ESAI — Pemerintahan Prabowo Subianto punya cara sendiri untuk memamerkan keberhasilan: angka pertumbuhan ekonomi, program Makan Bergizi Gratis, dan janji swasembada pangan. Di atas kertas, semuanya tampak seperti daftar belanja negara yang disusun dengan spidol tebal. Namun, rakyat punya alat ukur lain: harga kebutuhan, pekerjaan, dan isi dompet setelah pasar tutup.
Pemerintah mengklaim ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada triwulan I 2026. Angka ini menjadi bahan promosi bahwa kebijakan prioritas mulai menghasilkan dampak. Program MBG juga disebut Presiden Prabowo dapat mendorong konsumsi rumah tangga, menurunkan kemiskinan, dan memperkuat ekonomi desa.
Klaim tersebut bukan tanpa dasar kebijakan. Tetapi pertumbuhan ekonomi bukan rapor yang otomatis mendapat nilai sempurna. Ia perlu diuji melalui daya beli, lapangan kerja, kemiskinan, dan pemerataan. Sebab, angka lima persen lebih tidak selalu berarti kesejahteraan tumbuh dengan kecepatan yang sama di meja makan rakyat.
MBG menjadi contoh paling menarik. Pemerintah menempatkannya sebagai program strategis pembangunan sumber daya manusia. Namun, ukuran keberhasilannya bukan sekadar jumlah porsi makanan yang dibagikan. Kualitas gizi, keamanan pangan, ketepatan sasaran, dan pengawasan anggaran justru menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa diselesaikan dengan tepuk tangan seremoni.
Di sisi fiskal, persoalan mulai memasuki ruang yang lebih serius. Reuters melaporkan pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara pada September 2026, di tengah kekhawatiran investor mengenai kredibilitas kebijakan fiskal dan ketidakpastian arah ekonomi. Suahasil menyatakan komitmen menjaga defisit di bawah batas legal tiga persen PDB.
Pemerintah tetap mempertahankan target defisit 2026 sebesar 2,85 persen PDB. Hingga Agustus, defisit tercatat Rp240,1 triliun atau 0,93 persen PDB. Belanja negara meningkat 17,1 persen secara tahunan, sedangkan subsidi mencapai Rp331,4 triliun. Data ini menunjukkan besarnya aktivitas fiskal sekaligus pentingnya pengawasan atas kualitas belanja.
Lalu, bagaimana dengan kepuasan publik? Sejumlah survei pada 2026 menunjukkan tingkat kepuasan yang berbeda-beda. Perbedaan hasil tersebut perlu dibaca berdasarkan metode, waktu pengumpulan data, dan karakteristik responden. Kepuasan publik merupakan indikator persepsi, bukan pengganti data kemiskinan, pendapatan, atau kualitas layanan publik.
Di sinilah pemerintah perlu berhati-hati. Keberhasilan tidak cukup diumumkan dari podium, sementara kritik tidak otomatis berarti seluruh kebijakan gagal. Keduanya harus diperiksa melalui data.
Prabowo memiliki agenda besar: pangan, energi, gizi, dan pertumbuhan ekonomi. Tantangannya adalah membuktikan bahwa agenda tersebut menghasilkan manfaat yang terukur dan berkelanjutan. Kesimpulan objektifnya: pemerintahan Prabowo memiliki capaian program dan indikator ekonomi yang dapat dinilai, tetapi keberhasilan menyeluruh masih memerlukan pembuktian melalui hasil kesejahteraan, tata kelola anggaran, dan evaluasi independen. Sebab, negara bukan panggung presentasi. Rakyat bukan sekadar penonton yang diminta bertepuk tangan. (*
Oleh: Jejak Kata
