SETIAP musim pemilu datang, ada satu tradisi yang seolah tak pernah masuk daftar warisan budaya, tetapi terus diwariskan dari generasi ke generasi: politik uang. Ia hadir nyaris di semua level kontestasi, mulai dari pemilihan kepala desa, legislatif, kepala daerah, hingga presiden. Bedanya, ia tidak dipentaskan di panggung kampanye, melainkan berpindah dari tangan ke tangan, dari senyum ke amplop, dari janji ke bingkisan sembako.
Ironisnya, praktik ini sering kali tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan. Ia berubah menjadi sesuatu yang “lumrah“. Bukan karena masyarakat tidak tahu bahwa itu salah, melainkan karena terlalu banyak orang merasa diuntungkan, setidaknya dalam jangka pendek.
Politisi membutuhkan suara. Sebagian pemilih membutuhkan uang atau bantuan. Di titik itulah transaksi demokrasi menemukan pasarnya. Suara tidak lagi dipandang sebagai amanah, melainkan komoditas yang memiliki harga. Demokrasi pun bergeser dari adu gagasan menjadi adu modal.
Pengawas pemilu tentu bekerja. Namun, pengawasan yang berhadapan dengan transaksi yang dilakukan diam-diam, melibatkan ribuan bahkan jutaan pemilih, ibarat menyapu pasir di tengah badai. Sulit berharap hasil maksimal ketika pelanggaran terjadi atas dasar kesepakatan dua pihak yang sama-sama merasa memperoleh keuntungan.
Penegakan hukum akhirnya lebih sering menjadi etalase. Kasus-kasus kecil mungkin berhasil diungkap, tetapi praktik besarnya tetap berjalan seperti air yang mencari celah. Selama ada permintaan, selalu ada penawaran.
Lalu pemilu usai. Saat itulah euforia berganti menjadi kekecewaan. Wakil rakyat dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Kepala daerah dianggap lebih sibuk membalas jasa politik daripada memenuhi janji kampanye. Pemerintah dinilai lebih dekat kepada kelompok pendukung dibanding masyarakat luas. Program yang diberi label “pro rakyat” sering kali berhenti pada slogan, sementara manfaatnya tidak selalu dirasakan secara merata.
Pertanyaannya, apakah semua kesalahan itu sepenuhnya berada di pundak para politisi?
Tentu tidak sesederhana itu. Politisi yang membeli suara memang keliru. Namun, masyarakat yang menjual suara juga ikut menyumbang lahirnya kepemimpinan yang transaksional. Sulit berharap seorang pemimpin memperjuangkan kepentingan publik jika sejak awal ia dipaksa menghitung biaya politik yang harus dikembalikan.
Dalam dunia bisnis dikenal istilah investasi. Dalam politik uang, yang terjadi sering kali bukan investasi untuk rakyat, melainkan investasi untuk mengembalikan modal. Ketika biaya politik membengkak, jabatan berubah menjadi alat untuk menutup pengeluaran. Di titik itulah korupsi menemukan pintu masuknya.
Setiap lima tahun kita seperti menggelar pasar demokrasi. Ada yang menawarkan program, tetapi yang paling ramai justru yang menawarkan “bonus”. Setelah transaksi selesai, pembeli dan penjual sama-sama pulang. Bedanya, lima tahun kemudian pembeli mengeluh barang yang diterimanya tidak sesuai harapan, padahal sejak awal ia memang tidak membeli kualitas, melainkan menerima imbalan.
Demokrasi tidak pernah murah, tetapi semestinya juga tidak diperjual belikan.
Jika ingin mendapatkan pemimpin yang bersih, masyarakat tidak cukup hanya pandai menyalahkan setelah hasilnya mengecewakan. Kejujuran politik harus dimulai dari keberanian menolak transaksi yang merendahkan nilai suara.
Sebab, pemimpin yang lahir dari politik transaksional hampir selalu menghasilkan pemerintahan yang transaksional pula. Dan ketika itu terjadi, tidak adil jika seluruh kesalahan hanya dibebankan kepada mereka yang terpilih. Demokrasi adalah cermin. Ia memantulkan wajah para pemimpin, tetapi juga memantulkan wajah para pemilihnya. (*
Oleh: Widi Hatmoko
