiu sosial kita masih terlalu penuh.
Di sinilah negara ditantang hadir sebelum sirene ambulans berbunyi. Penegakan hukum tetap penting, tetapi tidak cukup. Konflik tidak bisa diselesaikan hanya dengan borgol; ia juga membutuhkan pendidikan karakter, ruang dialog, literasi digital, kesempatan kerja, serta keadilan yang benar-benar terasa hingga tingkat kampung.
Media pun memikul tanggung jawab yang sama. Bukan sekadar menjadi pengeras suara konflik, melainkan juga jembatan bagi penyelesaian. Sebab berita terbaik bukanlah yang paling gaduh, melainkan yang paling mampu membuat masyarakat memahami akar persoalan.
Pada akhirnya, bentrokan antara kelompok bukanlah cerita tentang siapa yang paling kuat. Ia adalah cermin yang memperlihatkan betapa rapuhnya kemampuan kita mengelola perbedaan.
Mungkin sudah saatnya keberanian tidak lagi diukur dari seberapa keras seseorang berteriak atau seberapa banyak kawan yang berhasil dikumpulkan melalui grup percakapan. Keberanian yang sesungguhnya adalah kemampuan menahan diri ketika emosi meminta pembalasan.
Sebab bangsa yang besar bukan bangsa yang tidak pernah bertengkar. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu kapan harus berhenti bertengkar, sebelum persoalan sepele berubah menjadi penyesalan yang diwariskan kepada generasi berikutnya.
Oleh: Jejak Kata
