SEJARAH di repubik ini kadang seperti pelawak yang hobi mengulang lelucon lama. Bedanya, yang tertawa selalu orang yang sama, sementara yang lain hanya kebagian tepuk tangan.
Dulu negara sibuk mengatur nama orang, melarang bahasa, membatasi budaya, bahkan membuat sebagian warganya merasa harus menyembunyikan jati diri agar dianggap cukup Indonesia. Hari ini, negara justru sibuk menggelar karpet merah untuk investasi, proyek raksasa, dan para pemilik modal. Wajahnya berubah, tetapi cara memanjakan kekuasaan terasa masih sama.
Pada masa Orde Baru, warga keturunan Tionghoa hidup dalam ironi. Di satu sisi mereka dicurigai, diawasi, bahkan dibatasi. Di sisi lain, sebagian mereka yang konglomerat justru duduk akrab di meja kekuasaan. Ehem. Rupanya, yang dipersoalkan bukan siapa orangnya, melainkan seberapa berguna bagi penguasa.
Lalu datang Reformasi. Reformasi mengoreksi banyak luka. Pintu-pintu yang dulu dikunci mulai dibuka. Imlek boleh dirayakan, bahasa Mandarin tak lagi disembunyikan, hak sebagai warga negara diakui lebih utuh. Itu kemajuan yang layak dirawat.
Namun ternyata, reformasi hanya mengganti baju. Aktor utamanya banyak yang masih sama. Panggung berganti, lakonnya belum tentu.
Sekarang kita tak lagi ribut soal nama Tionghoa atau nama Indonesia. Yang lebih penting justru siapa yang paling mudah mendapat tanah, izin, proyek, dan jalan tol menuju kekuasaan.
Di situlah perdebatan tentang Proyek Strategis Nasional, termasuk PIK 2, menjadi menarik. Bukan karena siapa etnis investornya. Itu bukan persoalannya. Yang patut dipertanyakan adalah mengapa proyek besar sering melaju secepat mobil balap, sementara keluhan petani, nelayan, pedagang kecil, dan korban konflik lahan berjalan seperti becak yang bannya kempis.
Negara seolah lebih hafal angka triliunan rupiah daripada wajah rakyatnya sendiri. Padahal konstitusi tidak pernah mengenal istilah warga negara kelas investasi dan warga negara kelas antre.
Yang lebih berbahaya adalah ketika persoalan ini dibelokkan menjadi pertengkaran antar etnis. Itu cara lama yang selalu ampuh mengalihkan perhatian. Oligarki tidak punya suku, tidak punya agama, tidak juga punya warna kulit. Oligarki hanya mengenal untung dan rugi.
Banyak warga keturunan Tionghoa yang hidup biasa-biasa saja; berdagang di pasar, menjadi guru, buruh, pegawai, bahkan berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebaliknya, para elite pemilik kuasa dan modal datang dari berbagai latar belakang. Karena itu, kalau kemarahan diarahkan kepada etnis, yang tertawa justru sistem yang selama ini menikmati keadaan.
Maka pertanyaan tentang PIK 2 semestinya sederhana. Apakah prosesnya terbuka? Apakah warga benar-benar diajak bicara? Apakah alam ikut dihitung, atau hanya laba yang dihitung? Dan apakah manfaatnya mengalir ke rakyat, atau hanya berputar di meja yang itu-itu juga?
Republik yang sehat bukan republik yang paling banyak membangun gedung tinggi. Melainkan republik yang masih mau mendengar suara orang kecil ketika alat berat mulai bekerja.
Sejarah selalu mengingatkan: kekuasaan memang gemar memilih teman. Dulu teman dipilih karena setia. Hari ini, jangan-jangan dipilih karena membawa investasi.
Kalau dulu negara terlalu curiga pada identitas, semoga sekarang tidak terlalu jatuh cinta pada kapital. Sebab ketika angka investasi terdengar lebih merdu daripada suara rakyat, yang sedang dibangun bukan sekadar kota baru atau jalan baru, melainkan jarak baru antara negara dan mereka yang seharusnya dilayani. (*
Oleh: Widi Hatmoko
