Ada satu janji yang tampaknya lebih sulit ditepati dari pada janji kampanye: menjadi rakyat biasa.
KETIKA masa jabatan Joko Widodo berakhir pada 20 Oktober 2024, narasi yang mengemuka begitu sederhana. Ia pulang ke Solo. Kembali ke rumahnya di Sumber, Banjarsari. Menjadi warga biasa yang menikmati pagi dengan secangkir kopi, menyapa tetangga, dan sesekali menerima tamu. Sebuah epilog yang nyaris puitis bagi seorang presiden dua periode.
Namun politik, seperti jalan kampung yang tiba-tiba berubah menjadi jalan nasional, selalu menemukan kendaraan yang ingin melintas.
Sejak pertengahan 2026, Jokowi kembali mengisi ruang-ruang publik. Ia berkunjung ke berbagai daerah, menemui masyarakat, menghadiri agenda politik, dan tampil dalam kegiatan yang tak lagi sekadar bernuansa silaturahmi. Publik pun mulai membaca kunjungan-kunjungan itu sebagai bagian dari konsolidasi menjelang Pemilu 2029. Ada yang melihatnya sebagai upaya menjaga pengaruh. Ada pula yang menilainya sebagai ikhtiar memperkuat jaringan politik yang selama ini telah dibangun. Apa pun tafsirnya, satu hal sulit dibantah: Jokowi kembali menjadi magnet.
Yang menarik justru bukan safarinya. Melainkan oleh-oleh yang ia bawa pulang. Gelar.
Di satu daerah disebut raja. Di daerah lain kembali disematkan gelar serupa. Jika tren ini terus berlanjut, mungkin Indonesia akan mencatat rekor baru: mantan presiden dengan koleksi gelar kebangsawanan terbanyak. Ironisnya, seluruh gelar itu hadir ketika takhta kekuasaan telah ditinggalkan.
Di republik yang berdiri di atas prinsip kesetaraan warga negara, gelar-gelar semacam itu sesungguhnya lebih menarik sebagai simbol dari pada fakta politik. Ia mencerminkan bagaimana budaya patronase masih hidup, bagaimana figur sering kali lebih dipuja daripada gagasan, dan bagaimana demokrasi kita kadang masih gemar memberi mahkota kepada mereka yang bahkan sudah turun dari singgasana.
Seorang yang pernah ingin dikenang sebagai “rakyat biasa” justru terus diperlakukan sebagai sosok yang luar biasa. Rakyat tampaknya belum rela membiarkan mantan presidennya benar-benar pensiun dari panggung.
Di sisi lain, politik memang tidak mengenal kata pensiun. Yang pensiun hanya jabatan. Pengaruh bisa terus bekerja, bahkan ketika kartu identitas sudah tidak lagi bertuliskan Presiden Republik Indonesia.
Dalam konteks itu, muncul berbagai analisis bahwa aktivitas Jokowi juga dapat memperkuat posisi politik kelompok pendukungnya, termasuk PSI, sekaligus menjadi penanda bahwa jejaring politiknya masih memiliki daya mobilisasi menjelang kontestasi 2029. Analisis lain mengaitkannya dengan upaya menjaga posisi tawar politik bagi masa depan koalisi maupun figur-figur yang dekat dengannya, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Semua itu tetap berada dalam ranah pembacaan politik yang kelak akan diuji oleh dinamika dan hasil pemilu.
Yang patut dicermati bukanlah apakah seorang mantan presiden masih berpolitik. Itu hak setiap warga negara. Demokrasi justru memberi ruang bagi siapa pun untuk tetap berpartisipasi setelah tidak lagi menjabat.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: politik macam apa yang sedang dibangun?
Apakah ia memperkuat kaderisasi, memperkaya gagasan, dan mendorong kompetisi yang sehat? Ataukah justru kembali menegaskan bahwa politik Indonesia masih bertumpu pada satu nama, satu wajah, dan satu magnet elektoral?
Demokrasi akan tumbuh sehat jika partai-partai bersaing dengan program, bukan semata-mata mengandalkan efek gravitasi tokoh. Sebab ketika sebuah partai terlalu bergantung pada popularitas satu figur, ia berisiko kehilangan fondasi ideologisnya sendiri.
Mungkin inilah ironi terbesar republik ini. Kita begitu sering mengaku ingin membangun sistem, tetapi tetap tergoda memelihara kultus individu. Kita mengaku anti-feodalisme, tetapi gemar membagikan gelar kebangsawanan. Kita menyebut semua warga setara, tetapi tetap mencari raja-raja baru untuk dipuja.
Barangkali Jokowi memang sudah turun dari takhta. Namun republik ini tampaknya belum benar-benar selesai memperlakukannya sebagai seorang raja. (*
Oleh: Jejak Kata
