Soft News

Jejak Polwan: Dari Enam Perempuan di Bukittinggi Hingga Kapolda Banten

×

Jejak Polwan: Dari Enam Perempuan di Bukittinggi Hingga Kapolda Banten

Sebarkan artikel ini
Enam orang perempuan yang mengawali karir Polisi Wanita di Indonesia | Foto: Dok. Museum Polri

HISTORI — Pada 1 September 1948, enam perempuan di Bukittinggi memasuki sebuah ruang yang sebelumnya nyaris tak menyediakan tempat bagi mereka. Mereka mengikuti pendidikan kepolisian bersama 44 siswa laki-laki.

Namanya kemudian dicatat dalam sejarah: Mariana Saanin, Nelly Pauna, Rosmalina Loekman, Dahniar Sukotjo, Djasmainar, dan Rosnalia Taher.

Enam perempuan itu menjadi cikal bakal Polisi Wanita atau Polwan Indonesia. Tanggal mereka mulai mengikuti pendidikan di Sekolah Polisi Negara Bukittinggi itu kemudian diperingati sebagai Hari Polwan.

Kehadiran mereka bermula dari kebutuhan yang sangat praktis. Pada masa itu, polisi menghadapi kesulitan ketika harus memeriksa perempuan, termasuk korban, saksi, tersangka, dan pengungsi perempuan. Organisasi perempuan di Bukittinggi kemudian mengusulkan agar perempuan diberi kesempatan mengikuti pendidikan kepolisian. Dari kebutuhan itu lahir sebuah perubahan.

Pendidikan Terhenti Perang

Pendidikan enam calon Polwan itu tidak berjalan mulus. Agresi Militer Belanda II pada Desember 1948 menghentikan pendidikan mereka. Para siswi kemudian ikut dalam perjuangan menghadapi situasi perang.

Setelah kedaulatan Indonesia diakui, mereka dipanggil kembali pada Juli 1950. Pendidikan dilanjutkan di Sekolah Polisi Negara Sukabumi, Jawa Barat.

Pada 1 Mei 1951, keenamnya menyelesaikan pendidikan dan dilantik sebagai inspektur polisi wanita. Mereka kemudian bertugas di Jakarta, antara lain menangani perkara yang berkaitan dengan perempuan dan anak.

Tugas Polwan pada masa awal memang banyak bersentuhan dengan perkara perempuan dan anak. Namun batas itu perlahan melebar. Pendidikan, fungsi, dan penugasan Polwan berkembang mengikuti kebutuhan kepolisian dan masyarakat.

Pada 1965, pendidikan calon perwira Polwan mulai diintegrasikan dengan calon perwira polisi pria di Akademi Angkatan Kepolisian di Yogyakarta. Pada dekade-dekade berikutnya, semakin banyak Polwan memasuki jabatan struktural.

Jeanne Mandagi, Pintu Menuju Bintang

Brigadir Jenderal Polisi Jeanne Mandagi | Foto: Dok. Istimewa

Salah satu tonggak penting datang pada 1991. Brigadir Jenderal Polisi Jeanne Mandagi menjadi Polwan pertama yang memperoleh pangkat jenderal bintang satu. Catatan sejarah Polri menempatkannya sebagai jenderal polisi wanita pertama di Indonesia.

Pangkat itu bukan sekadar tambahan satu bintang di pundak. Ia menjadi penanda bahwa karier Polwan mulai menembus jenjang kepemimpinan tertinggi di tubuh kepolisian.

Sebelumnya, pada 1987, Letnan Satu Polisi Dwi Gusyati tercatat sebagai Polwan pertama yang menjadi Kapolsek, yakni Kapolsek Pasar Kliwon, Solo. Jalan yang semula dibuka enam perempuan di Bukittinggi mulai memiliki cabang.

Rumiah dan Kursi Kapolda

Brigjend Polisi Rumiah Kartoredjo | Foto: Dok. Istimewa

Pintu yang lebih besar terbuka pada 2008. Komisaris Besar Polisi Rumiah Kartoredjo ditunjuk sebagai Kapolda Banten. Pada 23 Januari 2008, ia dilantik oleh Kapolri Jenderal Polisi Sutanto dan naik pangkat menjadi Brigjen Pol.

Rumiah mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang menjadi Kapolda di Indonesia. Ia memimpin Polda Banten hingga 2010.

Pelantikannya ketika itu bukan sekadar pergantian pejabat. Ada simbol yang lebih besar: seorang Polwan akhirnya duduk di kursi yang selama puluhan tahun didominasi laki-laki.

Rumiah sendiri datang ke jabatan itu setelah menempuh perjalanan panjang di kepolisian. Ia pernah menduduki sejumlah posisi pendidikan dan struktural, termasuk Sekretaris Lembaga Pendidikan Polri.

Dari Bukittinggi, Jalan Terus Terbuka

Sejarah Polwan bukan cerita tentang enam perempuan yang sekadar mendapat kesempatan menjadi polisi. Ia adalah cerita tentang bagaimana sebuah pengecualian perlahan menjadi bagian dari sistem.

Pada 1948, enam perempuan diperlukan karena ada pekerjaan kepolisian yang membutuhkan kehadiran perempuan. Puluhan tahun kemudian, Jeanne Mandagi menembus pangkat jenderal. Lalu Rumiah Kartoredjo memimpin sebuah kepolisian daerah.

Perjalanan itu memperlihatkan bahwa perubahan dalam sebuah institusi kadang tidak dimulai dari pidato besar. Bisa saja dari enam orang yang duduk di ruang pendidikan kepolisian di Bukittinggi.

Mereka mungkin tidak mengetahui sejauh apa pintu yang sedang mereka buka. Namun sejak 1 September 1948, pintu itu tidak pernah benar-benar tertutup lagi. (*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *